Dua buronan KPK, Nazaruddin dan Nunun, adalah dua simbol yang saat ini membuat orang paham dan sadar, betapa besarnya sumbangsih partai politik dalam meningkatkan kelihaian orang Indonesia untuk berkorupsi ria: memanipulasi kekuasaan sambil menggerogoti kekayaan negara demi kepentingan kelompok dan partainya. Nazaruddin adalah bendahara partai penguasa, sedang Nunun adalah tokoh kunci dalam kasus suap yang melibatkan banyak anggota DPR. Dia juga istri anggota DPR dari partai besar anggota koalisi. Dan masih banyak beribu koruptor lain, baik di pusat maupun daerah, yang berasal dari partai. Bagaimana jadinya kalau hipotesa partai adalah penghasil koruptor terbukti? Apakah lebih baik demokrasi ditutup dan partai-partai dibubarkan. Atau fenomena itu hanya sebuah rasa sakit bagi demokrasi Indonesia yang sedang berada di jalan yang benar? Sampaikan opinimu di Topik Pilihan Kompasiana dengan tag "partaikorupsi".