Komisi II DPR dan Kemendagri kembali mengesahkan lima Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan payung hukum UU No. 32 Tahun 2004. Total Daerah Otonom di Indonesia kini mencapai 535 yang terdiri dari 34 provinsi, 502 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1 kabupaten administratif. APBN pun membengkak karena bertambahnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk semua wilayah pemekaran yang mencapai triliunan rupiah. Dua tahun terakhir, pada 2010 pemerintah mengeluarkan DAU sebesar 203,60 triliun, dan pada 2011 kembali menggelontorkan 225,53 triliun. Mengapa pemekaran wilayah semakin gencar dengan ongkos yang tak sedikit? Adakah indikasi power sharing di kalangan elitis terkait hal ini? Dan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan perkembangan wilayah pemekaran yang tak optimal? Sampaikan ulasan dan pendapatmu dengan tag “republikpemekaran”