Desakan para pendiri dan kader senior agar Partai Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan saja melecehkan mantan Presiden RI ke-6 itu, namun juga tergesa-gesa. AHY belum layak memimpin partai mercy.
Salah satu alasan yang dikemukakan Max Sopacua, Ahmad Mubarok dan teman-temannya, adalah anjloknya suara Demokrat. Menurut Max, penurunan perolehan suara dari 10,9 persen di Pemilu 2014 menjadi tinggal 7,7 persen di Pemilu 2019 harus dievaluasi.
Jika menganut asas umum, maka evaluasi Partai Demokrat harus menyentuh nahkodahnya, top pimpinan. Dari pemahaman ini, timbul pertanyaan apakah desakan dilakukan kongres luar biasa para pendiri dan senior Demokrat didasari ketidakpercayaan lagi kepada SBY? Apakah SBY dianggap tidak mumpuni (lagi) memimpin Demokrat?
Jika benar demikian, tentu salah alamat. Jangan lupa, SBY telah menyerahkan mandat pemimpin kampanye nasional kepada AHY karena tengah fokus mendampingi Ani Yudhoyono yang saat itu tengah dirawat di Singapura. Â
Desakan kongres yang kini yang kini mulai mendapat dukungan sejumlah pegurus daerah tersebut, dengan agenda utama mengganti SBY juga kurang elok mengingat masih dalam suasana duka karena belum genap 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.
Beda halnya jika wacana itu justru dihembuskan oleh Cikeas sendiri. Tujuannya untuk meyakinkan pihak lain yang ingin mematangkan koalisi, atau bahkan hendak memberikan jatah kursi kabinet dengan jaminan AHY bisa mandiri dalam mengambil keputusan politik, lagi di bawah bayang-bayang SBY.
Tentu menyulitkan pihak lain, semisal Presiden Joko Widodo atau pun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merundingkan koalisi jika AHY hanya bertindak selaku "pengantar dan penerima pesan".
Terlepas skenario mana yang benar, tetapi mendorong AHY untuk menahkodahi Partai Demokrat saat ini, kurang tepat.
Pertama, AHY belum memiliki jam terbang yang dibutuhkan dalam negoisasi-negoisasi politik. dengan hanya memiliki sekitar 57 kursi di DPR, Demokrat harus piawai "menempatkan kaki" dalam isu-isu strategis untuk merebut kembali simpati masyarakat.
Jika pun bergabung dalam koalisi pemerintah, Demokrat tidak harus berserah badan secara total. Demokrat bisa belajar dari PKS saat mendukung koalisi pendukung pemerintahan SBY. Ada saat di mana PKS tampil menjadi diri sendiri setelah kepentingan koalisi terpenuhi. Contohnya ketika PKS menolak pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan harga di era SBY.
