PILIHAN HEADLINE

Menelisik Gagasan Pembentukan Pasukan Merah Pembersih Masjid

18 Maret 2017 13:12:25 Diperbarui: 18 Maret 2017 18:08:57 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Menelisik Gagasan Pembentukan Pasukan Merah Pembersih Masjid
Hasto Kristiyanto saat memberi sambutan pada acara Ngaji Kebangsaan. Foto: Tribunnews.com

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan gagasan nyeleneh. Saat menghadiri acara pengajian bertajuk Ngaji Kebangsaan di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal, asuhan KH Nuril Arifin, Hasto mengatakan akan segera membentuk pasukan merah untuk membersihkan masjid.

Sepintas tidak ada sesuatu yang istimewa dari gagasan Hasto. Apalagi Hasto mengaitkan pasukan tersebut pasukan orange, pasukan biru, pasukan ungu dan pasukan hijau bentukan Gubernur DKI Jakarta (non-aktif) Basuki Tjahaja Purnama.

"Hanya satu warna yang belum, yakni pasukan merah. Melihat Gus Nuril memakai baju merah, maka segera dibangun pasukan merah yang akan membangun masjid, membersihkan masjid untuk berwudhu dan beribadah," kata Hasto.

Gagasan Hasto sangat berbahaya jika benar-benar diwujudkan. Baik dimaknai secara harfiah (denotatif) maupun kiasan (konotatif), pasukan merah gagasan Hasto berpotensi menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat.

JIka dimaknai sebatas apa yang terucap, pasukan merah versi Hasto adalah kelompok kerja yang memiliki tugas untuk membangun masjid, membersihkan tempat wudhu dan sembahyang. Karena disandingkan dengan pasukan kuning, hijau, ungu, dan lain-lain, maka pasukan merah ala Hasto akan bekerja menyisir perkampungan untuk membangun dan membersihkan masjid.

Membangun masjid, kecuali Masjid Agung di setiap daerah, umumnya dilakukan secara swadaya oleh pemeluknya. Pemerintah biasanya hanya membantu sekadarnya manakala pembangunan masjid tersebut dinilai strategis. Dari fakta ini, gagasan Hasto jelas asal bunyi karena mustahil pemerintah daerah membentuk pasukan khusus untuk membangun masjid.

Jika yang dimaksud Hasto pasukan merah hanya akan diterjunkan untuk membantu pembangunan masjid yang sebelumnya sudah dirintis oleh masyarakat secara swadaya, berarti Hasto tidak memahami filosofi membangun tempat ibadah. Sebab membangun tempat ibadah (masjid) tidak sama dengan membangun gedung perkantoran atau pasar sebagaimana penjelasan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab At-Tafsir ai-Munier.

Bagaimana jika hanya bertugas membersihkan tempat untuk berwudhu dan bersembahyang? Setiap masjid memiliki marbot, sebagai bagian dari pengurus masjid yang bertanggung jawab mengurus keperluan masjid, (juga surau) terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut. Lingkungan masjid adalah lingkungan yang paling bersih, bahkan suci. Orang yang masuk masjid diwajibkan menanggalkan alas kaki, pakaian kotor dan lain-lain untuk menjaga kesuciannya. Anggapan masjid itu kotor sehingga butuh bantuan pihak lain untuk membersihkan hanya mungkin dilontarkan oleh mereka yang tidak pernah ke masjid.

Hasto sangat paham akan hal itu. Hasto termasuk politisi cerdas, santun dan pelobi handal. Bicaranya tidak pernah meledak-ledak, apalagi merendahkan pihak lain. Tidak heran jika lawan-lawan politiknya menaruh hormat. Dengan demikian, gagasan Hasto terkait pasukan merah harus dilihat secara konotatif.

Berangkat dari pemahaman itu, pasukan merah yang dimaksud Hasto adalah kelompok ulama yang bertugas membersihkan masjid dari anasir-anasir radikal. Silahkan baca inti pidato Hasto pada link berita di atas. Hasto yang merasa prihatin karena Pilgub Jakarta, menilai ada upaya dari kelompok yang menegasikan kebhinekaan.

"Kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kembali bahwa Republik Indonesia saat ini kembali menghadapi ancaman perpecahan dan perlawanan terhadap kebhinekaan,” kata Hasto.

Hasto kemudian menyiratkan, pihak yang menegasikan kebhinekaan tersebut berasal dari masjid-masjid tertentu sehingga dibutuhkan orang seperti Gus Nuril untuk membersihkannya. Dengan bahasa yang lebih gamblang, Hasto menengarai sejumlah masjid dijadikan basis gerakan anti kebhinekaan alias kelompok Islam garis keras, sehingga perlu dimasuki oleh orang-orang Islam moderat seperti Gus Nuril.

Sulit membayangkan bagaimana Gus Nuril dan orang-orang NU, mengkhotbahkan hal-hal yang justru berbeda dengan jamaah masjid tertentu. Katakanlah, Gus Nuril khotbah Jumat di masjid dengan jamaah kaum Muhammadiyah. Meski jamaah tetap akan berada di tempat sampai khotbah selesai, tetapi dijamin tidak ada satu pun jamaah sholat Jumat yang terpengaruh dengan khotbah Gus Nuril. Bukan berarti jamaah Muhammadiyah radikal, Islam garis keras dan NU moderat. Bukan sesederhana itu persoalannya.

Meski sama-sama pengikut aliran ahlussunnah wal jamaah, ada beda prinsip yang tajam antar kedua jamaah yang berkhidmat di bawah payung dua organisasi tersebut, terutama dalam menyikapi sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Muhammadiyah akan melihat terlebih dahulu apakah di Al-Quran ada dalil yang membahas mengenai persoalan yang muncul atau tidak. Jika tidak ada, Muhammadiyah akan mengkaji mengenai persoalan tersebut sesuai dengan pemikiran dan melihat dalil-dalil yang masih ada kaitannya dengan persoalan tersebut. Sedangkan, NU akan dikaji setiap masalah yang terjadi terlebih dahulu, setelah itu melihat dalil-dalil tekait yang ada dalam Al-Quran.

Bagaimana jika bicara kasus per kasus? Ceramah Gus Nuril mungkin “tidak nyambung” dengan kaum Nahdliyin manakala berbicara soal kasus penistaan agama. Bukan rahasia lagi jika sejumlah ulama dan kaum Nahdliyin berbeda sikap dan pandangan terkait masalah tersebut. Jadi bagaimana mungkin “sapu” yang belum tentu bisa “membersihkan” rumah sendiri digunakan untuk “membersihkan” tempat wudhu orang lain?

Upaya Hasto, juga Sukmawati Soekarnoputri, menggalang persekutuan antara Nahdliyin dan Marhaen dalam rangka memenangkan Pilgub Jakarta akan sia-sia jika disertai dengan kecurigaan pada kelompok lain. Jika Marhen mengajak NU membentuk satu aliansi politik, akan mengingatkan masyarakat pada masa Orde Lama ketika Bung Karno mencetuskan Nasakom. Masyarakat akan terpolarisasi dalam sekat-sekat ideologi yang saling berhadapan.

Jika Hasto, juga Sukmawati, benar-benar nasionalis, mestinya tidak memiliki pemikiran untuk “membersihkan” satu kelompok yang kebetulan berbeda pendapat dalam kontestasi politik. jika dianggap menyimpang dari ideologi kebhinekaan – padahal siapa yang sebenarnya anti kebhinekaan masih sumir, mengapa tidak dirangkul dan duduk bersama demi keutuhan NKRI? Mengapa harus membentuk “pasukan kelima” untuk membersihkan mereka?

Salam @yb

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana