Hasil tiga lembaga survey seperti SMRC, LSI dan Polmark paling tidak memberikan harapan besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk memperoleh kemenangan di putaran kedua Pilkada Jakarta kali ini. Presentase yang diperoleh oleh pasangan calon (paslon) nomor urut tiga ini mampu berada pada angka 50 persen lebih dan mengalahkan rivalnya Basuki-Djarot yang berada pada kisaran 40-an persen.
Saya kira, banyak beberapa hal yang perlu dicermati, terutama jelang hari pencoblosan dimana isu mengenai pembagian sembako yang ditengarai dilakukan relawan pasangan nomor urut dua menjadi penyebab utamanya. Dari beberapa informasi yang dilansir oleh media, beberapa aksi “sembako politik” yang digagalkan aparat ternyata diduga berasal dari para pendukung Basuki-Djarot yang mungkin akan dibagikan jelang pencoblosan.
Isu “sembako politik” ini cukup viral dan menjadi informasi tambahan bagi para pemilih Jakarta untuk tidak memilih mereka yang melakukan praktik politik uang dalam beragam bentuknya. Saya kira, kecerdasan pemilih untuk selalu memilih berdasarkan referensi “bersih”, “jujur” dan “adil” menjadi rujukan sebagai “modal politik” warga Jakarta untuk memilih berdasarkan hati nuraninya.
Untuk para pemilih di Jakarta, saya kira, masih lebih mengedepankan cara-cara yang lebih rasional, mengingat mereka adalah masyarakat urban yang mudah mencari dan menerima informasi secara cepat dari sumber mana saja. Ketika diberitakan ada praktik “politik uang” melalui pembagian sembako, maka mereka justru disadarkan bahwa ini adalah cara-cara politik yang kurang sportif sehingga jelas berpengaruh terhadap preferensi pilihan mereka.
Tidak hanya itu, isu-isu krusial soal reklamasi dan juga penggusuran nampaknya belum sepenuhnya “clear” dirasionalisasikan menjadi program yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sejauh ini, meskipun isu agama dan etnis seakan menjadi semacam “badai politik” bagi pasangan Basuki-Djarot, namun nampaknya rasionalisasi pemilih dengan mempertimbangkan keberhasilan program-program dan visi-misi dari masing-masing kandidat terlihat lebih diutamakan.
Hal ini dapat dilihat dari hasil Pilkada Jakarta putaran pertama yang masih menempatkan paslon nomor urut dua presentasenya lebih tinggi dibanding paslon nomor urut tiga. Hanya saja kemudian sisa suara yang dilabuhkan pada pasangan tereliminir—paslon nomor urut satu—justru tidak mudah diprediksi, karena pada akhirnya setiap pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya.
Isu yang kemudian berhasil menurunkan minat pemilih kepada paslon nomor urut dua adalah kegamangan parpol pendukung terutama di tingkat akar rumput. Kita tahu, bahwa PPP yang melabuhkan dukungannya kepada Basuki-Djarot setelah kandidatnya kalah, justru jelas-jelas telah “mengingkari” keinginan kuat simpatisan Partai Ka’bah ini pada level grass root.
Deklarasi yang diberikan oleh para elit parpol berlambang Ka’bah ini dilakukan “setengah hati” akibat dualisme kepemimpinan yang terus menggerogoti kekuasaan internal-nya dan sudah pasti sangat berpengaruh terhadap para simpatisan dan pendukungnya.
Belum lagi soal PKB yang tampak “malu-malu” untuk melabuhkan kecondongan politiknya secara resmi yang pada akhirnya partai besutan Gus Dur ini bersikap netral sesuai dengan keinginan dan arahan para ulama yang bernaung dalam ormas Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa organisasi sayap NU, meskipun terlihat memberikan dukungan kepada Basuki-Djarot, namun mereka sekedar lebih menjelaskan sikap “tawassuth” nya yang tidak mendukung secara “resmi” kepada salah satu paslon.
Isu agama yang dikhawatirkan menjadi isu yang paling mengganggu di Pilkada Jakarta putaran kedua ternyata mudah sekali ditepis, bahwa warga Jakarta ternyata lebih rasional dalam memilih tidak berdasarkan pada maraknya isu “politisasi agama” yang selalu menjadi perdebatan yang tampak terlihat diantara para pendukung paslon masing-masing. Bahkan, Kapolri secara jelas menepis anggapan adanya pergerakan massif dari berbagai daerah yang sejauh ini diklaim sebagai gerakan “Tamasya Almaidah” yang akan mendatangi TPS-TPS untuk memantau perhitungan suara. Jikapun ada gerakan, mereka hanya sebatas “pemantau” yang berada diluar TPS dan keberadaannya tidak signifikan terlebih mengganggu saat pemungutan suara berlangsung.
Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa isu kasus korupsi KTP-el yang menjerat para politisi pendukung utama paslon nomor urut dua juga menjadi bahan informasi bagi para pemilih yang konsisten enggan memilih mereka yang didukung para koruptor. Nama-nama politisi besar yang bernaung dibawah panji Basuki-Djarot sejauh ini banyak yang diinformasikan kepada publik menjadi “pemain utama” dalam isu besar korupsi KTP-el yang saat ini kasusnya masih didalami oleh KPK.
