Pansus Pelindo II menilai RJ Lino sudah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Pansus Pelindo II ingin RJ Lino dipecat dari jabatan yang sekarang menjadi Direktur Utama Pelindo II. pansus sendiri berisi anggota-anggota DPR yang mempunyai kepentingan tertentu, salah satunya PDIP lewat si Rieke "Oneng" Pitaloka. Tapi kasusnya terbilang agak aneh karena kalau ingin menjadikan RJ Lino sebagai tersangka itu harus ada minimal dua alat bukti. Salah satunya ialah keterangan dari saksi. Dan selama ini tidak ada saksi yang dipanggil. Penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK  juga jauh lebih terlambat dari Bareskrim yang sampai sekarang  ternyata  tidak bisa menemukan bukti yang jelas seperti yang telah Budi Waseso sebutkan tentang adanya lebih dari dua alat bukti. Budi Waseso yang adalah besan dari Budi Gunawan seakan menjadi sosok pengeruh keadaan, dan sekarang ia menjadi kepala BNN. Kabareskirim yang baru? belum ada perkembangan sampai sekarang.
Bila RJ Lino sukses dijatuhkan maka posisi Rini Soemarno sebagai menteri akan terkena imbasnya. Kalau Rini Soemarno terkena imbasnya dari kasus RJ Lino maka semua program Nawacita bakal hancur, karena semua pos/tools untuk program Nawacita ada di tangan BUMN. PDIP tidak akan mengurusi apakah jokowi akan terpilih lagi atau tidak di pemilu 2019. Jokowi bukan keturunan Soekarno, bahkan Jokowi bukan salah satu sosok elite politik sebelum dia menjadi Presiden. Pos BUMN ini bisa mengisi lumbung dan pundi-pundi untuk PDIP  agar bisa memenagkan di Pemilu 2019. Bagi oposisi,ini cara pas untuk membalas dendam karena  Jokowi izinkan Sudirman Said untuk membongkar rahasia "papa minta saham".
Pansus Pelindo II dalam melakukan kerjanya beberapa kali memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk dimintai keterangan. Rizal Ramli memberi keterangan didepan pansus bahwa Direktur Utama RJ Lino tidak membalas surat Dewan Komisaris Pelindo II‎ pada 22 Oktober 2014. Isi surat itu RJ Lino diminta melakukan revaluasi dan negosiasi ulang besaran Up Front Fee dengan Huchison Port Holdings (HPH). Pernyataan Rizal Ramli terpatahkan dengan adanya surat balasan dari Direksi Pelindo II pada tanggal 30 Oktober dan 06 November 2014, kedua surat tersebut pun telah ditangan Pansus Pelindo II.
Sebelum menjabat sebagai Menko Perekonomian Rizal Ramli pernah menjabat sebagai komisaris independen PT First Media Tbk. milik Lippo Group. Kehadiran Rizal Ramli di Lippo Group bukan hanya di First Media. Pada tahun 90an, Rizal Ramli sebagai pendiri dan Managing Director ECONIT Advisory Group.
Tidak hanya Rizal Ramli yang mengalami kedekatan dengan Bank Lippo. PDIP juga memiliki kedekatan dengan Lippo Group karena Bank Lippo merupakan salah satu bank penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada saat krisis moneter di penghujung pemerintahan Soeharto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat menjabat sebagai presiden, memberikan surat lunas kepada penerima dana BLBI melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2002.
Di Lain cerita Indonesia sekarang ini sedang mengikuti negara tetangga yaitu Singapura. Singapura hidup matinya ditentukan oleh pelabuhan, seperti yang dikatakan Lee Kuan Yew pendiri negara Singapura, sejarah Singapura berawal dari pelabuhan. 85% barang yang datang ke pelabuhan Singapura bersifat alih muatan kapal (transhipment) yang lalu dikirim ke negara tujuan salah satunya Indonesia. Pemerintah Singapura dan operator pelabuhan terus jor-joran melakukan investasi di bidang pelabuhan. Saat ini Port of Singapore Authority (PSA) menambah 15 dermaga sandar menghabiskan dana 2,6 miliar Dolar US yang akan beroperasi pada 2017.
Maka dari itu Indonesia sudah menyiapkan untuk membangun Port of Jakarta. Port of Jakarta adalah kawasan pelabuhan Tanjung Priok ditambah 5 pulau reklamasi, daya tampung Port of Jakarta tujuh kali daya tampung Tanjung Priok. Pelindo II mengandeng operator pelabuhan kelas dunia Port of Rotterdam dalam membangun Port of Jakarta. Kerja sama ini menandai keseriusan Pelindo II membangun Port of Jakarta.Â
Part of Jakarta ini mampu menyaingi dari pelabuhan di Singapura dan akan merebut pasar pelabuhan Singapura.
Ditengah rencana besar RJ Lino mengembangkan kepelabuhan di Indonesia, Pansus Pelindo II dan Rizal Ramli meminta agar RJ Lino diganti dari Dirut Pelindo II. Kerja Pansus Pelindo II pun tidak memiliki alur yang jelas. Pansus Pelindo II yang awalnya mempermasalahkan pengadaan 10 mobile crane dan ternyata hasil audit BPK mencatat tidak ada kerugian negara dalam pengadaan crane. Lalu pola kerja pansus berubah arah, pansus mendalami masalah dwelling time. Masalah dwelling time pun nyatanya Pelindo II tidak memiliki keterkitan, karena dwelling time terkait dengan perizinan dari Kementerian Perhubungan, Kementrian Perdagangan, Dirjen Pajak, dan lainnya. Di akhir penghujung masa kerja, Pansus Hingga mempermasalahkan amandemen kontrak kerja Hutchison Port Holdings  (HPH) di anak perusahaan Pelindo II, Jakarta International Contrainer Terminal (JICT).
Apakah benar yang disebut-sebut Pansus Pelindo II untuk membenahi tata kelola BUMN? Nyata-nyatanya menyuruh RJ Lino untuk mundur. Sedangkan Dirut Pelindo II mempunyai rencana besar untuk membangun pelabuhan lebih besar lagi untuk merebut pasar Singapura. Apakah negara Singapura tetap tenang dan diam saja akan adanya persaingan pelabuhan di satu kawasan? Apakah kedekatan antara Lippo Group dengan PDIP dan Rizal Ramli tidak digunakan untuk kepentingan tertentu?
