Foto Dokumen dari Okezone.com
Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah orde baru runtuh, banyak bermunculan jurnalisme bodrex dimana-mana, termasuk yang berkeliaran di desa-desa, kelakuan mereka memeras, mengancam, dan meneror pemerintah desa. Ini berbeda dengan pada masa Orde Baru berkuasa, corong komunikasi pembangunan yang searah, disortir ketat baik dari segi media, penerangan maupun siaran, menyebabkan hampir tidak adanya kesempatan bagi jurnalisme bodrex maupun abal-abal berbuat sekehandak hatinya terhadap pemerintah desa.
Tetapi meskipun demikian, bukan berarti bahwa kebebasan pers saat ini harus dibungkam kembali seperti pada masa orde baru. Kebebasan pers saat ini bagus jika dapat merata dan bersinergi dengan pembangunan disegala lini, termasuk pemerintahan desa. Pertumbuhan media massa yang merebak seiring dengan kebebasan pers, pada kenyataannya belum diiringi dengan meratanya akses informasi dan komunikasi terhadap pemerintah desa dengan lembaga pers milik pemerintah. Apakah kendala biaya atau yang lainnya, media yang bonafit dan juga media milik pemerintah, masih terhitung jarang secara intensif mengkomunikasikan pembangunan di Desa. Celah inilah yang kemudian diambil oleh jurnalisme bodrex.
Akibat merajalelanya jurnalisme bodrex ini, saat ini hampir merata pemahaman bahwa setiap jurnalis itu bayaran bagi pemerintah desa, kalau tidak mau ribut menyikapi ancaman, teror, dan pemerasan. Pemahaman ini disamaratakan kepada seluruh profesi jurnalis. Padahal tidak semua jurnalis bodrex, dan tidak sepatutnya profesi jurnalis dibayar, ada yang memang bekerja dengan menjunjung tinggi etika profesi jurnalis dan ikhlas mengabdi meliput dilapangan. Tapi apa lacur, pemahaman jurnalisme itu dibayar sudah kadung mendarah daging pada seluruh pemerintah desa.
Melihat pada kondisi yang demikian ini, dibutuhkan gerakan yang dapat mengubah pemahaman terhadap profesi jurnalis yang benar sesuai dengan kode etik jurnalis. Sebab fungsi jurnalis dalam pembangunan desa yaitu sebagai komunikator pembangunan yang menyampaikan ide dan gasasan pembangunan desa, kemudian juga yang berfungsi menyebarkan kembali ide dan gagasan pembangunan desa tersebut. Tidak selayaknya jurnalis dalam ranah pembangunan desa ditakuti oleh pemerintah desa, seharusnya malah menjadi mitra dalam pembangunan antara elit pemerintah desa , masyarakat desa, dan masyarakat luas.
Ada yang menyarankan bahwa untuk membersihkan jurnalisme bodrex adalah dengan jurnalisme warga. Namun menurut saya juga akan lebih baik jika ada gerakan atau suatu forum yang memberikan pemahaman terhadap fungsi jurnalis dalam pembangunan, mendidik pemerintah desa untuk membina media relationship dengan baik kepada media-media bonafit, memberikan pengetahuan kehumasan kepada pemerintah desa dan stafnya. Gerakan ini dapat dimulai oleh para intelektual di perguruan tinggi, maupun di masyarakat yang dapat berperan sebagai agen of changes bagi pemerintah desa dan upaya membersihkan jurnalisme bodrex. Yang lebih penting dari itu, kini sudah saatnya pemerintah desa memiliki bagian kehumasan atau media relationship dengan berbekal pendampingan dari para jurnalis sendiri maupun kaum intelektual yang peduli terhadap maraknya jurnalisme bodrex yang meresahkan itu.
