Beberapa minggu yang lalu, hangat diperbincangkan tentang marahnya Presiden Jokowi pada menteri-menterinya, termasuk kepada pimpinan lembaga negara. Dari mulut Presiden Jokowi sendiri kita mendengar bahwa jika kinerja para bawahannya begitu terus, maka presiden Jokowi tidak akan segan-segan untuk melakukan reshuffle kabinetnya.
Beberapa tokoh yang diisukan akan masuk dalam pemerintahannya sebagai menteri antara lain basuki tjahaja purnama atau biasa disebut Ahok,dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Untuk Ahok saya akan bahas nanti. Pada tulisan ini saya ingin memberikan pendapat tentang Agus Harimurti Yudhoyono dulu.
Isu pergantian menteri sejatinya bukanlah isu yang positif, karena berarti ada menteri yang gagal, kalau ada menteri yang gagal berarti ada program yang tidak berjalan sesuai rencana. Jadi isu pergantian menteri bukanlah sebuah prestasi bagi presiden Jokowi.Tapi membiarkan menteri yang kinerjanya tidak baik juga bukanlah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan.
Lagi pula dengan sisa waktu kurang lebih empat tahun, apa sih yang dapat dilakukan menteri baru? Maka menteri yang dipilih sebagai pengganti harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaannya. Oleh karena itu sang menteri harus dipilih dari kalangan profesional bukan politis.Profesional disini bisa berarti, orang tersebut memang berkecimpung di dunia tersebut sebelum jadi menteri.
Misalnya, Susi Pudjiastuti, mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum menjadi menteri beliau adalah orang yang memang bergelut dalam bidang tersebut. Jadi ketika dia diangkat jadi menteri, dia tidak "mabok" tidak kebingungan.Karena dia adalah orang lapangan yang sehari-hari memang menggeluti bidang tersebut.
Maka dengan sisa waktu yang tak banyak dibutuhkan menteri yang lahir dari kalangan profesional.Apalagi seperti yang Jokowi bilang, bahwa dia rela mempertaruhkan reputasi politiknya demi 267 juta rakyat Indonesia. Walaupun sebenarnya ucapannya tersebut tidak bermakna, karena ini memang periode terakhirnya menjadi presiden Indonesia.
Maka kemarahan Jokowi harus dibuktikan.Pertama dibuktikan dengan tindakan reshuffle kalau memang ada yang harus diganti, kalau tidak ada ya jangan. Kedua kalau terjadi reshuffle maka penggantinya harus tokoh yang benar-benar profesional atau dirasa punya karakter yang kuat untuk  mengisi posisi tersebut, karena memang waktunya tidak panjang.
Bukan hanya menteri, para menko juga kalau dirasa tak berguna ya diganti saja.Lalu anggaplah terjadi pergantian menteri adakah posisi yang cocok untuk AHY? Sama sekali tidak. Dalam kedua kriteria yang saya sebut sebelumnya, profesional dan memiliki karakter yang kuat untuk mengisi posisi tersebut AHY tidak masuk.
Lalu secara politis tidak ada urgensinya Jokowi memilih AHYA.Alasan pertama, partai Demokrat sejak Jokowi terjun pada pilpres tidak pernah mengambil posisi koalisi. Mungkin pak SBY gengsi, sama seperti yang dilakukan bu Megawati selama dua periode kepemimpinan SBY, PDIP yang dipimpinnya selalu mengambil posisi oposisi.
Kedua, AHY sudah menjadi ketua umum partai Demokrat.Dari sini bisa kita lihat bahwa SBY dan AHY punya ambisi yang sama untuk kembali berkuasa. Hal itu bisa dilihat dari langkah paksa partai Demokrat mencalonkan AHY saat pilgub DKI Jakarta sekalipun peluangnya sangat kecil.Karena mayoritas suara lebih memilih Ahok dan Anies Baswedan.
Setelah kalah pada pilgub DKI Jakarta, yang diharapkan bisa jadi jembatan untuk AHY maju pada pilpres, AHY coba menilik posisi menteri, walau hal itu dibantah oleh kader Demokrat. Tapi dari gerak-geriknya terbaca bahwa Demokrat punya harapan demikian. Tapi belum kesampaian.Bahayanya jika AHY dipilih jadi menteri adalah, AHY adalah ketua partai yang memang punya ambisi mengembalikan kejayaan partai demokrat melalui pilpres.
