Bung Stev
Bung Stev Pembelajar

Buruh negara. Sedang berusaha menjadi (pembaca, penulis, fotografer) yang baik.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Sesat Pikir Usulan Mencabut Hak Politik ASN

24 Juni 2018   23:14 Diperbarui: 25 Juni 2018   20:17 2268 5 1
Sesat Pikir Usulan Mencabut Hak Politik ASN
Ilustrasi (Foto: tribunnews.com)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan pemerintah untuk mencabut hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas para pelayan publik itu. Lembaga tersebut berasumsi sudah tak ada ASN yang netral saat ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng dalam diskusi "Netralitas ASN dalam Pilkada 2018" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (24/6). Robert beralasan, saat ini ASN sedang menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi ASN diberi hak politik, namun di sisi berbeda ekspresi mereka dibatasi.

Perlu ditegaskan bahwa hak politik sebagaimana dimaksud Robert adalah hak memilih saat Pemilu. Sebaliknya, ketika ingin mendapatkan hak untuk dipilih, seorang ASN harus melepas statusnya sebagai ASN.

Ini sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada bahwa ASN tak boleh terlibat dalam politik praktis. ASN juga tidak boleh terdaftar sebagai anggota partai politik atau terlibat langsung dalam dukung-mendukung calon kepala daerah.

Lebih konkretnya, usulan KPPOD adalah setiap ASN tidak lagi memiliki hak untuk memilih saat Pemilu. Dengan demikian, ASN akan disamakan dengan TNI-Polri yang setiap pelaksanaan Pemilu hanya berperan sebagai "penonton."

Sebelumnya, Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono menegaskan telah memberi sanksi kepada seribu ASN yang dianggap tidak netral. Sebagian besar aparatur negara tersebut ditegur, sedangkan 125 orang mendapatkan peringatan keras.

Sumarsono menjelaskan, biasanya aparatur negara tak mengetahui kesalahan yang mereka buat. Ia mencontohkan unggahan pribadi di media sosial berupa foto bersama pasangan calon kepala daerah.

Membaca berita ini, terus terang nalar saya agak terganggu. Saya rasa ada sesat pikir dalam usulan pencabutan hak politik ASN. Logika berpikirnya jadi kira-kira begini, jika tidak mau ada lagi kasus pemerkosaan terjadi, maka seluruh laki-laki harus terlebih dulu dimandulkan (dikebiri).

Apakah benar sudah tidak ada lagi ASN yang netral saat ini sebagaimana klaim KPPOD? Terus terang saya meragukan kesimpulan ini dan menilainya sebagai asumsi belaka, bukan dari hasil kajian yang mendalam serta faktual.

Lalu, misalnya ketika hak politik (memilih) ASN dicabut, apakah otomatis membuat seluruh ASN menjadi netral? Lagi-lagi, itu pun tak bisa dijadikan jaminan.

Setiap orang termasuk ASN tak bisa dimungkiri pasti memiliki preferensi pilihan politik terhadap partai politik atau kandidat tertentu di setiap ajang pemilu. Hanya saja, sesuai prinsip netralitas birokrasi, seorang ASN dituntut untuk bisa lebih menahan diri dengan tidak mengekspresikan pilihannya terlebih lagi di ruang publik karena bisa dianggap sedang berusaha memengaruhi pilihan politik orang lain (berkampanye).

Kita memahami memang ada sebagian ASN "nakal" yang dengan sengaja terlibat dalam politik praktis, menyatakan dukungan bahkan menjadi tim sukses kandidat tertentu.

Banyak selentingan isu juga bahwa syarat ASN bisa menduduki jabatan publik setingkat eselon khususnya di daerah biasanya haruslah merupakan bekas "tim sukses" sang kepala daerah saat Pilkada.

Persoalannya memang, hal-hal semacam ini terkesan dibiarkan dan seakan-akan sudah diterima menjadi hal yang lumrah dan wajar. Seharusnya memang ada upaya sistematis untuk menghentikan praktik-praktik buruk semacam ini.

Pengisian jabatan-jabatan publik harus murni berdasarkan kompetensi serta kemampuan, bukan karena faktor kedekatan atau kekerabatan.

Tapi sekali lagi, saya menolak jika itu dijadikan alasan untuk menggeneralisir seolah-olah semua ASN melakukannya.

Kita mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi. Kita juga sepakat bahwa aparat birokrasi (ASN) harus bisa menjaga netralitasnya terutama dalam pilihan-pilihan politik. Namun, usulan pencabutan hak politik ASN sepertinya terlalu berlebihan dan bukan solusi.

***

Jambi, 24 Juni 2018