Gb. dari Antarafoto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berharap penyelenggaraan pilkada di daerah lain dapat berjalan lebih baik daripada Pilkada di DKI Jakarta. Megawati berharap jangan ada lagi dalam pilkada di daerah lain kampanye berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti yang terjadi di Jakarta (Kompas.com/21 september 2012). Pernyataan Megawati ini berimplikasi terhadap Pilihan Kepala Daerah lain (Pilkada ) termasuk Provinsi Bali ,yang pada tahun 2013 akan mengadakan Pilgub – cawagub. Disadari atau tidak pernyataan penting Sang Ketua Umum PDI P ini sangatlah menarik untuk dihubungkan dengan Jakarta dan Bali. Pertama, Megawati dengan partainya telah mengusung pasangan Jokowi – Ahok -yang bukan orang Betawi – untuk Pilkada Jakarta. Tentang ini telah dimaklumi bersama bahwa Jokowi – Ahok mendulang sukses. Bahkan isu Primordialisme yang berhembuspun bukanlah persoalan penghalang. Pernyataan di atas adalah salah satu bentuk lain ,euforia sang Ketua Partai berlambang banteng ini dalam menyikapi hasil Quick Coun yang menguntungkan jagoannya. Kedua, Megawati adalah sosok yang dekat dengan masyarakat Bali (bahkan memiliki garis darah Bali) . Beliau sangat tahu dan memahami bahwa Bali pernah dipimpin oleh orang dari luar Bali. Gubernur Pertama, Anak agung Bagus Sutedja ( 1950-1958), kedua I Gusti Bagus Oka ( 1958-1959) , ketiga Anak agung Bagus Sutedja ( 1959-1965) , keempat I Gusti Putu Martha ( 1965-1967) , kelima Soekarmen ( 1967-1978), keenam Prof. Dr Ida Bagus Mantra ( 1978-1988), ketujuh Prof. Dr Ida Bagus Oka ( 1988-1993) , kedelapan Drs. Dewa Made Beratha ( 1998-2008) , kesembilan I Made Mangku Pastika ( 2008- 2013). Soekarmen adalah gubernur Bali pertama yang beragama Islam dan bukan dari etnis Bali, memimpin di provinsi dengan mayoritas agama Hindu (http://id.wikipedia.org). Sementara kalau dibandingkan dengan Jakarta pernah ada yang namanya Ali Sadikin , dan Sutiyoso . Justru orang luar daerahlah yang menjadi fenomenal atas kerjanya dalam memimpin DKI Jakarta. Dengan demikian , Bali tidaklah haram jika dipimpim oleh orang luar Bali. Mengapa tidak? Bali adalah bagian dari wilayah Indonesia sebagaimana DKI Jakarta. Lebih jauh dalan situs yang sama, Megawati mengatakan jika merasa sebagai warga negara yang memahami empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945 , Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, seharusnya isu SARA dan kampanye tak bermoral dan tak beretika lain tidak perlu ada. “Harusnya melihat diri kita sebagai warga negara Indonesia, tidak beraliran agama, ras, dan tidak katakan mereka yang belainan. Tapi kita harus satu jua,” kata mantan Presiden itu.
