Laporan dari Banjarmasin
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan menyesalkan langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. MUHAJIR EFFENDY, yang mencabut status 3 makam tokoh di Kalimantan Selatan dari cagar budaya. Ketiga makam tersebut masing-masing makam Datu Abulung di Martapura, kabupaten Banjar, makam Datu Sanggul di Tapin, dan makam Datu Tumpang Talu di Kandangan.
Mereka adalah tokoh-tokoh terhormat, penyebar Islam, bahkan pejuang republik. Mereka itu berani sekali, menolak dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. "Jasa-jasa mereka sangat besar untuk republik ini. Karena itu dulu pantas jika makamnya masuk cagar budaya".
Pernyataan sikap penyesalan ini disampai para aktivis NU Kalsel dalam pertemuan terbatas Minggu sore, 6 Agustus, di Markaz NU Kalsel, Jalan Ahmad Yani KM 12. Pertemuan dihadiri aktivis NU dan Banom2 serta Lembaga2 NU, seperti GP Ansor Kalsel, IPNU, PMII, RMI, ISNU, KMNU, LP Ma'arif, LDNU, LTM, dan sebagainya.
Juru bicara PWNU Kalsel Harun Ar Rasyid, yang juga ketua GP Ansor Kalsel menyatakan rasa anenya. Karena  setelah bertahun-tahun sudah masuk sebagai cagar budaya, kok baru sekarang malah dicabut. "Apa karena beliau itu sudah terprovokasi faham di Arab Saudi, yang serta merta memindahkan makam-makam yang dihormati di jazirah Arab, seperti kawasan Ka'bah, setelah mereka berkuasa ?" tanya Harun Ar Rasyid
Menurut Harun, jika alasan pencabutan status cagar budaya itu karena berubah desain dari bentuk asal, itu sama sekali tidak relevan. Sebab penghargaan ke-tiga makam itu sebagai cagar budaya bukan karena desainnya, melainkan karena ketokohannya.
Sampai hari ini ketokohan ketiga datu itu terus meningkat. Terbukti kunjungan ummat selalu ramai setiap harinya. Bagi masyarakat Banjar khususnya, dan Kalimantan pada umumnya, ketiga tokoh itu sangat dihormati. Bagi kami, langkah Mendikbud itu, seperti menyepelekan ketokohan ketiganya. Tokoh idola warga Banjar ...
Sejalan dengan itu, dimohon pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, melalui Gubernur dan DPRD Kalimantan Selatan, untuk menolak sikap Mendikbud itu. Bagaimana pun, langkah Menteri ini cenderung merupakan penyepelean terhadap khazanah budaya banua, yang selama ini kita sanjung dan hormati.
Sekretaris PWNU Kalsel, Kyai Haji Nasrullah, menambahkan, rencananya NU Kalimantan Selatan akan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah menyikapi soal ini. Karena ini sangat prinsip. Jangan mentang-mentang berkuasa, Mendikbud bisa sewenang-wenang. "Ummat Islam dan para ulama di daerah ini harus bersatu. Kedholiman jangan dibiarkan," imbuhnyaÂ