[caption id="attachment_279640" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (Kompas.com)"][/caption] Tidak bersedia dipublikasikan, begitu kalimat yang terbaca di profil daftar calon sementara anggota DPR RI 2014-2019 yang bisa kita akses di web KPU (kpu.go.id) ; Penulis menemukan ada 2 orang calon sementara anggota DPR RI 2014-2019 di 2 Partai peserta Pemilu 2014 dan keduanya menduduki nomor urut satu di parpol yang mengusungnya, yaitu Siti Hediati Soeharto (anak mendiang Soeharto, mantan presiden RI) untuk daerah pemilihan DI Yogyakarta dari Partai Golkar, dan satunya lagi Juliari P. Batubara untuk daerah Pemilihan Jawa Tengah-I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tentu saja orang yang mengenal sosok keluarga Soeharto tidak asing dengan Siti Hediati Hariyadi, yang dulu dikenal luas dengan panggilan Titiek Prabowo, karena yang bersangkutan memang mantan istri dari Prabowo Subianto. Entah supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas yang "siapa tahu" rindu akan Soeharto, maka namanya yang tertera di daftar sementara calon anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Golkar yang mengusungnya diubah menjadi "Siti Hediati Soeharto". Karena sudah cukup terkenal, maka barangkali yang bersangkutan menganggap tidak perlu lagi dipublikasikan profil dirinya, begitukah....? Tetapi sosok Juliari P. Batubara dari PDIP ini tentu tidak cukup terkenal seperti halnya Siti Hediati Soeharto, di situs pencarian dunia maya, nama ini dikenal sebagai pengusaha dan ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan pernah menyumbang Klub sepak bola kebanggaan kota Semarang, PSIS. Persoalan "Tidak bersedia dipublikasikan" tentu sama saja mengatakan kepada rakyat pemilih, "Kalian sudah tahu siapa saya...!",walau dalam ranah hak asasi hal tesebut sah saja seseorang tidak mau dipublikasikan data pribadinya. Namun untuk urusan politik seperti Pemilu ini, rakyat perlu mengetahui secara jelas siapa anggota DPR RI yang akan dipilihnya melalui parpol pengusungnya. Kalau parpol pengusungnya kredibel, tetapi calon anggota DPR RI yang diusungnya tidak kredibel, maka rakyat lebih baik memilih calon lain yang lebih kredibel walau parpol pengusungnya bukan parpol yang kredibel. Seorang politisi yang kredibel bila kurang cocok dengan parpol pengusungnya karena dianggap kurang kredibel, kelak bisa saja pindah ke parpol pengusung yang lebih kredibel. Hal ini sudah sering dilakukan oleh politisi-politisi yang dianggap kredibel di mata rakyat, karena mereka memang selama ini dikenal jujur dan bersih, berani memperjuangkan kebenaran. Pendidikan politik rakyat selama lebih kurang 15 tahun reformasi sudah cukup membuat rakyat Indonesia "tidak buta" politik. Jadi, parpol yang populer di mata rakyat, bisa saja nanti kalah bila ternyata calon-calon yang diusungnya dianggap cacat politik oleh rakyat pemilihnya. Dengan KPU membuat web yang bisa diakses oleh rakyat untuk melihat profil calon anggota DPR RI, maka rakyat dengan kemajuan teknologi informasi bisa saling memberi tahu siapa sebenarnya calon anggota yang akan dipilihnya. Jaringan media sosial akan melambungkan atau bahkan menjatuhkan calon-calon itu nantinya. Dengan tekonologi informasi, tidak terlalu sulit untuk mengetahui siapa profil calon anggota DPR RI, apalagi sudah ada +/- 200 juta hape smartphone berbagai jenis yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bagi calon anggota DPR RI yang "tidak bersedia dipublikasikan" lebih baik berpikir ulang ketimbang nanti "dihakimi" oleh rakyat pemilih dan akan merugikan parpol pengusungnya, sebab dorongan ke rakyat untuk memilih wakilnya di DPR RI dengan mengetahui secara persis calon anngota DPR RI yang diusung parpol peserta Pemilu 2014 semakin kencang disuarakan oleh berbagai institusi independen pengamat Pemilu. Rakyat tidak mau lagi memilih "kucing di dalam karung" dan hanya memilih partai politik yang terlihat bagus tetapi bobrok. Sebuah survei mencoba menggandengkan Megawati dengan Jokowi sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2014, hasilnya malah jeblok di bawah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tetapi bila Jokowi maju sebagai capres 2014, namanya berkibar di antara capres-capres yang lain. Rakyat tidak mau sosok Jokowi digantikan oleh yang lain sebagai Capres 2014. Pemilu 2014 untuk memilih anggota DPR RI akan menjadi penentu, apakah rakyat Indonesia memang sudah pintar berpolitik atau masih bodoh atau buta politik, boleh saja uang dan sembako serta bantuan apa pun yang diberikan oleh parpol atau politisi diambil, tetapi coblosan di bilik kamar Pemilu tetap harus menggunakan hati nurani yang jernih...! Himbauan, jangan pilih calon anggota DPR RI yang tidak jelas siapa dia dan rekam jejaknya yang kurang baik di masa lalu dan masa sekarang. Walau itu bukan dari parpol kesukaan kita, tetapi lebih baik memilih wakil di DPR RI yang baik dan kredibel serta jelas siapa dia dan rekam jejaknya...!
