pilihan headline

Banjir Sembako dan Nurani Pemilih Jakarta

18 April 2017   07:38 Diperbarui: 18 April 2017   17:40 3 13 8
Banjir Sembako dan Nurani Pemilih Jakarta
Dua Mobil Pick Up Berisi Sembako yang Diduga Milik Relawan Paslon Nomor 2 Dilaporkan Ke Panwaslu.(Warta Kota/Rangga Baskoro)

Dalam tiga hari, sejak Jumat hingga Minggu, Jakarta kebanjiran sembako murah. Dengan uang Rp 5.000,00 warga bisa mendapatkan paket sembako murah yang terdiri atas 1 kg beras, setengah liter minyak goreng kemasan, dan setengah kg gula pasir. Jika menggunakan asumsi harga normal di Jakarta, satu paket sembako tersebut “disubsidi” sekitar Rp 15 – 20 ribu.

Pola penyebaran sembako murah di sejumlah titik di Jakarta memang masif dan terkoordinasi dengan baik. Dari penelusuran wartawan Tempo, diketahui ‘gudang’ penyimpanan sembako berada di Komplek perumahan DPR di Kalibata Jakarta Timur. Dari lokasi itu, puluhan truk dan mobil box bermuatan sembako murah bergerak dan langsung menyasar ke tengah permukiman padat penduduk. Warga yang ingin membeli sembako murah diharuskan membawa copy KTP atau Kartu Keluarga. Aksi pembagian sembako murah di beberapa tempat sempat mendapat penolakan dari warga. Sebagian mobil box pengangkut dan paket sembako murah telah diamankan pihak Bawaslu untuk penyelidikan lebih lanjut terkait ada-tidaknya pelanggaran pidana alam kasus tersebut.  

Siapa pelaku dan motifnya masih sumir. Meski sejumlah pihak meyakini pelakunya relawan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, tetapi hal itu masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Terlebih baik Ahok maupun Djarot menegaskan pihaknya tidak mengetahui soal bagi-bagi sembako murah tersebut. Bahkan Ahok mengecam kegiatan bagi-bagi sembako dan meminta penyelenggaran pilkada untuk menindak simpatisannya jika terbukti membagi-bagikan sembako.

Sembako murah terkait PIlkada Jakarta bukan baru kali ini. Jauh sebelumnya- tepatnya di bulan Desember 2016, paslon nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno, pun menyelenggarakan bazaar sembako murah sebagaimana diberitakan KOMPAS.com. Kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Satu paket sembako yang 'dijual' di Warung Anies-Sandi, dibanderol Rp 88 ribu, atau mendapat subsidi sekitar Rp 15 ribu dari harga umum saat itu.

Tim Anies Sandi, menolak kegiatan yang kemudian direkam dan videonya beredar luas di tengah masyarakat itu, dianggap sebagai bagian money politic. Menurut juru bicara Anies-Sandi, Edriana Noerdin, kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum masa kampanye pilkada putaran pertama. Sementara banjir sembako saat ini terjadi di tengah masa tenang, atau hanya tiga hari sebelum pencoblosan putaran kedua yang diikuti Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.

Semua punya argumen, semua punya alasan. Tetapi kegiatan jualan sembako murah di tengah kontestasi politik; pemilu legislatif, pilkada maupun pilpres, tetap tidak bisa dibenarkan. Sebab motif paling utama dari kegiatan tersebut adalah menarik simpati calon pemilih. Dengan bahasa yang lebih lugas, jualan sembako murah di tengah hajat demokrasi adalah bentuk kegiatan money politic, apa pun dalihnya.

Jualan sembako murah untuk menarik simpati atau mempengaruhi pilihan warga terhadap calon pemimpin yang tengah mengikuti kontestasi politik, bentuk pengingkaran terhadap semangat dan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan bermartabat. Penggagas sembako murah memiliki pikiran picik bahwa pilihan warga (Jakarta) masih bisa dipengaruhi dengan uang recehan (mengacu pada besaran subsidi paket sembako di atas). Sang penggagas dan para pendukungnya meyakini masyarakat (Jakarta) bukan pemilih cerdas- yang memilih calon pemimpinnya berdasarkan kata hati dan realitas, melainkan pemilih yang gampang diarahkan dengan sembako bersubsidi Rp 15 ribu.

Di tengah harapan Pilkada DKI berlangsung secara fair, demokratis dan bermartabat, sekelompok orang telah menodainya dengan pikiran picik. Ataukah gagasan itu timbul karena melihat realitas saat ini di mana (sebagian) masyarakat Jakarta kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya akibat lonjakan harga-harga kebutuhan pokok? Apakah ini bentuk pengakuan masih banyak warga Jakarta yang belum menikmati hasil pembangunan, yang masih berkubang di tengah himpitan kemiskinan, yang harus menadahkan tangan di tengah kemegahan dan kemewahan sekelompok warga lainnya? Inikah potret sesungguhnya dari kesenjangan sosial ekonomi di Jakarta?

Terlalu banyak pertanyaan. Terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan para pemimpin negeri ini. Pemimpin yang bisa membawa seluruh masyarakat maju bersama, sejahtera bersama di tengah alam demokrasi. Bukan pemimpin yang meninggalkan warganya yang kesusahan sehingga rela antre menukar nuraninya di bawah truk-truk pembawa sembako murah.

Salam @yb