Politisasi Media di Indonesia

Latar Belakang

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada khalayak dan media massa yang sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan pesan antara lain media cetak (koran, majalah), media elektronik (TV dan radio) serta new media. Namun media massa yang sering digunakan dalam penyiaran sebagai alat untuk menyampaikan pesan maupun informasi adalah televisi dan radio. Di Indonesia sendiri dengan adanya media penyiaran atau media massa khususnya televisi mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi-informasi penting, mendapatkan hiburan dan lain sebagainya.

Namun sekarang ini media massa khususnya televisi tidak lagi sekedar mempermudah penyampaian informasi bagi khalayak tetapi juga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan politik yaitu sebagai alat kontrol politik yang dapat memberikan laporan tentang peristiwa-peristiwa seputar politik. Laporan dan informasi seputar politik yang disampaikan oleh media sering memberi dampak yang sangat besar dan signifikan bagi perkembangan politik. 

Bahkan saat ini media bukan saja sebagai sumber informasi seputar politik bagi masyarakat, tetapi seringkali menjadi faktor pendukung terjadinya perubahan politik bagi beberapa pihak. Beberapa pemilik media (pemilik stasiun televisi) yang sekaligus merupakan seorang politikus sekarang ini bebas mengatur konten apa yang akan disajikan di stasiun televisi miliknya termasuk konten politik yang akan membantu memberikan keuntungan bagi sang pemilik media. Padahal hal tersebut jelas melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPI tentang standar program siaran dan pedoman perilaku siaran.

Isi

Sekarang ini dikarenakan media juga memegang peranan sebagai alat kontrol politik, maka dengan adanya hal tersebut beberapa pemilik media (pemilik stasiun televisi) yang sekaligus merupakan seorang politikus akan dengan mudah melakukan politisasi media. Padahal pada hakekatnya media haruslah bersifat independen serta terbebas dari campur tangan pihak manapun, selain itu media seharusnya digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi (pemilik media) maupun kepentingan golongan tertentu. 

Beberapa pemilik media yang melakukan politisasi media melalui stasiun televisi miliknya contohnya, pertama stasiun televisi RCTI, Clobal TV, MNC TV yang kita ketahui bersama bahwa tiga stasiun televisi tersebut merupakan bagian dari MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo dimana selain menjabat sebagai pemilik MNC Group beliau juga menjabat sebaga Ketua Umum Partai Perindo.

Di dalam tiga stasiun televisi tersebut penulis melihat bahwa televisi yang hakikatnya adalah sebuah media yang bersifat independen dan didirikan untuk kepentingan publik (umum) justru digunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kepentingan-kepentingan politiknya. Hal tersebut bisa kita lihat saat kita menonton televisi di ketiga stasiun televisi tersebut. 

Selain diselipkan beberapa iklan komersial seperti iklan penawaran barang atau jasa ketiga stasiun televisi tersebut juga menyelipkan video yang berisi nyanyian-nyanyian (Mars Perindo) dengan gambar latar bapak Hary Tanoesoedibjo yang sedang bercengkrama dengan penduduk-penduduk desa, serta anak-anak. Bahkan intensitas penayangan video tersebut bisa dikatakan cukup sering. Dan menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu cara pemilik media untuk mengkampanyekan partai politik yang dipimpinnya tersebut kepada masyarakat luas serta untuk menaikan eksistensi dari partai itu sendiri.

Contoh lainnya adalah Metro TV dimana stasiun televisi tersebut merupakan bagian dari Media Group milik Surya Paloh. Selain menjabat sebagai pemilik dari Media Group beliau juga menjabat pula sebagai Ketua Umum Partai Nasdem (Nasional Demokrat). Sedikit berbeda dengan tiga stasiun televisi sebelumnya yang digunakan pemilik media untuk mengkampanyekan partai politik yang dipimpinnya, Metro TV tidak melakukan hal tersebut tetapi Metro TV digunakan sang pemilik media untuk memihak dan mendukung salah satu kubu. Kubu yang dimaksud di sini adalah kubu calon presiden dan wakil presiden saat Pilpres 2014 lalu. Pada tahun 2014 lalu pemilik media menggunakan media (stasiun televisi) miliknya untuk mendukung dan memihak capres dan cawapres Jokowi-JK, dan kepemihakan Metro TV terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih terlihat sampai saat ini. 

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang di tayangkan di Metro TV. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa tidak ada yang salah jika media memberitakan tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK tetapi seharusnya pemilik media harus membiarkan media itu sendiri bertindak objektif dalam menyajikan berita sehingga tidak hanya hal-hal yang baik saja yang ditayangkan tetapi juga kekurangan-kekurangan yang ada sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, masukan serta saran untuk pemerintahan Jokowi-JK dan dapat menjadikan pemerintahan Jokowi-JK menjadi lebih baik lagi ke depannya.