Politisi Papua, Kepemimpinan Politiknya

MELIHAT dari perkembangan keadaan politik Papua saat ini, tampak gejala ketidakadaan pemimpin politik. Pemimpin yang dibutuhkan adalah yang mampu mengkonsolidasikan, mengorientasikan, dan mengartikulasikan arah politik yang hendak dituju/dicapai. Pemimpin politik Papua itu bisa menjadi representasi kehendak politik dan pemersatu dari kelompok-kelompok politik yang ada di Papua. Selain itu ada yang bisa menjadi elit pemerintah, baik di daerah maupun pusat, untuk bernegosiasi dan kesepakatan politik dengan gagasan-gagasan baru.

Oleh karena itu, pemimpin politik "ala big men" (pria berwibawa) yang berdiri secara tunggal, seperti yang dikenal secara tradisional oleh suku-suku di daerah pegunungan, tidak relevan lagi menghadapi tantangan baru di Papua. Begitu pula dengan tipe kepemimpinan cara (raja-raja) "feodal" yang dikenal oleh suku di wilayah pantai selatan di bagian barat dan pantai utara, Papua.

Terobosan dan harapan baru di Papua akan bisa berkecambah jika tersedia alamat bagi pemerintah pusat bernegosiasi dan ada pihak di Papua yang menjaga proses dan hasil negosiasi itu. Artinya, pemimpin politik adalah negosiator Papua yang legitimasi nya kuat dan berpikir dalam ruang spasial regional serta geopolitik nasional dan internasional.

Negara harus memberikan ruang bagi pemimpin- pemimpin politik di Papua untuk tumbuh dan berkonsolidasi. Sebab, situasi tanpa pemimpin, seperti yang terjadi saat ini, dalam jangka panjang jauh lebih menjulitkan dan merugikan masyarakat Papua.

Idealnya, bagi seorang pemimpin politik itu dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai sumber daya politik dalam rangka optimalisasi kepentingan dan tujuan-tujuan politiknya. Oleh karena itu, secara internal maupun eksternal, seorang pemimpin politik dituntut untuk mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepentingan dan tujuan politik tersebut secara tepat dan efektif. 

Salah satu hal yang harus dimiliki oleh aktivis politik adalah kemampuan untuk meyakinkan pihak lain, sebagai bagian dari komunikasi politik secara luas. Politik itu memang seni. Seni meyakinkan atau mempersuasi pihak lain, amat terkait dengan seberapa jauh cara dan teknik lobi politik dimiliki atau diimplementasikan secara tepat dan efisien. Tanpa adanya kemampuan lobi politik secara profesional dan kualitas, maka sebuah pemerintah atau para aktivis politik yang memiliki kepentingan politik tertentu, akan terjebak pada suatu kondisi stagnasi bahkan marjinalisasi politik.

Politisi Bukan Profesi? 

Konteks ini, politisi memang bukan profesi. Tetapi ia adalah orang yang terpanggil untuk berpolitik, dan politiknya adalah untuk kesejahteraan. Idealnya begitu. Tapi sayang kita kadang keliru melihat politik sebagai sesuatu amat pragmatis, dimana politisi sekedar dimaknai sebagai semata pekerjaan-pekerjaan dibidang politik! 

Dengan demikian apa yang dikatakan, Deliar Noer bahwa, "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat". Makanya, begitu keran keterbukaan politik terbuka, berlomba-lomba orang "mencari pekerjaan" sebagai politisi. Ironisnya bukan panggilan mulia yang menjadi motif penggerak, tetapi lebih ke motif pragmatis, sampai -sampai pernah ada politisi yang berujar "kalau mau kaya, jadilah politisi!" Betapa berpolitik telah diredukasi semata-mata untuk mengejar kekayaan dan perlindungan diri.

 Menjadi politisi seharusnya didasari keterpanggilan. Itulah yang menyebabkan seorang pengusaha, seperti Ahok berkiprah didunia politik. Juga Megawati yang ibu rumah tangga, Wiranto, SBY atau Prabowo yang tentara. Adburrahman wahid yang aktivis ormas dan LSM, hingga Jussuf Kalla yang saudagar. Kalau para politisi berlatar belakang berbeda-beda itu berada dalam puncak kekuasaan, perilaku dan kebijaksanaan lah yang akan dinilai masyarakat.

Politisi itu pengabdi. Artinya, dari sini kita harus diakui, secara umum ada keunggulan sarjana dibanding dengan yang bukan, tetapi bukan berarti menghadapkan kepintaran versus kebodohan. Namun, hanya karena berpolitik merupakan hak setiap orang (warga negara). Jadi, dunia politik ialah dunia yang terbuka bagi berbagai macam profesi, mengingat politik adalah panggilan. Politisi itu bukan profesi yang orientasinya menumpuk uang dan kekuasaan. Menjadi politisi yang "berkuasa" adalah tujuan antara untuk mensejahtrakan rakyat. Tetapi kalau politisi yang sedang berkuasa, maka ia harus mampu memainkan peran yang baik dalam fungsi demokrasi yang disebut "check and balances" (saling mengawasi). Memang tujuan politik adalah kekuasaan, tetapi ingat kekuasaan adalah "tujuan antara" saja. Kita kwatir kemudian kecenderungan yang berkembang adalah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama. Partai lantas menjadi sarang para oligarkhis, yang secara korporatis menjadi mesin pelindung para penyamun dan mengembangbiak  para nepotis.