HIGHLIGHT

Dunia Perbankan Indonesia Suram Setiap Tahunnya

26 April 2011 18:41:11 Dibaca :
Dunia Perbankan Indonesia Suram Setiap Tahunnya

Dunia perbankan Indonesia kembali mengalami kesuraman dan mosi ketidak percayaan dari masyarakat. Pasalnya dari sekian banyak bank yang terdapat di Indonesia lebih cenderung pelaksanaan dan pelayanannya kepada masyarakata atau nasabah tidak profesional, lebih banyak mengarah kepada tidakan penipuan dan korupsi yang dilakukan oleh sebagian banyak oknum pejabat terkait bank-bank di Indonesia.

Kita tentunya masih ingat peristiwa penipuan, penggelapan, pembobolan, dan korupsi yang terjadi disetiap bank yang ada di Indonesia, yang kebanyakan dilakukan oleh oknum bank itu sendiri. Dan tentunya kita semua masih ingat semua peristiwa kasus-kasus bank di Indonesia sepanjang tahun, mari kita simak bersama. Hal ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan sebagai cerminan positif kita sebagai masyarakat yang selalu berusaha untuk mempercayai langkah kerja dari jasa-jasa bank yang ada di negeri ini.

----------------------

Kasus Bank Century

Kasus Bank Century hingga kini masih buram penyelesaiannya dan masih sering tersorot oleh sejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR.

Bagaimana sebenarnya kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah? Berikut kita simak kronologisnya, dimana sumber dari kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet:

2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini.

2004 Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

2005 BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.

30 Oktober dan 3 November 2008 Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%.

13 November 2008 Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund)

17 November 2008 Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007.

20 November 2008 BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.

21 November 2008 Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghinglang.

23 November 2008 LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.

9 Desember 2008 Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

31 Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

3 Februari 2009 LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

11 Mei 2009 Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

3 Juli 2009 Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.

21 Juli 2009 LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.

18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

3 September 2009 Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.

10 September 2009 Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar.

Dengan adanya kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebut-sebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri.

Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century.

"Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana kaitannya masih kami dalami," kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa (10/11/2009).

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK.

Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Century. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu.

Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir-akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri.

Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12/2009), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket Bank Century, untuk turut dalam panitia khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut.

"Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan," ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12/2009).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya.

Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. "Kalau bisa orang-orangnya diseleksi," kata Ray.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut.

Selanjutnya, Jumat (4/12/2009) besok, bertepatan dengan penetapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00. Tema yang diusung masih sama, yaitu "Tolak Penumpang Gelap Pansus Century".

Press Release:

Indonesia Corruption Watch (ICW) :

Usut Penyelewengan Kekuasaan dan Mafia Perbankan dibalik Skandal Century

Proses politik melalui Pansus Angket Century dan proses hukum dinilai sedang berjalan di jalur lambat. Meskipun pansus sudah berencana akan memanggil sejumlah aktor kunci dibidang perbankan, kita masih tetap perlu khawatir dengan kemungkinan berulangnya “politik transaksional”.

Sedangkan proses hukum, baik yang sedang berjalan di Kepolisian dan Kejaksaan untuk Pidana Umum dan Pidana perbankan juga belum memberi harapan. Meskipun Robert Tantular sudah diputus bersalah di persidangan, akan tetapi sejumlah ganjalan seperti “pengembalian aset Century untuk negara”, jerat hukum untuk aktor utama mafia perbankan, dan pengusutan lebih jauh masih “jauh panggang dari api”. Menurut kami, Hasil Pemeriksaan BPK No. 64/LHPXVI/11/2009 dan sejumlah informasi PPATK juga dapat digunakan Kepolisian dan Kejaksaan, namun khusus kasus yang terkait dengan Pencucian Uang, Pidana Perbankan dan Pidana Umum. Untuk pidana korupsi, sebaiknya ditangani oleh KPK.

Jangan lindungi Satu catatan awal yang seharusnya diyakini dalam upaya membongkar kasus Century adalah kesepahaman bahwa tidak boleh ada satu orangpun yang dianggap pasti bersih dan pasti tidak bersalah dalam skandal besar ini. Catatan ini bukan datang tiba-tiba. Sejumlah fakta sosial, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dibentuk menunjukkan adanya poros-poros kekuatan yang diduga mencoba melindungi pihak-pihak tertentu. Sepatutnya kita semua sepaham dengan konsepsi “equality before the law”, dan keyakinan bahwa kejahatan hanya bisa diberantas jika mastermind atau pelaku utamanya ditangkap dan diadili.

Oleh karena itulah, dugaan penyalahgunaan kewenangan dibalik kebijakan bailout Bank Century dengan konsekuensi pengucuran Keuangan Negara melalui LPS senilai Rp. 6,7 triliun tetaplah harus menjadi dasar pengusutan lebih jauh. Sehingga, sejumlah penyelenggara negara baik di Bank Indonesia, KSSK, LPS, Bank dan Bapepam, termasuk para bankir dan deposan di Bank Century haruslah tidak diberikan proteksi politik ataupun previlage. Hal ini penting ditegaskan, karena memang para otoritas politik dan berbagai pihak sudah mulai menunjukkan sinyal akan melindungi pihak-pihak tertentu. ICW pun akan terus mendesak pengusutan semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, sehingga tidak melindungi dan memberikan keistimewaan terhadap pihak manapun.

Dari aspek pidana korupsi, tentu saja keberanian dan independensi KPK sangat diharapkan publik. Sepatutnya KPK meyakini, bahwa sebuah pelanggaran hukum, perampokan uang negara tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan dan tanpa perencanaan yang matang. Karena dari banyak kasus korupsi sejak era orde baru, mudah terbaca, bahwa kadang korupsi atau sebuah kejahatan dibungkus oleh kebijakan, regulasi atau aturan hukum sehingga ia terlihat benar.

Di era saat ini, tentu saja modus-modus tersebut sepatutnya tidak lagi bisa menipu penegak hukum dan masyarakat luas. Karena itulah, jika kita ingin skandal Century dibongkar, maka kita tidak boleh menutup mata dari kemungkinan terjeratnya para pengambil kebijakan baik di lingkaran Eksekutif, Bank Indonesia atapun pihak lainnya. Apalagi, doktrin hukum pidana saat ini sudah tidak lagi menganut asas “kebijakan tidak bisa dipidana”. Bahkan, kebijakan KSSK memberikan FPJP justru sangat mungkin disebut rangkaian tindak pidana (korupsi) jika dapat dibuktikan bahwa si pengambil kebijakan mengetahui kemungkinan akibat penyalahgunaan dana bailout Bank Century tersebut. Hal ini bisa dijawab dengan mengajukan pertanyaan sederhana pada pengambil kebijakan tersebut, “apakah mereka tidak mengetahui praktik mafia dan kasus perbankan yang sudah terjadi berulang kali dengan modus yang sama?”. Selain itu, seharusnya pengambil kebijakan juga tahu persis kondisi Bank Century yang dari awal sudah tak sehat dan penuh masalah. Sehingga, dapat diprediksikan, pengucuran dana talangan hanya akan membebani keuangan negara.

Mafia Perbankan Dunia perbankan dinilai sebagai wilayah yang sangat basah bagi praktek korupsi. Kasus Century bukanlah kasus yang tiba-tiba terjadi dan benar-benar baru. Mencermati audit BPK No. No.64/LHP/XV/11/2009 jelas terlihat sebelum debat bailout soal alasan sistemik terjadi, ada deretan pelanggaran aturan yang dilakukan dalam kegiatan perbankan di Century sejak lama.

Kasus dengan varian yang sama pernah terjadi dalam mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), BDNI; dan Bank Bali yang bahkan sempat menjerat mantan Gubernur BI serta sejumlah dugaan aliran dana politik. Kasus Bank Global tahun 2004 pun memperlihatkan variasi yang sejenis. Dimulai dari pemalsuan reksadana, direktur bank kemudian melarikan uang hingga Rp. 500 miliar ke luar negeri. Isu dana politik menjadi hal terhangat yang dibicarakan saat itu.

Satu hal yang mirip dengan skandal Bank Century adalah para nasabah yang ternyata terdiri dari BUMN besar di Indonesia. Saat itu, adagium yang lekat di BUMN adalah “sapi perahan” politisi. Entah kenapa BUMN sangat antusias menanamkan uang negara pada bank yang diragukan kredibilitasnya.

Namun, nasib Bank Global tidaklah sebaik Century. Dengan “dosa” yang relatif ringan dibanding Bank Century, akhirnya BI menyatakan mencabut izin Bank Global (13/1/2005). Kemudian sejumlah pihak dijerat secara berlapis dengan UU tindak pidana korupsi dan perbankan.

Benang merah praktek mafia perbankan tersebut, ternyata tidak lepas dari sejumlah pejabat penting di BI. Kasus terakhir yang masih diingat persis oleh publik adalah penyalahgunaan Rp. 100 miliar anggaran YPPI. KPK dan Pengadilan Tipikor bahkan telah menyeret mantan Gubernur BI, Deputi Gubernur BI, sejumlah direktur BI, dan anggot DPR-RI.

Khusus untuk skandal Century, apakah para mafia perbankan masih menjadi aktor utama dibalik kebijakan dan pelanggaran disana? Pansus dan penegak hukum sepatutnya melihat secara cermat kemungkinan ini. Karena jika kita mampu mengungkap mafia perbankan, khususnya di BI, sesungguhnya kita tidak hanya sedang menyelesaikan satu kasus Century saja. Tetapi, telah meminimalisir potensi kembali terjadinya perampokan dan korupsi di sektor perbankan.

KPK Perlu Usut Khusus untuk KPK, harus diakui lembaga ini memang tidak mungkin menjerat kejahatan atau pelanggaran diluar ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya, pasal 2 dan 3 UU tersebut perlu menjadi prioritas analisis KPK.

Kita menyambut positif pernyataan wakil Ketua KPK, Bibit Samad R. yang mengatakan ada tiga kemungkinan korupsi Century yang bisa dijerat KPK: 1. Alasan penentuan Bank Century sebagai bank Gagal berdampak Sistemik. Bagian ini sangat terkait dengan kebijakan KSSK dan kebenaran asupan data dari Bank Indonesia. Jika terbukti, data yang diberikan tidak benar atau terjadi pengaburan dan penipuan dengan tujuan agar kebijakan KSSK menguntungkan pihak tertentu, maka poin ini menjadi sangat strategis ditangani oleh KPK. 2. Penyerahan penanganan Bank Century pada Komite Koordinasi (KK). 3. Ada atau tidaknya dasar hukum jumlah Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk Bank Century

Pemberian FPJP dengan mengubah ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) soal syarat minimum CAR sebuah Bank agar dapat dibantu sepatutnya juga menjadi konsern KPK. Akan tetapi, KPK dinilai tetap perlu melihat kronologis Bank Century sejak proses merger dilakukan. Karena, untuk menemukan apakah perbuatan berlanjut atau “rangkaian tindak pidana korupsi” terjadi dibalik penyelamatan Century, KPK perlu tahu persis sejumlah keganjilan dan praktek tak sehat disana. Terutama, terkait dengan pertanyaan, kenapa sejumlah BUMN merasa sangat nyaman menyimpan uangnya di sebuah bank bermasalah. Padahal, keuangan BUMN juga termasuk keuangan negara sehingga jika ada pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara, para pimpinan BUMN tersebut juga bisa dijerat tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kami: 1. Mengajak semua kalangan, baik penegak hukum, politisi, penyelengara negara dan kalangan masyarakat untuk tidak terjebak dan tidak ikut pada upaya memberikan privilege atau proteksi politik terhadap orang-orang tertentu disekitar Skandal Century; 2. Meminta KPK mengusut Century dengan menjerat Aktor utama atau mastermind mulai dari “drama” kebijakan bailout Century; 3. Meminta Kepolisian dan Kejaksaan memaksimalkan pengusutan Pidana Perbankan, Pencucian Uang dan Pidana Umum terkait skandal Century, serta menyerahkan penanganan Kasus Korupsi ke KPK.

Jakarta, 05 Januari 2010

Indonesia Corruption Watch

sumber : http://antikorupsi.org/

Kasus Bank Permata

DUA orang merchant Electronic Data Capture (EDC) Bank Permata dituntut masing-masing delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Vera Kermit, S.H., Selain itu, kedua terdakwa US dan ED dikenai denda Rp 5 miliar. Kedua terdakwa dinilai melanggar UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Dalam tuntutan yang dibacakan dalam persidangan di Pengandllan Negeri (PN) Bandung, Rabu (3/11/2010), terungkap bahwa Bank Permata dibobol miliaran rupiah oleh pemilik toko pertanian dan toko handphone, US dan Ed, serta seorang ahli informasi teknologi Rie. Pembobolan dilakukan melalui transaksi dengan mesin EDC.

Modusnya dengan cara seolah-olah terjadi transaksi di rre-Sin EDC, tetapi pada kenyataannya tidak ada kartu debit yang digesek. Dalam sistem di Bank Permata, seolah terjadi transaksi dan uang transaksi itu masuk ke rekening terdakwa. Melalui pengacaranya, Agus Sudarsa, kedua terdakwa menyatakan akan melakukan eksepsi atau pembelaan. Eksepsi akan dilakukan dalam persidangan pekan depan. Menanggapi tuntutan JPU, pengacara Bank Permata, Yopi Gunawan, S.H., M.H., menyatakan, tuntutan Itu terlalu ringan. Ia membandingkan kasus yang sama di Jakarta yang dituntut 10 tahun penjara dan divonis selama 8 tahun. Ada juga terdakwa kasus ini di Jakarta dengan tuntutan 12 tahun penjara dan divonis 10 tahun.

"Di sini tuntutannya 8 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, vonisnya enggak tahu berapa nanti. Terdakwa pun mengajukan eksepsi," ujar Yopi. Padahal, menurut dia. di Jakarta jelaselas ada aset-aset yang disita oleh kejaksaan. Sitaan ini nantinya akan menjadi milik Bank Permata karena yang mengalami -kerugian adalah bank tersebut. (suber : pikiran rakyat)

Kasus Bank Bali

Seperti diketahui, kasus ini berawal pada kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali kepada PT Era Giat Prima (EGP) pada Januari 1999. Perjanjian itu ditujukan untuk mencairkan piutang Bank Bali di tiga bank (BDNI, BUN dan Bank Bira) senilai Rp3 triliun. Namun yang bisa dicairkan oleh EGP (setelah diverifikasi BPPN-red) hanya sebesar Rp904 miliar dari nilai transaksi Rp1,27 triliun (di BDNI).

Pencairan piutang sebesar Rp904 miliar itu melibatkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang meminta BI melakukan pembayaran dana itu. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pencairan piutang tersebut. Pada saat itu, Pande Lubis adalah Wakil Ketua BPPN, Syahril Sabirin menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan Djoko Tjandra adalah pemilik EGP. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000. Majelis juga menyatakan uang sebesar Rp546,46 miliar dikembalikan kepada perusahaan milik Djoko Tjandra, PT EGP sedangkan uang sebesar Rp28,75 juta dikembalikan kepada Djoko sebagai pribadi.

Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi yang akhirnya ditolak oleh MA. Tersangka kedua, Pande Lubis juga dibebaskan majelis hakim PN Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Meski begitu, pada tingkat kasasi, MA menganggap putusan itu salah dan mengganjar Pande empat tahun penjara. Putusan MA tersebut tidak membahas soal uang senilai RpRp546,46 miliar yang dijadikan barang bukti. (sumber : tvonenews)

Kasus Citibank

Kejahatan yang dilakukan oleh Wanita cantik ini memang bukan kejahatan biasa, dan hasil kejahatanya pun tidak sedikit. bahkan mencapai triliunan. Inong Melinda namanya, seorang Pegawai Citibank yang melakukan pembobolan dana nasabah yang sudah berlangsung selama 3 tahun.

Polri menduga Inong Melinda tak hanya mengalirkan dana nasabah Citibank ke beberapa perusahaan pribadi, tapi juga memakai uang hasil kejahatannya itu untuk membeli sejumlah barang.

“Dari pengakuannya, hasil pemeriksaan memang uang hasil kejahatan dipakai membeli apartemen,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.

Anton tidak menyebut alamat dan harga apartemen yang dibeli Melinda itu. Yang jelas, apartemen yang berada di Jakarta Selatan itu akan dijadikan barang bukti dalam proses hukum Melinda. “Apartemen itu juga disita,” kata Anton. Selain apartemen, penyidik Mabes Polri juga menyita mobil Hummer bernomor polisi B 18 DIK dan sebuah mobil Mercy. Anton menegaskan bahwa hingga kini, penyidik masih mencari keberadaan mobil Ferari milik Melinda. “Ya semuanya, termasuk yang diuduga hasil kejahatan semua disita.”

Soal aset di luar negeri? Anton mengaku belum mengetahui keberadaan aset di luar negeri itu. “Belum, kita belum dapat, nanti kita konfirmasi,” kata dia.

Melinda, Manajer Relationship Citibank berusia 47 tahun itu kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Wanita yang telah bekerja selama 20 tahun di Citibank ini diduga telah melakukan aksi kejahatan selama tiga tahun.

Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menilai kasus penipuan yang dilakukan Malinda masuk kategori pencucian uang.

“Kalau pencucian uang bisa saja dituduhkan karena ia membeli produk dengan membeli mobil mewah atau beli macam-macam,” ujar Yunus Husein usai bertemu dengan Kepala LPSK di kantornya. Jakarta, Kamis 31 Maret 2011. Membelanjakan uang hasil penipuan dalam bentuk barang, kata Yunus, “Nah ini merupakan upaya menyembunyikan dan menyelamatkan hasilnya itu.” (sumber : dbs)

Baca Kasus :

Wajah Cantik “Malinda Dee - Selly Yulistiawati” Hiasi Dunia Kriminalitas Di Indonesia

Debt Collector Citibank Makan Korban “Sekjen PPB” Tewas!

----------------------

Setelah kita telusuri bersama berbagai peristiwa penipuan, penggelapan, pembobolan, dan korupsi yang terjadi di beberapa bank di Indonesia yang terungkap diatas, sesungguhnya sangatlah mempermalukan dunia perbankan Indonesia di mata dunia, bahkan di mata masyarakat kita sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi peristiwa keburukan praktek-praktek bank yang terdapat di Indonesia yang lebih banyak dilakukan oleh para oknumnya bank-bank tersebut.

Belum tuntas kasus-kasuk buruk perbankan di Indonesia, kini hadir kembali kasus yang juga mencengangkan banyak kalangan di tengah-tengah masyarakat. Kasus kali ini memperpanjang daftar buruk perkembangan dan kemajuan dunia perbankan Indonesia. Kita sebut saja Kasus Bank Mega yang serupa dengan kasus bank-bank yang terungkap diatas.

Kasus Bank Mega

Kasus pembobolan rekening deposito PT Elnusa bukan hanya melibatkan Direktur Keuangan Santun Nainggolan. Pembobolan juga menggaet sejumlah pihak antara lain Kepala Cabang Bank Mega Jababeka berinisial IHB.

"IHB sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasat Fismondep Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Aris Munandar di Mapolda Metro, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Aris menjelaskan, dalam pembobolan dana PT Elnusa sebesar Rp 111 miliar ini, modus yang dilakukan dengan pemalsuan tandatangan dokumen pengalihan dana. Nah, pemalsuan ini tidak akan mulus tanpa bantuan pihak bank.

"Dengan keterlibatan kepala cabang IHB ini, lalu ditelusuri bagaimana proses pengaliran dana ini dilakukan," jelasnya.

Pencairan dana deposito milik PT Elnusa dilakukan dengan mencairkan dana deposito dengan dalih investasi, tentunya dengan persetujuan Direktur Keuangan PT Elnusa, kemudian dana itu dan dialirkan ke rekening PT Discovery.

"Dana ini kemudian dialihkan ke PT Discovery, lalu dipindahkan ke rekening pribadi ICL pemilik PT Discovery, makanya terjadi pencucian dana di dalamnya," kata Aris.

Pencairan dilakukan sebanyak 5 kali yakni pada September 2009 sebesar Rp 50 miliar, Oktober 2009 sebesar Rp 50 miliar, November 2009 sebesar Rp 40 miliar, April 2010 Rp 10 miliar, Juli 2010 sebesar Rp 11 miliar. Namun sebelumnya pada Mei 2010 ada uang yang ditransfer balik sebesar Rp 50 miliar ke rekening PT Elnusa.

"Saat audit dilakukan memang seolah-olah uang masih ada, namun itu dokumen palsu," imbuh Aris.

Setiap bulannya dalam pembukuan seolah-olah PT Elnusa mendapat bunga deposito Rp 300 juta. "Dana ini deposito berjangka 3 bulanan. Tapi berdiam paling lama 9 hari bahkan cuma 2 hari saja sudah dipindahkaan. Ada cara lain, pembayaran bunga deposito seolah-olah Bank Mega, padahal PT Discovery," tuturnya. (sumber : detiknews)

---------------------

Beginilah gambaran dunia perbankan kita. Hampir semua kasus yang terjadi selalu yang menjadi korban adalah masyarakat yang menjadi nasabahnya. Semua itu adalah adanya unsur kesengajaan yang memang dibuat untuk mementingkan kekayaan pribadi para oknum perbankan itu sendiri.

Selain itu banyaknya praktek marketing bank yang dirancang sangat mengiurkan serta banyak menawarkan dan memanjakan nasabah dengan kelebihan yang istimewa. Dan terkadang hampir tidak masuk akal dalam penawaran produk-produk bank yang lebih menjanjikan keuntungan kepada nasabah maupun calon nasabah.

Disinilah sebenarnya juga ada kesalahan dan kecerobohan nasabah maupun calon nasabah, mereka terlalu bernafsu dan berminat dengan adanya penawaran produk bank yang menggiurkan dengan janji-janji manis dari bank-bank yang bersangkutan.

Mereka atau para nasabah dan calon nasabah bank tidak teliti serta tidak peka terhadap penawaran dan janji-janji bank yang begitu menggiurkan akan kebenarannya. Mereka lebih mementingkan keuntungan bunga atas dana yang ditabungkan atau didepositokan kepada bank yang bersangkutan, tanpa melihat dan memperhatikan keamanan dana yang disimpan di bank yang menjadi kepercayaan mereka, para nasabah dan calon nasabah bank.

Bagaimana memilih bank yang aman dan terpercaya? :

Bank memang menjadi tempat teraman untuk menyimpan uang. Tapi biar begitu, Anda tetap harus melakukan pertimbangan dalam memilih bank. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan :

  • Bukalah telinga lebar-lebar untuk menangkap segala informasi bank, jika perlu bertanyalah kepada ahlinya. Yakinkanlah kalau bank yang dituju benar-benar sehat dan terpercaya.
  • Usahakan jangan menyimpan uang pada satu bank saja. Pecahlah simpanan di beberapa bank agar jika salah satu bank bangkrut yang lain bisa terselamatkan.
  • Jangan tergiur bunga tinggi, sebab bisa saja bank itu memang sedang giat mengumpulkan dana untuk membayar hutang.
  • Fasilitas, kemudahan dan hadiah bukan tolak ukur bahwa bank itu bonafide. Maka waspadalah!
  • Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan pihak bank agar semua jelas dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

--------------------

Sumber Artikel disari dari berbagai sumber terkait dan terpercaya - Penulis : Syaifud Adidharta

Syaifud Adidharta

/syaifud_adidharta

Hidup Ini Hanya Satu Kali. Bisakah Kita Hidup Berbuat Indah Untuk Semua ?
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?