Mohon tunggu...
Sofie Marhamah
Sofie Marhamah Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Masyarakat Tolak Reklamasi, Ahok Berlindung di Balik Nama Soeharto?

23 Maret 2017   13:00 Diperbarui: 23 Maret 2017   21:00 216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
http://suarajakarta.co/news/politik/izin-reklamasi-17-pulau-ke-agung-podomoro-ahok-dapat-jatah/

Reklamasi Jakarta memang persoalan dan kerena itu wajar jika warga DKI berjamaah menolak kebijakan reklamasi yang dikeluarkan oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Perlawanan terhadap kebijakan tersebut menjadi pelajaran kepada pemerintah yang tidak mempedulikan aspirasi masyarakat.

Setelah kebijakannya untuk melanjutkan reklamasi teluk Jakarta digugat masyarakat dan dimenangkan di pengadilan, Ahok mulai kelabakan mencari pembenaran. Sikapnya yang biasa garang, kini mulai lebih kendur. Perubahan sikap ini bukan karena akhlak Ahok sudah berubah, tapi karena keputusan pengadilan yang mencabut izin reklamasi pulau F,I, dan K, menampar kepercayaan diri Ahok. Kepercayaan diri bahwa ia selalu benar, dan kebijakan yang ia keluarkan selalu membawa solusi.

Karena itu, Ahok mulai merunut asal-muasal pembuatan kebijakan reklamasi pesisir teluk Jakarta yang menjadi ganjalannya tersebut. Akhirnya, dia menemukan alasan untuk berkilah bahwa kebijakan tersebut dimulai justru oleh pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ahok lantas berkilah, bahwa ia tidak mengerti dengan kebijakan tersebut. Tugasnya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah dibuat.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan dia mulai menyanjung Presiden Soeharto sebagai inisiator kebijakan reklamasi tersebut. Selain untuk mendapatkan simpati keluarga Presiden Soeharto yang sebagian besar telah menentukan dukungan ke Anies-Sandi, Ahok berupaya “mencuci tangan” kepada orang yang sudah meninggal atas kesalahan kebijakannya. Ahok mencoba menyanjung Presiden Soherato dengan menyebutnya sebagai sosok yang cerdas karena memiliki ide cemerlang untuk mereklamasi Jakarta dan semua sertifikat tanahnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan reklamasi memang benar ditentukan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1990. Namun hal tersebut tidak lantas menjadi pembenaran untuk melanjutkan kebijakan yang memang beresiko merusak lingkungan, menghilangkan mata pencaharian penduduk, meminggirkan masyarakat nelayan, dan mengabaikan keadilan sosilan dan keberpihakan pada rakyat kecil.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/22/22010271/ahok.sebut.soeharto.cerdas.karena.cetuskan.reklamasi.teluk.jakarta

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun