Artikel ini membahas isu penegakan keadilan berdasarkan perspektif Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW
Melalui Forum persidangan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh keempat menteri yang dihadirkan tersebut.
Artikel ini mengulas potensi Amicus Curiae yang dalam memengaruhi putusan MK terkait perkara PHPU Pilpres 2024
Amicus curiae dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi dan perspektif yang mendukung proses pengambilan keputusan yang adil di MK.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Sebuah antusiasme politik yang mengguncang negeri ini tengah memuncak seiring dengan penantian atas kep
Gibran Rakabuming Raka berhasil lolos sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan realitas pahit tentang politik Indonesia: praktik "gentong bansos" Presiden Jokowi.
Keputusan MK untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hingga Pilkada 2025 telah menimbulkan berbagai dampak sosial, politik
Timnas AMIN dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggilkan empat menteri
Ramadhan sudah lebih dari setengah perjalanan. Ragam rasa membuncah, khususnya antara bahagia mendekati idul fitri, dan bahagia berhasil melampaui
sidang pilpres di mahkamah konstitusi
Artikel ini mengulas peluang petitum yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kepada Mahkamah Konstitusi (MK)
Paslon 1 dan 3 menantang hasil KPU! Gugatan diajukan ke MK setelah Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pemenang Pemilu 2024.
Artikel ini mengulas langkah tim hukum Anies dan Ganjar mendaftarkan permohonan PHPU ke MK di tengah manuver politik tak bijak sebagian elitenya
generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia
Jokowi menerima tiga kritik yang di protes oleh sivitas akademika
Isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menghapus ambang batas parlemen 4% telah menjadi topik hangat dalam diskusi politik dan demokrasi di Indonesia
Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu tidaklah Konstitusional.
"Langkah maju atau bumerang? Penghapusan ambang batas parlemen di Indonesia: Apresiasi atau Risiko?"
Meskipun putusan MK ini telah menimbulkan beragam reaksi dan pro kontra, satu hal yang pasti adalah bahwa ini akan membawa perubahan signifikan
