Pemerintah terus membangun jalan tol di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pulau-pulau besar dengan daratan luas perlu dibangun jalan tol. Meskipun harus mengorbankan  lingkungan dengan membabat ribuan hektar sawah, hutan, pemukiman semua harus dibebaskan untuk membangun jalan tol agar  kelancaran lalu lintas di tanah Jawa dan pulau-pulau besar dapat melaju kencang, sehingga  arus kendaraan pengangkut  orang dan  barang  lebih cepat tiba di tujuan.
Jawa sebagai pusat populasi penduduk hingga  46 % dari seluruh penduduk Indonesia, merupakan potensi pasar bagi penyelenggara  jalan tol. Pulau paling kecil dibanding Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ini dibalut jalan tol yang  telah hadir sejak dibangun jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi (Jagorawi). Kemudian berlanjut jalan tol Merak-Jakarta-Bekasi dan sekarang ujung barat Pulau Jawa di Banten dan ujung timur Jawa di Banyuwangi masih dikebut disambungkan untuk mengkoneksikan kota-kota di Jawa melalui jalan tol.
Kebijakan membangun jalan tol menjadi pilihan pemerintah. Jalan raya pantai utara (Pantura) Jawa  sebagai jalan nasional yang menghubungkan dari ujung ke ujung Jawa tidak mampu lagi menampung kendaraan yang terus tumbuh. Truk besar, bus, kendaraan pribadi dan sepeda motor tumpah ruah menjadi satu di jalan Pantura, tentu perlu jalan khusus bebas hambatan. Di satu sisi jalan tol sangat diperlukan, di sisi lain, jalan tol harus mengorbankan lingkungan. Pilihan sulit terpaksa diambil untuk kepentingan lebih besar, memperlancar dan efisiensi logistik orang dan  barang.
Sejak Presiden Jokowi memimpin, Indonesia terus membangun jalan tol di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Sedangkan di Papua belum perlu jalan tol, Trans Papua yang dalam proses konstruksi sejak merdeka, 73 tahun silam sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia. Pembangunan Trans Papua telah lama dinanti, diharapkan sudah bisa beroperasi  pada 2019, sehingga pergerakan orang dan barang di daratan Papua bisa lancar seperti di Jawa.
Selain untuk pemenuhan kebutuhan, pembangunan jalan tol juga untuk pemerataan pembangunan di seluruh negeri, khusunya di pulau-pulau besar di Nusantara. Tujuan pembangunan  jalan bebas hambatan di kota-kota dan juga Trans Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan semua sama, untuk memperlancar arus kendaraan agar semua lebih cepat, lebih murah dan hemat. Namun pada ruas-ruas tertentu, jalan tol kelebihan kapasitas, sehingga bukan memperlancar,  malah terhambat lalu lintasnya karena macet, sehingga perlu diatur dan membatasi lalu lintas kendaraan di jalan tol.
Pembangunan jalan tol layang ruas Jakarta-Cikampek telah lama direncanakan, eksekusinya baru terlaksana saat ini, saat pemerintahan Jokowi-JK. Pembangunan jalan tol layang ruas Jakarta-Cikampek telah dimulai, dan saat ini dalam masa konstruksi. Pemerintah berani mengambil rsiko. Dampak pembangunan jalan tol layang ruas Jakarta-Ciakmpek telah  terjadi penyempitan jalan. Selain penyempitan  pengguna jalan  juga terganggu aktifitas pekerja dan alat berat, namun risiko terkecil harus dipilih dan pembangunan yang diperkirakan memakan waktu dua tahun itu berjalan.
Karena pembangunan ruas tol Jakarta-Cikampek, menjadikan pengguna jalan sengsara sementara dengan tersendatnya  kendaraan dan bahkan tak jarang macet  hingga puluhan kilo meter pada hari dan waktu-waktu tertentu terutama di ruas Jakarta-Bekasi-Cikarang sebagai  ruas terpadat. Meskipun tersiksa  kemacetan, pengguna kendaraan pribadi  tak  pernah kapok menggunakan jalan tol sebagai pilihan utama.
Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi pada ruas Bekasi-Jakarta pada Senin sampai Jumat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kemenhub sebagai otoritas baru transportasi yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menjadi komandan pengaturan transportasi semua moda di Jabodetabek.  Salah satu yang sedang dikerjakan BPTJ adalah  menjadi  perencana,  pelaksana dan evaluasi  pengaturan lalu lintas jalan tol di area Jabodetabek. Karena wilayahanya hanya Jabodetabek, BPTJ mengatur lalu lintas di jalan tol ruas  Bekasi Timur dan Bekasi Barat dengan menerapkan kebijakan  pengaturan ganjil genap  yang sudah memasuki minggu keempat.
BPTJ terus mengevaluasi kebijakan pengaturan ganjil genap. Salah satu usahanya mendorong  agar pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum. BPTJ dan operator bus telah menyediakan bus  premium di Jabodetabek dan kawasan perumahan agar masyarakat memilih bus sebagai pilihan warga dalam aktivitas  ke dan dari kantor ke tempat tinggal.
