Surat LBH Inggris Kepada Presiden RI dan MA Atas Pelanggaran Hukum Yang dilakukan Oleh MA

17 Oktober 2012 02:36:29 Diperbarui: 24 Juni 2015 15:45:03 Dibaca : 347 Komentar : 0 Nilai : 1 Durasi Baca :
Surat LBH Inggris Kepada Presiden RI dan MA Atas Pelanggaran Hukum Yang dilakukan Oleh MA
13504665351984611045

Photo By : Open Trial

Belakangan ini kinerja MA sedang disorot oleh publik atas banyaknya keputusan kontroversial yang diambil oleh MA, keputusan-keputusan tersebut tentunya sangat melukai hati masyarakat. Dimana keadilan telah dijadikan barang permainan yang dapat dilempar sesuai dengan kehendak yang berkuasa.

Selain telah melindungi gembong narkoba, salah satu keputusan kontroversial MA adalah mengabulkan permohonan kasasi atas keputusan bebas terhadap Anand Krishna. Pakar Hukum Pidana Chairul Huda mengatakan undang-undang melarang putusan bebas untuk diajukan kasasi. Namun dalam praktek peradilan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (PK). “Praktek itu tidak pernah diamanatkan dalam KUHAP,” kata Chairul Huda

“KUHAP tidak mengatur penuntut umum (JPU) mengajukan upaya hukum apapun terhadap putusan bebas. Selain itu, Pasal 244 KUHAP secara tegas melarang putusan bebas diajukan kasasi” tambahnya.

Anand sendiri mengatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap keputusan yang sewenang-wenang itu, meskipun dia harus kehilangan nyawanya. Anand bertekad untuk berjuang hingga tetes darah penghabisan.

Kasus kasasi yang tidak pada tempat ini telah menjadi perhatian dunia international, dimana banyak LSM yang mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Salah satunya adalah LSM Inggris, Open Trial. Open Trial didirikan oleh Frank Richardson seorang humanis dan Social entrepreneur dengan tujuan untuk melawan korupsi dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia dan pemanipulasian hukum untuk mengembalikan harkat manusia pada tempat yang terpuji.

Open Trial sendiri telah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Indonesia atas keputusan sesat yang dijatuhkan oleh ketiga hakim MA yaitu : Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM sebagai hakim ketua majelis dengan hakim anggota H Achmad Yamanie, SH.,MH., dan Dr. Sofyan Sitompul , SH., MH.

Isi surat tersebut dapat dibaca melalui website resmi Open Trial : http://www.opentrial.org/legal-dysfunction/item/162-the-intriguing-case-of-anand-krishna-in-indonesia

Kejanggalan Dalam Keputusan Kasasi MA Terhadap Anand Krishna

pada halaman 32 s/d 33 terdapat putusan yang diambil dari kasus orang, bagaimana hal ini bisa sampai terjadi ?. Disebutkan bahwa memeory kasasi terhadap kasus Anand Krishna diajukan di Bandung, dengan nomor 20/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 21 April 2006.

Hal ini sungguh amat aneh, dimana pada bulan November tahun 2011 Anand Krishna diputus bebas oleh Hakim Albertina Ho, setelah melalui serangkaian persidangan yang penuh kontroversial semenjak tahun 2010.

Kasasi baru dapat dilakukan setelah mendapatkan ketetapan dari pengadilan negeri, dan ketetapan pengadilan negeri terhadap Anand Krishna diputuskan pada tahun 2011. Namun bagaimana mungkin memory kasasi bisa dilakukan pada bulan April 2006, sungguh hal ini tidak masuk akal. Ada maksud apakah dibalik ini semua ? lantas mengapa MA tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ?. Apakah MA tidak memiliki prosedur tetap tentang bagaimana pemeriksaan sebuah kasasi ?.

Terjadi Pengaburan Fakta Penggantian Majelis Hakim

Pada halaman 34 diterangkan bagaimana terjadinya penggantian majelis hakim, di dalam surat keputusan MA itu bahwa penggantian hakim sama sekali tidak disinggung oleh adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim ketua Hari Sasangka karena bertemu dengan saksi korban yang sedang berpekara.

Kompas.com, Rabu (22/2/2012) menurunkan berita tentang dikenakannya sanksi terhadap hakim Hari Sasangka yang memimpin persidangan Anand Krishna. Hari Sasangka diberi sanksi status hakim non-palu pada Pengadilan Tinggi Ambon selama 6 bulan dengan dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 persen tiap bulannya.

Jadi pernggantian  majelis hakim semata-mata didasari oleh adanya temuan KY terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim ketua Hari Sasangka yang memimpin persidangan dan kemudian hakim Albertina Ho memimpin sidang dengan majelis hakim yang baru.

Jakarta, 17 Oktober 2012 Photo By Open Trial

Su Rahman

/surahman

Hanya manusia biasa yang sedang mencari jalan untuk pulang
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana