Mohon tunggu...
HIMUN ZUHRI
HIMUN ZUHRI Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis dan Penulis

Himun Zuhri seorang aktivis yang saat ini sebagai kuli tinta

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Catatan Satu Hari bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan! (Tamat)

13 September 2018   10:50 Diperbarui: 13 September 2018   12:02 588
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
KPK bersama Pimpinan DPRD Merangin

Lanjutan dari "Satu Hari Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan! " (Part IV)

Usai mengunjungi kantor ULP dan DPMPTSP-TK, tim KPK menuju ke gedung DPRD Merangin. Momen kunjungan ini terbilang sangat tepat, sebab apa? karena APBD-P 2018 dan APBD 2019 hingga saat ini belum dibahas. KPK sepertinya serius dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penindakan kasus "uang ketok" seperti contoh Malang dan Jambi.

Baca Juga: Catatan Satu Hari Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan ! (Part I)

Baca Juga: Catatan Satu Hari Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan ! (Part II)

Baca Juga: Catatan Satu Hari Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan ! (Part III)

Baca Juga: Catatan Satu Bersama KPK di Merangin, Ini Peringatan (Part IV)

Sebelum bertemu dengan 31 anggota DPRD Merangin, tim KPK terlebih dahulu menyambangi ruang kerja ketua DPRD Zaidan, diruangan tersebut tim KPK disambut oleh wakil ketua I Isnedi, wakil Ketua II Fauzi Yusuf dan Plt Sekwan Fauziah. Terjadi dialog yang cukup cair diantara mereka, namun demikian apa-apa yang di katakan baik dari KPK maupun DPRD semua tertulis jelas oleh notulen.

Pembicaraan dari KPK diawali penyampaian hasil kunjungannya ke dua instansi sebelum DPRD dan KPK minta dewan mensupportnya. Kemudian kepada ketua dan wakil ketua DRRD, tim KPK melalui Adliansyah Nasution yang populer dengan sebutan Choky menyampaikan secara "to the point" soal kasus-kasus yang ditangani KPK dalam waktu tak lama ini. 

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal, termasuk contoh-contoh kasus dan kita tak perlu mengulang kasus Zola ke II, soalnya belum masuk Zola II sudah ada pula kasus Malang, saya tidak tahu dengan DPRD Jambi, kena gak? Tanya Choki sembari ketawa lebar. "Level Provinsi baru Sumut kemudian menyusul Jambi," sambung Choky.

"Berbicara kontek dewan, seperti kasus DPRD Malang dan Jambi itu bicara 'uang ketok', kalau contoh kasus SKPD main mata dengan dewan ada di Jawa Timur, saya tidak tahu di Merangin ini ada pokir-pokir gak?," tanya Choky kepada Zaidan.  

"Ada sich bang, jujur saja ada," saut Zaidan dengan nada lirih. (ingat: Saidaini pernah bilang di OPD nya tidak ada Pokir, lalu dimana?). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun