Cawapres Jusuf Kalla agak berbeda pandangan dengan pasangannya Joko Widodo menyikapi Ujian Nasional (UN). Meski Jokowi ingin UN dihapus, namun JK menilai hanya perlu dievaluasi. Dalam website KPU www.kpu.go.id tertulis, "Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional".
Dalam sebuah pemberitaan yang saya baca pagi ini dituliskan bahwa JK tidak sepakat jika UN dihapus, namun ia setuju jika UN dievaluasi saja. Jusuf Kalla menilai, keputusan evaluasi itu dulu sepenuhnya ditangani oleh pusat, sekarang evaluasi dilakukan 60 persen oleh pusat dan 40 persen daerah. Tapi bukan berarti dihapus. Menurutnya di seluruh dunia tidak ada negara yang tidak punya standar pendidikan, kalau ada standar pendidikan harus diujikan.
"Apa yang salah ujian nasional? Mau bodohi lagi rakyat? Mau lagi berbeda pendidikan Jawa dengan NTT?
Nantilah evaluasi apa yang kurang. Tahun lalu masalah percetakan, sekarang diperbaiki. Jadi evaluasi bukan menghapus," tegas ketua umum PMI itu.
JK mencontohkan hal yang perlu dievaluasi, misal jika pada UN sebelumnya ada masalah pada keterlambatan distribusi soal, maka hal itu harus diperbaiki sehingga tak ada lagi keterlambatan.
Sebelumnya, Capres Jokowi memiliki keingianan untuk menghapus UN di tingkatan SD dan SMP. Menurut Jokowi, di dua jenjang itu, penentu kelulusan sebaiknya tak ditentukan lewat UN.
Menurut Jokowi, UN di SD dan SMP itu lebih baik tidak ada. Kalau SMA, UN itu tidak dipakai untuk kelulusan tetapi untuk pemetaaan kualitas pendidikan. Sedangkan menurut JK UN harus tetap ada demi menjaga mutu standard pendidikan di Indonesia. (link : http://www.goriau.com/nasional/jokowi-ingin-hapus-ujian-nasional.html)
Di Debat Cawapres semalam Hatta Rajasa kembali mempertanyakan komitmen pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait wacana penghapusan ujian nasional dalam sesi tanya jawab debat cawapres.Padahal, kata Hatta, saat menjabat wakil presiden di Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004–2009), Jusuf Kalla-lah yang mempromotori pentingnya ujian nasional. ”Kenapa ada perubahan, kalau ada, apa yang salah dalam sistem UNAS (UN) kita?” tanya Hatta
Menanggapi pertanyaan Hatta, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dalam visi-misi yang dirinya usung, tidak ada penghapusan ujian nasional, tetapi evaluasi kurikulum dan ujian nasional. ”Evaluasi boleh perbaiki sistem, bobot, tidak menghilangkan (ujian nasional) dalam segera,” ucap Kalla.
Pada praktiknya, kata Kalla, pelaksanaan ujian nasional setiap tahun memang dievaluasi. Di antaranya, dulu soal ujian nasional hanya satu jenis, namun banyak yang menyontek sehingga dibuat dua soal. Bahkan, saat ini ada 20 jenis soal di satu kelas. ”Dulu bobot 40–60 ke daerah. Kesenjangan di daerah tidak mungkin diatasi jika tidak ada pemetaan, tidak mungkin dipetakan kalau tidak ada unas,” terangnya.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari isu UN ini adalah ternyata visi dan misi Jokowi-JK masih tidak sejalan, berlainan arah dan tidak sepaham. Apakah mungkin Jokowi-JK dapat memimpin negeri ini jika visi dan misi mereka saja (apalagi di bidang pendidikan) masih tidak sama. Apakah JK akan tetap bersikukuh dengan pendiriannya terhadap UN atau sebaliknya Jokowi akan menentang habis-habisan calon wakilnya tersebut? Pemimpin haruslah sama dalam perkataan dan perbuatan tidak boleh sedikitpun plin-plan karena pendidikan adalah tools terpenting untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia.
