BERBAGAI artikulasi dan fenomena politik pilkada serentak di Papua 2017, terjadi apa adanya - mulai dari dukungan membangun isu, memunculkan bakal calon, membuat tablet, spanduk dan membangun opini ini dan itu - etika dan curang politik pun ikut bertarung didalamnya, sehingga ada terjadi semacam “perang ide” bukan perang adu fisik (itu lain cerita dan bukan tempatnya).
Ada sebagian kita yang kerap bersikap apatis dengan fenomena politik Papua kali ini – sehingga menggagap urusan pilkada biarlah urusan orang-orang pemerintahan, pada tiap musim datangnya pilkada serentak yang hampir menguras tenaga, biaya bahkan nyawa pun menjadi taruhan ini, (bukan berarti saya menolak model pilkada sejenis ini), hanya saja bagaimana cara mengelolanya – sehingga politik yang demokratis itu, terus lahir dan ada sebagaimana yang di cita-citakan negara yang berwatak demokrasi ini.
Papua yang baru berumur 50-an tahun ini, terdampar isu menjadi seksi diberbagai media sosial, twiter bahkan di kalangan masyarakat yang juga sebagai tuannya pilkada serentak. Ini menunjukan ada besarnya partisipasi masyarakat dan kelompok kepentingan dalam mempercayai politiknya, entah itu kelompok yang memakai model politik curang dan sebaliknya kelompok yang menjaga etika politik yang santun dan mawan.
Dalam konteks ini, segala bentuk praktik politik Ala Machiavelli adalah suatu pengkhianatan etika politik dengan sikap curang dan nakal. Dan fenomena berpolitik non-etika yang masih kerap terjadi saat ini, mengindikasikan etika politik kita masih sangat lemah (akibat kecurangan yang dilakukan oleh elit, timsus yang berwatak “menghalalkan cara”) - ini yang sangat disayangkan. Sebab, dengan demikian tujuan politik elit kita di Papua bisa jadi tidak akan menggapai sasaran yang diinginkan, yaitu perbaikan nasib rakyat. Sebab, kehakikian etika sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri, yakni bertindak demi kesejahteraan bersama bukan dominasi kepentingan dan hak-hak kelompok tertentu.
Pertanyaannya, bagaimana mengatasi fenomena yang tidak etis itu, supaya politik dan sistem birokrasi menjadi oase bagi Papua yang sedang terpuruk akibat multi krisis yang dibaluti aneka macam kasus politik ini? Pertanyaan ini penting dijawab untuk membangun panggung politik yang indah, santun, jujur, anggun, dan romantis sebagaimana dibahyangkan oleh para filsuf klasik, seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahwa politik itu indah dan terhormat, karena sebagai jalan menysejahterakan rakyat. Dan ini pun hanya bisa dibangun oleh politisi-politisi yang jujur, santun, berintegritas, bermoral dan beretika dengan orientasi utama memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Politisi yang santun, bermoral dan beretika adalah negarawan yang memiliki keutamaan moral, yakni negarawan yang setiap sepak terjangnya selalu berjalan dalam bingkai moralisme dan selalu menjadikan moralitas sebagai pedoman dalam setiap derap langkah politiknya. Dengan demikian, postur politik itu sendiri menjadi santun, agung dan mempesona.
Dalam sejarah filsafat politik klasik filsuf kenamaan seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas, kerap menyuarakan politik sebagai sesuatu yang mengandung kesantunan, dimana kesantunan politik mutlak diperhatikan oleh para politisi. Artinya, kesantunan politik diukur dari keutamaan moral para politisi. Dan keutamaan moral politisi tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk menghilangkan politik- curang sebagai realisasi berpolitik secara etis dan wajar. Semoga!!
