Sudah lama tidak mendengar berita yang mengejutkan dari sisi ekonomi makro. Datang dari sebuah artikel yang mengupas tuntas bom waktu mengenai utang swasta Indonesia. Selama ini, kita mendengar keadaan ekonomi sehat walafiat. Ternyata dibalik keadaan ayem tenteramnya itu, menyimpan potensi krisis kedua.
Tidak salah apabila secara diam-diam pemerintah mulai ketar ketir akan bahaya krisis yang mengancam. Pemerintah mengamankan kondisi psikologis pasar dan masyarakat, tetapi pemerintah tidak bisa menyembunyikan kondisi secara terus menerus. Masyarakat perlu tahu ini sedini mungkin, untuk mengantisipasi kesiapan sewaktu-waktu akan terjadi hal yang sama seperti 15 tahun silam.
Disaat perekonomian Indonesia sedang menawan-menawannya dengan tingkat pertumbuhan pasti. tahun ini Indonesia memasuki mimpi buruk, dengan masuknya jatuh tempo utang swasta.
Berdasarkan data Bank Indonesia, utang swasta baik bank atau nonbak yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai US$ 32,12 milliar yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp US$ 29,8 miliar serta bunga US$ 2,23 miliar. Dari utang swasta sebesar itu, 20% atau sekitar US$ 6,4 miliar (sekitar Rp 60,8 triliun) adalah utang dalam bentuk vallas.
Kekhawatiran pemerintah beralasan, sebab dari sebegitu banyak utang swasta apakah semuanya di lindungi nilainya atau tidak. Inilah yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai pemerintah. Makanya, hampir semua mengingatkan bahaya terhadap utang swasta.
Secara keseluruhan, utang swasta melebih utang pemerintah, yang mencapai US$ 123 miliar. Peringatan dari pengamat maupun pakar ekonomi dalam melihat tingginya risiko utang swasta yang jatuh tempo tahun ini.
Jangan sampai, Indonesia mengulangi kesalahan yang sama,hanya dalam waktu enam bulan,Indonesia bangkrut, penutupan puluhan bank, nilai kurs rupiah terpuruk, penggangguran dimana-mana, surat berharga berubah menjadi sampah, inilah tanda-tanda kehancuran sebuah ekonomi.
Intinya, Pemerintah melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), BI, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan harus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap otoritas moneter, terutama meminta swasta agar tidak tergiur oleh penawaran dana rendah, dan jangan menggunakan dana jangka panjang pendek untuk investasi jangka panjang termasuk pinjaman dalam valuta asing jangan memakai investasi rupiah, karena kesemuanya sangat-sangat beresiko.