[caption caption=""]Jika Sudirman Said sasaran antara, lalu siapa sasaran utamanya. Sumber: inilah.com
Wau… ini baru seru! Kalau difilmkan rame nih! Pejabat negara saling salah menyalahkan, saling membongkar aib masing-masing! Pejabat tinggi negara seperti sedang “diadudomba” entah oleh siapa? Pura-pura saja tak tahu, agar kita tak dibalik menjadi tertuduh, karena mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah dan keburukan lainnya. Itulah yang sedang terjadi sekarang antara dua kubu, dua geng atau entah apa lagi namanya, anda bebas memberikan nama tersebut, tapi di ujung sana itu adalah KMP, Koalisi Merah Putih dan KIH, Koalisi Indonesia Hebat.. rupanya belum damai juga.
Setya Novanto jelas akan didukung oleh KMP, karena dari Partai Golkar yang berkoalisi di KMP, sedangkan Sudirman Said jelas-jelas akan didukung oleh KIH, walau mungkin untuk dukungan pada Sudirman Said “setengah hati”, karena Sudirman Said adalah menterinya Presiden Jokowi, yang dan konstelasi politik sekarang ini agak unik kedudukannya. Mengapa? Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi Pilpres 2014 lalu, di Rumah Si Pitung, di Marunda, Jakarta Utara, di saaat itu tak ada pimpinan pusat PDIP yang menghadirinya, suatu keanehan yang nyata, tapi ketika Jokowi menang, PDIP merasa paling di depan mendukungnya!
Lebih aneh lagi ketika Jokowi mengangkat para menterinya, PDIP kecewa, karena apa yang dimintanya, 12 kursi menteri, hanya dapat jatah 4 menteri, itupun menteri koodinator “ujug-ujug”, sebuah kementrian yang diada-adakan untuk menampung “titipin” sang Bunda, siapa dia? Puan Maharani, anaknya Megawati, yang sampai saat ini tak jelas sepak terjangnya. Tapi Jokowi sebagai orang Indonesia sudah tepat adanya, ya “ucapan terima kasih” Pada Megawati yang sebagai ketua umum PDIP telah “menugaskan” Jokowi menjadi capres 2014!
Dan ketika Jokowi menang melawan Prabowo dalam Pilpres 2014 lalu, walaupun menang tipis, PDIP lantas berdiri paling depan, bersuara paling lantang, agar Jokowi diturunkan! Untungnya suara itu tak didengar rakyat, karena rakyat tahu, yang berteriak dari anggota PDIP, yang mungkin saja salah seorang yang tak kebagian jatah kursi menteri, jadilah dia teriak ke mana-mana, terutama saat kegaduhan pertama terjadi, ketika Budi Gunawan menjadi kotoroversi mau diangkat menjadi Kapolri, namunsekarang sudah reda, ya lumayan sudah duduk menjadi Wakapolri, PDIP diam, tenang dan aman. Mengapa? Karena kalau Kapolri sekarang misalnya pensiun, maka yang naik ya Budi Gunawan menjadi Kapolri, itu sudah sesuai peraturan, cocok bukan?
Kembali ke Setya Novanto yang menuntut atau melaporkan Sudirman Said ke Bareskrim Polri atas tuduhan mencemarkan nama baik dan memfitnah. Untungnya Sudirman Said tak mengelak, dan siap apabila dipanggil oleh bareskrim, maka akan menjadi tontonan menarik bagi warga republik ini. Yang kalau di jaman Orde Baru dulu, tak pernah ada menteri yang aktif yang berhadapan dengan meja pengadilan, itu jelas akan dilindungi Suharto, di sini sisi baiknya Suharto, Suharto bertanggung jawab melindungi anak buahnya, menteri-menterinya.
Karena bagi Suharo, kesalahan menteri berarti kesalahan presiden, dan presiden harus bertanggungjawab karenanya, bukan dilepas, apa lagi kalau nantinya Sudirman dikorbankan atau diberhentikan, karena dianggap telah membuat gaduh negeri ini, dengan mengadukan Setya Novanto ke MKD, Majelis Kehormatan Dewan, yang sekarang masyarakat menjadi muak mendengar sebutan tersebut. Katanya Majelis kehormatan, tapi kelihatan sekali keberpihakannya pada Setya Novanto, MKD seperti tidak netral, tidak imbang, tapi mau dikata, karena bagaimanapun MKD adalah produk politik, bukan produk hukum atau pengadilan, maka jadilah seperti ini. Katanya “yang mulia”, tapi rasanya hambar dan getir.
Sudirman Said telah berani membongkar kasus ini, dan Presiden Jokowi sudah marah besar pada Setya Novanto, karena telah mencatat namanya dalam masalah perpanjangan PT Freeport. Siapa yang benar, Setya Novanto atau Sudirman Said? Yang kalau pada struktur politik sebenarnya “pertarungan” tidak seimbang. Karena Setya Novanto itu adalah ketua lembaga tinggi negara, ketua DPR RI, ini bukan jabatan “ecek-ecek” bukan jabatan sepele atau ringan, ini jabatan berat, yang kalau dalam tinjauan keagamaan, ini amanah yang besar sekali, karena membawa nama rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat! Lihat itu nama rakyat Indonesia ada pada lembaga tinggi negara ini.
Sekarang lihat Sudirman Said, sebagai menteri SDM, ini menteri, dan seorang menteri adalah pembatu Presiden, dan maaf, karena sebagai pembantu tentu saja bekerjanya ya membantu Presiden. Dan seorang menteri bukan berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, yang menduduki lembaga tinggi negera di bidang eksektutif adalah Presiden, bukan menteri. Dengan demikian menjadi jelas “pertarungan” ini tidak selevel, tidak “aple to aple”. Mestinya kalau memang benar-benar mau seimbang, Setya Novanto melaporkan ke Bareskrim bukannya Sudirman Said, tapi Presiden Jokowi! Jadi kekuatan akan berimbang, karena sama-sama lembaga tinnggi negara. Setya Novanto mewakili DPR dan Jokowi mewakili jabatan presidennya, jadi pas, lembaga tinggi negara, DPR melawan presiden, lembaga legislatif melawan lembaga eksekutif!
Ini bukan mengadu domba, tapi agar seimbang. Karena kalau Setya Novanto melawan Sudirman Said, kedudukan sudah beda. Jangan-jangan Sudirman Said sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah Jokowi sebagai presiden, yang menurut salah seorang anggota PDIP, Presiden bisa jatuh, karena melawan Amerika! Loh kenapa Amerika, ya karena yang menjadi awal kegaduhan ini adalah “wakil” Amerika dalam hal ini PT Freeport, yang telah merekam pembicaraan Setya Novanto yang kemudian diadukan ke MKD oleh Sudirman Said. Anehnya bukan PT Freeport yang sekalian diadukan oleh Setya Novanto, ada apa ini? Apakah sasarnnya agar Sudirman Said diganti? Ataukah sekali lagi sasaran utamanya bukan Sudirman Said, tapi Presiden Jokowi?
Jadilah negara ini gaduh kembali. Inti masalahnya soal perpanjangan kontrak PT Freeport, tapi yang gaduh atau yang menjadi ribut adalah dua lembaga ini, lembaga legislatif, DPR, dan lembaga eksekutif, presiden. Kalau kegaduhan ini berkepajangan, maka yang terjadi adalah bisa kekacauan, paling tidak merubah konstelasi politik, bisa jadi yang tadi mendukung KMP berubah menjadi mendukung KIH, atau sebaliknya. PT Freeport yang punya ulah, kenapa Indonesia yang menjadi ribut begini? Ini harus dihadapi dengan hati-hati, jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada kedua lembaga tinggi negara ini.
