Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia
Istilah sistem ekonomi Sosialis ala Indonesia muncul ada periode akhir dari kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni sekitar tahun 1960. Pada periode tersebut kiblat politik Indonesia adalah ke negara-negara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC; tidak ke negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada periode tersebut Indonesia adalah anti neo kolonialisme dan neo liberalisme, dan malahan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memebentuk masyarakat baru yang disebut New Emerging Forces. Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis, yang natara lain sebagai berikut :
1.Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesya Berencana Delapan Tahun 1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan seluruh wilayah ( semesta ), namun belum sempat dilaksanakan.
2.Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Hal ini akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda sekitar tahun 1957. Beberapa perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi adalah usaha penerbangan, perusahaan kereta api, perusahaan Bus Damri, perusahaan pelayanan Pelni, perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang ekspor impor, perusahaan perbankan, perusahaan perkebunan dan sebagainya. Oleh karena nasionalisasi tersebut, perekonomian Indonesia baik dalam maupun luar negerinya dilaksanakan/dikuasai oleh perusahaan milik negara dan koperasi. Ini tidaklah berarti swasta sma sekali tidak berperan. Katakanlah pada perdagangan eceran dan perusahaan kecil serta koperasi. Pasar-pasar tradisional masih tetap berperan dan meskipun lambat, terus berkembang.
3.Sistem perbankan, semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah , kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit-unit tertentu.
4.Sistem Devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh negara-negara sosialis, yakni Exchange Control. Pda sistem ini tidak diperkenankan mata uang asing (devisa) beredar di masyarakat. Semua devisa dimiliki oleh negara. Devisa hasil ekspor, pinjaman/bantuan negara luar kepada Indonesiadan hasil devisa lainnya yang masuk ke Indonesia harus diserahkan/dijual kepada negara. Kemudian negara menjual devisa yang dimiliki nya kepada importir atau siapa saja yang memerlukan devisa. Pemerintah menentukan kurs devisa dan oleh karena itu sistem devisa seperti ini juga disebut sistem devisa dengan harga tetap ( fixed Exchange Rate ) atau juga disebut dengan sistem devisa dengan harga dipakukan ( pegged Exchange Rate ). Harga barang dan jasa dalam negeri, waktu itu selalu mengalami kenaikan yang akibatnya nilai rupiah selalu menurun. Sebelum pemerintah melaksanakan devaluasi Rupiah, dengan adanya kenaikan harga harga umum didalam negeri, para eksportir merasa enggan (disinsetif) untuk melakukan ekspor, karena mereka merasa dirugikan disamping itu, para importer makin bergairah untuk mengirimkan barang, karena harga devisa (dolar) yang tetap dan relatif rendah.
Dari pembicaraan pada angka 1 sampai 4 dijelaskan bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia saat ini hampir sepenuhnya sama dengan sistem perekonomian sosialis yang berlaku dinegara- negara Eropa Timur.
