Saya amat yakin, Bu Susi tidak ada maksud mau menjegal kebijakan penerusnya, perasaan belum move on pun tidak. Motivasinya cuma satu, beliau tidak ingin rakyat negeri ini (nelayan) terjebak menikmati keuntungan sesaat tanpa peduli masa depan yang masih panjang.
Saya pribadi kurang tahu, apakah polemik boleh tidaknya ekspor benih lobster ke beberapa negara telah sampai di telinga Presiden Joko Widodo atau belum. Sudah sesuai dengan visi dan misi beliau atau semata kebijakan sepihak Menteri KKP Edhy Prabowo, saya pun tidak tahu.
Andaikan belum sampai ke telinga presiden, saya berharap ada pihak yang mau membantu menyampaikannya ke beliau, supaya polemik tidak berkepanjangan. Namun kalau ternyata sudah didengar, maka saya juga berharap beliau berkenan memberi tanggapan, menengahi persoalan.
Saya sadar, presiden tengah sibuk mengurus masalah dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa (terkait produk sawit dan nikel), tapi alangkah baiknya bila beliau meluangkan waktu sebentar saja sehingga duduk persoalan menjadi jelas.
Saya berharap presiden ikut terlibat menjawab. Sebab selain menegaskan kembali visi dan misi beliau di bidang kemaritiman khususnya menyangkut pengelolaan perikanan, saya lihat polemiknya berkembang liar dan akhirnya dijadikan ajang untuk saling serang-menyerang.
Sebelum saya melanjutkan apa yang saya maksud "serang-menyerang", saya mengulas sedikit mengapa ekspor benih lobster menjadi polemik.
Seperti sebagian publik ketahui, Edhy Prabowo belakangan melempar wacana akan melegalkan (mengizinkan) para nelayan untuk menangkap dan menjual benih lobster ke luar negeri, yang selama ini banyak ditampung oleh Vietnam dan beberapa negara lainnya.
Alasan Edhy Prabowo adalah, dengan tidak mengizinkan ekspor, maka potensi penyelundupan sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Mengeskpor juga dianggap menguntungkan karena tidak perlu biaya tinggi. Harga satu kantong (berisi ratusan ekor benih) bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Selain itu, Edhy Prabowo juga beralasan, jika benih lobster (hasil sitaan) dikembalikan ke alam, potensi hidupnya cuma satu persen. Tetapi kalau ditangkap dan dibesarkan, maka peluangnya bisa 40 sampai 70 persen. Dan faktanya, Indonesia belum mampu membesarkan benih lobster karena biayanya tinggi.
Demikian alasan-alasan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benih lobster. Adakah yang merasa aneh dengan sekian alasan itu? Bukankah kebijakan tersebut dibuat hanya untuk menjawab potensi penyelundupan dan memenuhi kebutuhan negara importir?
