HIGHLIGHT

Total Football, Total Defence, Total Diplomacy, Total Apa Lagi?

04 Oktober 2010 00:56:00 Dibaca :


Oleh: Shohib Masykur*


Para penggemar sepak bola tentu tahu Belanda terkenal dengan permainan Total Football-nya. Saya sendiri bukan penggemar bola dan hanya mengenal istilah itu secara samar dari perkataan orang dan tulisan yang pernah saya baca. Konon dalam Total Football, setiap pemain bisa menggantikan pemain lainnya di posisi manapun. Mereka bisa menjalankan fungsi bertahan sekaligus menyerang. Kecuali kiper, tidak ada posisi yang fixed bagi pemain karena mereka bisa saling menggantikan setiap saat.[1]


Keberhasilan teknik ini sangat tergantung pada fleksibilitas tiap pemain untuk saling tukar peran. Model permainan semacam ini menghendaki setiap pemain untuk memiliki skill yang handal sehingga mampu ditempatkan di posisi manapun. Striker, misalnya, harus mampu menjalankan fungsi gelandang. Demikian pula, gelandang juga dituntut sanggup memainkan peran back. Begitu seterusnya. Keunggulan teknik ini ada pada kemampuannya menyerang lawan secara dahsyat dan membobol pertahanan mereka. Prinsip yang dipegang adalah ‘pertahanan terbaik adalah menyerang.’


Dengan Total Football-nya, Belanda pernah menjagoi jagad persepakbolaan Eropa di era tahun 70-an. Tahun 197, 1972, dan 1973, Belanda berhasil menjuarai Piala Eropa. Selanjutnya Belanda selalu mendekati puncak persepakbolaan dunia dengan menempati posisi runner-up di Piala Dunia 1974 dan 1978. Berkat ‘kesaktian’ Total Football-ini, sang arsitek Rinus Michels mendapat penghargaan sebagai FIFA Couch of the Century pada tahun 1999, sebuah penghargaan tertinggi yang bisa diberikan dunia kepada seorang pelatih sepak bola.[2]


Dunia persepakbolaan Indonesia belum beruntung memiliki kemampuan Total Football seperti Belanda. Namun Indonesia memiliki Total yang lain, di antaranya Total Defence dan Total Diplomacy. Seperti apakah itu? Secara garis besar, Total Defence dan Total Diplomacy memiliki kemiripan dengan Total Football, yakni keterlibatan seluruh elemen dalam rangka menjalankan fungsi (pertahanan dan diplomasi) dengan cara saling mendukung satu sama lain.


Total Defence


Konsep Total Defence sebenarnya lebih identik dengan negara tetangga Indonesia, Singapura. Mengadopsi dari negara-negara lain seperti Swedia dan Swis, konsep Total Defence yang diperkenalkan di Singapura pada tahun 1984 merupakan kerangka kerja untuk merespon secara komprehensif dan terintegrasi semua bentuk ancaman dan tantangan, baik itu berupa ancaman keamanan serupa terorisme maupun krisis nasional seperti wabah SARS.


Dalam Total Defence, semua lembaga pemerintah yang relevan, lembaga-lembaga swasta, dan seluruh warga negara Singapura bersatu-padu untuk menghadapi ancaman dan tantangan tersebut secara efektif. Konsep ini meliputi lima aspek pokok dalam kehidupan masyarakat, yakni militer, ekonomi, sipil, sosial, dan psikologi.[3]


Secara militer, seluruh warga negara Singapura wajib menjaga keamanan negaranya. Secara sipil, setiap warga negara harus menjaga keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar mereka di saat krisis. Secara ekonomi, setiap warga negara harus bekerja dan menabung demi kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Secara sosial, setiap orang dituntut untuk hidup dalam harmoni dan saling menjaga satu sama lain. Secara psikologis, setiap orang diharuskan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Singapura.


Dengan model yang berbeda, Indonesia juga menggunakan Total Defence sebagaimana tertuang dalam konsep Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sishanta sebelumnya bernama Sishankamrata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Setelah Reformasi 1998 memisahkan fungsi keamanan dari militer dan memberikannya ke polisi, Sishankamrata berubah menjadi Sishanta.


Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah “sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”


Jika ditelisik lebih jauh, Total Defence sebenarnya lebih dulu diterapkan oleh Indonesia ketimbang Singapura. Sejarah kelahiran TNI merupakan sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Sebelum TNI terbentuk, yang ada adalah laskar-laskar rakyat yang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, misalnya Laskar Hizbullah dan Sabilillah, Pemuda Protestan, Pemuda Katolik, Barisan Rakyat Indonesia, Pemuda Republik Indonesia, dan lain-lain.[4] Sementara itu pemerintah di awal kemerdekaan juga memiliki apa yang disebut sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, namun badan ini belum terorganisir menjadi sebuah organisasi yang terstruktur secara rapi.[5]


Dalam perjalanannya, pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan diubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Transformasi terus terjadi dengan pergantian nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 24 Januari 1946. Transformasi paling penting terjadi pada tanggal 3 Juni 1947 dengan digabungkannya laskar-laskar rakyat ke dalam TRI. Digabungnya TRI dengan Polri pada tahun 1962 merupakan peristiwa penting berikutnya dalam sejarah militer Indonesia dan menandai terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).


Menilik sejarahnya ini, tidak heran jika Panglima Besar Jenderal Soedirman pernah mengatakan bahwa tentara Indonesia berasal dari rakyat dan tidak boleh meninggalkan rakyat. Dalam pidato pertamanya sebagai Panglima Besar TKR tanggal 1 Januari 1946 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman mengatakan:


“Tentara hanya memiliki kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk kepada perintah pimpinannya itulah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara. Bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga.”[6]


Wejangan itulah yang kemudian dijadikan sebagai doktrin oleh militer Indonesia. Jenderal AH Nasution lewat konsep Jalan Tengah yang digagasnya pada tahun 1958 memberikan rumusan lebih sistematis. Konsep Jalan Tengah ini memberi legalitas bagi kolaborasi antara militer dengan pemerintah.[7]


Oleh Nasution, konsep Jalan Tengah ini kemudian dipadukan dengan doktrin perang gerilya dan doktrin perang teritorial. Doktrin perang gerilya memiliki dimensi politik dengan adanya keharusan bagi tentara untuk menumbuhkan militansi rakyat berjuang bersama mereka. Doktrin Jalan Tengah inilah yang menjadi dasar Dwi Fungsi ABRI yang menghendaki ABRI sebagai bagian dari masyarakat harus turut serta dalam kehidupan sosial dan politik. Dwi Fungsi ini merupakan manifestasi dari konsep Total Defence dalam Sishankamrata.


Pengalaman sejarah Indonesia memang pernah terasa pahit saat Dwi Fungsi disalahgunakan oleh rezim otoriter Orde Baru untuk mengontrol rakyat sedemikian rupa demi tujuan kekuasaan. Saat reformasi digulirkan tahun 1998, Dwi Fungsi ABRI dihapus, polisi dipisah dari militer, dan nama ABRI pun diganti dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meski terjadi reformasi, namun Total Defence masih tetap dipakai dan tidak pernah ditinggalkan.


Undang-undang Pertahanan, seperti dikutip di atas, dengan eksplisit menyatakan penggunaan istilah Total dalam strategi pertahanan Indonesia. Buku Putih Pertahanan, Doktrin Pertahanan, dan Strategi Petahanan yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan tahun 2008 pun mengadopsi konsep serupa.


Total Diplomacy


Sementara itu, di sisi lain Indonesia juga mengenal apa yang disebut sebagai Total Diplomacy. Konsep Diplomasi Total ini dipopulerkan oleh mantan Menlu Hassan Wirajuda pada tahun 2003. Dalam pidatonya yang berjudul Diplomasi Total di Era Reformasi pada 20 Mei 2003, Hassan mengatakan, “sejak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, saya telah memperkenalkan dan terus mendorong pelaksanaan ‘Total Diplomacy’ yang saya yakini akan mampu menjawab berbagai tantangan diplomasi di era informasi ini. Intinya, diplomasi total adalah diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif.”[8]


Dalam pidatonya itu Hassan mengambil perumpamaan Total Diplomacy dengan Total Football. “Kalau kita ambil ‘Total Football sebagai padanannya, maka menarik pula untuk mencermati ungkapan tokoh sepak bola asal Belanda, Johan Cruyff, bahwa ‘setiap gol yang kita cetak di gawang lawan adalah hasil dari penguasaan setiap jengkal tanah oleh semua pemain kita,’” kata Hassan. Johan Cruyff adalah pemain sekaligus pelatih Belanda yang mewarisi Total Football dari Rinus Michel dan dikenal sebagai Total Footballer. Lewat kepiawaian Cruyff yang pernah dinobatkan sebagai European Player of the Century pada tahun 1999 itulah Total Football mencapai ketenarannya.


Total Diplomacy sebenarnya bukan barang baru. Usianya bahkan lebih tua dari Total Football. Pencetus Total Diplomacy adalah Dean Acheson, Menlu Amerika Serikat di era Presiden Harry S Truman tahun 1949-1952. Menurut Acheson, seperti dikutip Hassan, Total Diplomacy adalah “diplomacy that views domestic and foreign issues as inseparable.”


Konteks Total Diplomacy yang digagas Acheson adalah bagaimana strategi Amerika Serikat menghadapi Komunisme Soviet. Menurut Achseon, pola diplomasi yang diterapkan AS waktu itu tidak memadai untuk membendung pengaruh Soviet. Jika pola diplomasi konvensional tetap dipertahankan, maka “we could lose without ever firing a shot.”[9]


Dengan konsep Total Diplomacy, Acheson ingin menyasar 2 ranah, domestik dan internasional. Di level domestik, AS perlu melakukan perubahan drastis di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Misalnya dengan cara membiarkan barang-barang mengalir masuk dari Eropa Barat yang tengah butuh dolar dan membenahi industri dalam negeri yang mengalami kerusakan. Di level internasional, AS harus mencari sekutu dengan merangkul negara-negara lain untuk menghadapi Soviet.


Meski secara etimologis istilah Total Diplomacy dicetuskan oleh Acheson pada awal 50-an, namun sesungguhnya secara substansial konsep ini telah dipakai Indonesia jauh hari sebelumnya. Menurut Hassan, dalam pidato radio tanggal 15 Desember 1945 Bung Hatta pernah mengatakan bahwa “politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat harus berdiri tegapnya dan rapatnya di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah Pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan.”


Ungkapan Bung Hatta tersebut, lanjut Hassan, mencerminkan visi para pendiri negara kita tentang bagaimana diplomasi harus dilakukan, yaitu melalui perpaduan antara kemampuan diplomasi Pemerintah dan dukungan rakyat.[10] Dengan kata lain, diplomasi yang digagas oleh Bung Hatta adalah Total Diplomacy.


Total Defence dan Total Diplomacy


Bagaimana kesinambungan Total Defence dengan Total Diplomacy? Kita bisa melihatnya setidaknya dalam dua hal. Pertama, diplomasi berfungsi sebagai lapis pertama pertahanan. Dokumen Doktrin Pertahanan Negara mengatakan bahwa Sishanta Indonesia menggunakan sistem berlapis. Dalam strategi berlapis ini, diplomasi merupakan lapis terdepan sebagai bagian dari fungsi penangkalan.


“Dalam kerangka penangkalan, instrumen politik menyelenggarakan pembangunan sistem politik yang sehat dan kuat serta usaha-usaha diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara untuk mencegah dan meniadakan setiap potensi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” demikian disebutkan dalam dokumen Doktrin Pertahanan Negara halaman 40.


Dengan strategi semacam ini, maka perang merupakan pilihan strategi pertahanan terakhir yang sedapat mungkin harus dihindari. Seperti disebutkan di halaman 44, “perang merupakan jalan terakhir apabila usaha-usaha diplomasi mengalami jalan buntu.”


Kedua, militer yang menjalankan fungsi pertahanan merupakan aset diplomasi. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai misi pengiriman pasukan perdamaian PBB merupakan contoh bagaimana militer bisa berperan dalam diplomasi.[11] Pengiriman pasukan itu merupakan bentuk tanggung jawab dan peran serta Indonesia sebagai bagian dari komunitas negara-bangsa dalam mengatasi masalah internasional.


Total Apa Lagi?


Meski tidak memiliki Total Football, Indonesia memiliki Total Diplomacy dan Total Defence. Namun bukan itu saja Total yang dimiliki Indonesia. Kita mengenal istilah Reformasi Total yang merujuk pada semangat Reformasi 1998 yang menghendaki perubahan mendasar dan menyeluruh berbagai elemen kehidupan masyarakat.


Ah, sepertinya masih ada banyak Total yang lain. Di Jakarta bertebaran toko buah-buahan yang menggunakan nama Total. Kalau tidak salah ada juga iklan pewangi bermerk Total Harum. Air minum kemasan pun menggunakan merek Total. Untuk merujuk pada ketidakberhasilan yang tragis kita biasa menyebutnya gatot alias Gagal Total. Dan yang paling spektakuler, dari media cetak/elektronik kita sering menjumpai berita jalanan Jakarta Macet Total. Nah, rupanya kita sangat akrab dengan kata Total. Masih akan muncul Total apa lagi?







Catatan Akhir:



[1]Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Football





[2] Lihat Anthony Siokos, Dutch Football Philosophy, http://www.mrfootball.net/pd112/tutorialpaper.pdf.





[3] Lihat http://www.totaldefence.sg/imindef/mindef_websites/topics/totaldefence/about_td.html





[4] Lihat http://umum.kompasiana.com/2009/08/16/laskar-laskar-rakyat-tahun-1945/.





[5] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia.





[6] Lihat http://kodam17cenderawasih.com/article/4646/profil-soedirman.html.





[7] Lihat Andi Widjajanto, Nasution, Jalan Tengah, dan Politik Militer, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/08/13/LU/mbm.20070813.LU124734.id.html.





[8] Lihat Hassan Wirajuda, Diplomasi Total di Era Reformasi, http://www.indonesianembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html.





[9] Lihat http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,812120,00.html.





[10] Lihat Hassan Wirajuda, Diplomasi Total di Era Reformasi, http://www.indonesianembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html.





[11] Misalnya, pada tahun 2008 Indonesia menargetkan jumlah personel TNI dan Polri yang dikirim untuk misi-misi perdamaian PBB meningkat dari 1.072 menjadi 2.000. Lihat http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7803.



*Penulis adalah calon diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tulisan ini bersifat pribadi dan tidak mewakili institusi. Tulisan ini juga bisa diakses di http://thepenguinus.blogdetik.com.




Shohib Masykur

/thepenguinus

Penggemar cersil (cerita silat), ping pong, dan catur. Lahir di sebuah desa kecil di Seyegan, Sleman, Yogyakarta, menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 2008. Punya 'tempat tinggal' lain di http://thepenguinus.blogdetik.com/.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?