Jakarta Kekosongan Hukum tmt 15-02 lalu hrs segera diselesaikan, jangan sampai legislatif kecolongan eksekutif yg akan mengeluarkan Perppu untuk itu.
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, uu dan perppu memiliki keududukan yang sama, lalu apa perbedaaanya?
Kontroversi penerapan pasal dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 harus segera diakhiri karena negara RI yang sudah tidak lagi dalam keadaan darurat
Pro dan kontra muncul dibalik terbitnya Perppu Cipta Kerja terbaru yang diresmikan pada akhir tahun lalu.
Pada 21 Maret 2023, Rapat Paripurna DPR ke 19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen.
mengeritik peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) ccipta kerja sebagai tamparan keras
Beberapa kritik yang diungkapkan terkait dengan substansi, proses, dan dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Banyak pihak yang khawatir Perppu ini dapat memperburuk keadaan lingkungan dan hak-hak masyarakat
Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 berlokasi Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat
Kehadiran para ahli tersebut dimaksudkan dalam upaya memenuhi paritisipasi aktif publik terhadap Perpu yang masih dipertanyakan statusnya itu
Undang-undang Ciptaker
Publik yang dimaksud disini adalah sekelompok orang yang memiliki hak suara untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapat penjelasan.
Perppu Cipta Kerja dinilai hanya menguntungkan pemodal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kita terjebak dalam rezim totalitalitarianisme terbalik.
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menyimpan sejumlah persoalan. Di antaranya soal upah minimun dan keberlanjutan UU Cipta Kerja. Berikut urainnya!
Berbagai respon publik atas terbitnya Perppu Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja dianggap memiliki keuntungan dan kerugian.
Perppu Cipta Kerja memang mengandung beberapa pasal yang memiliki potensi menjadi pasal yang ambigu karena redaksi yang membingungkan
Pro dan kontra Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022
Perppu Cipta Kerja harus dilihat secara holistik dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, pekerja dan pelaku usaha.
Mereka kaget, lebih kaget kami yang awam. Disebut di media saja soal naskah UU Cipta Kerja setebal lebih seribu halaman sudah pening.
