Salam Kompasiana,
Hari ini memang hari libur, tetapi hari ini saya tetap masuk kerja karena support production planning dipabrik tempat saya bekerja. Semoga hari ini berjalan lancara tanpa ada masalah yang muncul saat produksi running hari ini.
Pagi ini saya terkejut, ketika membaca berita disebuah harian nasional, mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ yang mengejutkan semua pihak. Bagaimana tidak surat edaran Pak menteri berisi larangan memphoto copy e-KTP. E-KTP yang berupa kartu elektronik disinyalir akan rusak apabila diphoto copy berulang kali. Kerusakan yang ditimbulkan yakni chip penyimpan data e-KTP akan rusak sehingga tidka dapat terbaca bila kita ingin mengaksesnya dari komputer.
Satu kata, telat pak Menteri. Bagi saya yang sudah menerima e-KTP tahun lalu surat edaran itu terasa hambar dan hilang makna. Walaupun saya tidak pernah memphoto copy e-KTP saya. Karena sementara ini untuk aktivitas yang berkaitan penggunaan photo copy KTP saya masih menggunakan KTP yang lama karena masa berlakunya sampai Desember tahun ini.
Patut dipertanyakan konsistensi dari aplikasi mass production e-KTP ini, seharusnya kementrian dalam negeri dan pihak yang terlibat sudah memikirkan dari awal segala efek yang terkait dengan peluncuran e-KTP ini, jangan sampai karena sosialisasi yang buruk dan kurang optimal membuat project pemerintah yang menghabiskan dana yang lumayan besar ini, hanya berakhir sia-sia saja sebelum mencapai tujuan awal dari e-KTP ini sendiri.
Semoga kedepannya walaupun sudah terlambat untuk sosialisasinya, sayang kalau dana triliunan yang digunakan untuk proyek data kependudukan "sekali pakai" ini menjadi mubazir.
Kalau didaerah yang informasinya cepat seperti Bekasi, Jakarta mungkin bisa cepat disosialisasikan. tetapi bagaimana dengan yang didaerah Indonesia Timur sana yang mungkin membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.
Semoga menjadi perhatian serius bagi kementrian dalam negeri kedepannya, sedangkan yang sudah memphoto copy tugas Kementrian untuk memberikan solusi yang terbaik, bukan lagi membuat project lain dimana masyarakat harus membayar lagi karena kerusakan data pada e-KTP nya.
Salam Kompasiana,
Wefi