Mengurangi Beban Jakarta

Hari ini Jakarta terasa sangat lengang. Jalan-jalan yang biasanya macet dari pagi, hari ini seperti berada di kota lain. Kalau biasanya kemacetan parah, tapi hari ini di Jakarta bisa berkendara dengan santai. Itu semua karena sebagian warga Jakarta mudik ke kampung halaman.

Kelengangan Jakarta di hari-hari Lebaran seperti sekarang benar-benar suatu kenikmatan yang harus dinikmati. Kelengangan jakarta juga harus direspon dengan baik oleh para pengambil keputusan. Kalau saja kegiatan orang dan kegiatan usaha bisa didistribusikan lebih merata ke daerah, niscaya beban Jakarta akan berkurang, hidup di Jakarta akan lebih manusiawi.

Jangan dilupakan beberapa hari lalu, hidup di Jakarta adalah PERTARUNGAN. Kemacetan dan kepadatan Jakarta menjadikan kehidupan di ibukota sangat keras dan tidak manusiawi. 

Karena itu harus ada upaya yang lebih serius untuk menjadikan Jakarta lebih manusiawi untuk ditinggali. Warga Jakarta akan dengan senang hati meninggalkan Jakarta kalau saja daerah di luar Jakarta bisa memberikan nilai kehidupan yang lebih baik. Untuk itu pusat kegiatan manusia di daerah harus dikembangkan dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Para perencana wilayah dan ekonom harus berpikir keras bagaimana medistribusikan kegiatan orang, barang dan jasa supaya bergeser ke daerah. Pembangunan daerah digiatkan, tapi itu sudah dilakukan sejak dulu, ternyata belum berhasil menahan laju pergerakan dan perpindahan orang dari daerah ke Jakarta.

Salah satu yang agak radikal, tapi bisa dilakukan adalah menggeser kegiatan pemerintahan ke luar Jakarta. Kalau saja kantor beberapa kementerian dan menterinya pindah ke daerah, maka kondisinya akan sangat menarik. Misalnya, Kementerian ESDM pindah ke Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pindah ke Padang Sidempuan, Kementerian Pendidikan pindah ke Maumere di NTT, Kementerian Hukum dan HAM pindah ke Pare-Pare di Sulsel, Kementerian Pendidikan pindah ke Palangkaraya Kalsel, atau Kementerian PU di Ambon. Maka akan ada pergeseran kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan kegiatan manusia. Dengan sendirinya beban Jakarta akan berkurang.

Pada awalnya kegiatan pemindahan itu terasa akan berat, tapi lama-kelamaan pasti bisa menyesuaikan. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat memberi kemudahan. Presiden bisa rapat jarak jauh dengan Menteri Pendidikan di Palangkaraya, atau Wakil Presiden bisa rapat jarak jauh dengan Menteri Hukum dan HAM di Pare-Pare. Tidak sulit.

Kalau saja DPR dan Presiden setuju, maka pemindahan sebagian kantor kementerian ke daerah itu bisa dilakukan secara cepat. Artinya dalam waktu 3 tahun, semua akan selesai. Setelah itu dampak pengurangan beban Jakarta akan sangat terasa setelah 5 tahun mulai diadakan pemindahan kantor Kementerian ke daerah.

KENAPA TIDAK BISA?

Pak Wapres pun sudah mengatakan, hanya Kitab Suci yang tidak dapat diubah, yang lain tentu bisa.