Salah satu peristiwa yang sempat menjadi trending topik pada awal tugas menteri pendidikan nasional adalah rencana moratoriun Ujian Nasional (UN) yang memunculkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, hingga akhirnya moratorium ditolak dan UN tetap dijalankan di tahun 2017 ini. Sedangkan Ujian Sekolah (US) hampir pasti jauh dari konsumsi publik. Karena US hanyalah wewenang Pemda dan sekolah setempat. Dan hasilnya jelas akan membuat wajah tetap sumringah.
Sekarang ini, UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Penetapan kelulusan diserahkan kepada pihak sekolah. Efek dari kebijakan ini adalah banyak sekolah di NTT memperoleh angka kelulusan 100%. Padahal jika ditelusuri situasi sebelumnya, NTT selalu memperoleh nomor urut buncit perenkingan prosentasi kelulusan secara nasional. Memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menentukan kelulusan memang menyenangkan, karena berdampak pada prosentasi kelulusan sekolah di NTT pada umumnya. Semua pihak tentu bergembira namun di sisi lain ada fakta yang menyedihkan. Sebab, mayoritas siswa SMA/SMK di NTT lulus dengan nilai rendah (www.mediaindonesia.com/08 May 2016/17:04 WIB). Dari segi perolehan nilai UN lagi-lagi NTT masih menjadi langganan nomor buncit secara nasional.
Apabila nilai UN siswa disandingkan dengan nilai USnya, akan jelas terpampang pemandangan yang kontras. Nilai US yang diperoleh siswa sangat tinggi sedangkan nilai UNnya sangat rendah. Kenyataan ini mungkin saja tidak berlaku bagi sekolah-sekolah yang bermutu di NTT ini. Namun disinyalir hampir semua sekolah memiliki kecenderungan demikian, yakni antara nilai US dan nilai UN menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pertanyaan pokok yang patut diangkat ke permukaan adalah mengapa nilai USnya tinggi sedangkan nilai UNnya rendah? Padahal soal-soal UN diambil dari materi yang terdapat dalam buku pelajaran yang diajarkan oleh guru dalam kelas. Kesenjangan inilah yang mesti dicermati secara tepat.
Untuk itu, perlu ditelusuri penyebab kesenjangan dimaksud. Pertama, kompetensi akademik guru dalam proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan kesanggupan guru untuk memahami materi ajarnya. Seyogianya guru memiliki kompetensi atau keahlian yang mumpuni dalam bidang tugasnya. Artinya, kualitas guru perlu disadari sebagai kemampuan dalam melakukan standar proses pembelajaran. Guru tentu paham dengan tupoksinya. Sebab secara akademis ketika ia sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi, diharapkan ia bisa mengaplikasikannya dalam tugas. Namun kenyataannya, masih dijumpai kalau hal tersebut belum memenuhi ekspektasi dan idealisme orang kebanyakan. Dr. Kebamoto pernah menjumpai fakta bahwa banyak guru di NTT yang hanya mengajarkan pokok-pokok tertentu saja dalam kelas selama setahun. Pokok bahasan atau materi yang sukar atau yang tidak dikuasai dilewatkan saja. Akibat penguasaan materi yang tidak komprehensif ini, pembelajaran sangat membosankan (www.kompasiana.com/04 Juni 2013/14:33:30 WIB). Kenyataan ini jelas akan berpengaruh terhadap perolehan nilai UN peserta didik.
Kedua, kejujuran guru dalam memberikan nilai. Hal ini berkaitan dengan integritas guru. Guru yang berintegritas cendrung obyektif dalam evaluasi akademik siswa tanpa takut dinilai tidak berhasil dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru yang tidak berintegritas akan gampang jatuh pada perilaku instan yakni menaikan nilai yang rendah supaya tetap dianggap sebagai guru yang berhasil. Praktek seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Mengingat penentuan kelulusan merupakan penggabungan nilai US dan UN sehingga meskipun nilai UN siswa rendah, siswa masih bisa dinyatakan lulus berkat nilai US yang tinggi. Inilah siasat yang memiliki tujuan mulia tetapi dengan proses yang sangat tidak jujur. Efek dari praktek seperti ini adalah semangat juang siswa dalam belajar menjadi rendah. Sebab, sebelum mengikuti UN siswa merasa sudah lulus. Ia tidak peduli berapa nilai yang akan ia dapatkan. Baginya dinyatakan lulus saja sudah lebih dari cukup.
Kedua hal di atas perlu mendapat perhatian serius dari para guru, pemangku jabatan dan para pemerhati pendidikan di NTT ini. Jika hal itu disadari dan disikapi, niscaya prestasi nilai UN sekolah-sekolah di NTT perlahan akan membaik. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan antara nilai UN dan US. Nilai US yang tinggi harus dibuktikan dengan nilai UN yang tinggi pula. Ini butuh proses yang tentu saja harus dimulai dari guru itu sendiri. Sejatinya, guru harus terus-menerus mengasah kompetensi akademiknya seturut bidang yang ditekuni sembari menunjukkan integritas diri yang tangguh tanpa takut dinilai gagal. Sehingga pada saatnya NTT tidak lagi menjadi langganan tetap nomor urut buncit perolehan nilai UN secara nasional.
