PILIHAN

KPU DKI Bekerja Setengah Hati

17 Februari 2017 11:31:00 Diperbarui: 17 Februari 2017 11:35:51 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
KPU DKI Bekerja Setengah Hati
Kemeriahan Pilgub DKI terusik kinerja buruk KPU Provinsi - Gb: Kompas. com

Beberapa calon pemilih berteriak gusar dan marah. Ada juga yang sampai melabrak petugas di lokasi pemungutan suara (TPS) . Itulah yang terpampang di depan mata saya saat mengitari beberapa TPS di Jakarta Selatan.

Pemandangan itu berlangsung persis menjelang tengah hari, saat saya sendiri pun kelimpungan.

Terkait persoalan saya sendiri, setelah tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menunjuk TPS 54 di dekat rumah saya tinggal, tapi hingga hari H tidak mendapatkan undangan.

Sementara saat saya mencoba langsung ke TPS tertulis di DPT, justru petugas tak menemukan nama saya.

Sejujurnya, saya sempat melongo. Kok bisa seperti ini? Beruntung, saya sendiri tetap dapat memilih meski dioper hingga tiga TPS--cukup menggambarkan bagaimana perjuangan warga DKI untuk dapat memilih.

Saya tidak sendiri. Saat membaca berita, menonton TV, kasus yang mirip terjadi di banyak tempat. Tak hanya Jakarta Selatan, tapi itu juga terjadi hingga Jakarta Utara.

Tak ketinggalan saat melongok jejaring sosial, dari Facebook hingga Twitter, keluhan serupa berdatangan di linimasa.

Ini kenapa bisa seperti ini? Ada apa dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta? Bagaimana peran Pengawas Pemilihan?

Tak heran jika di lapangan, calon pemilih menjadikan petugas tingkat TPS sebagai sasaran kemarahan. Sementara para petugas ini seperti tak berdaya, kecuali menerima kemarahan calon pemilih.

Potret seperti ini jelas sangat disayangkan. Ada kesan KPU tidak menjalankan pekerjaannya dengan maksimal, persiapan tidak matang, dan luput menyiapkan situasi mendesak.

Ujung-ujungnya, pihak TPS hanya dapat mengandalkan petugas pengamanan untuk mengatasi massa. Pilkada yang semestinya menjadi pesta bagi sebagian rakyat yang ingin memercayakan pilihannya pada calon gubernur tertentu, hanya dapat menelan ludah dan berharap kemarahan larut ke dalam tenggorokannya.

Maka itu, menyimak pemandangan tersebut,  saya kira dibutuhkan tindak lanjut dari pihak terkait. Bahkan tanpa perlu menunggu laporan pun mereka dapat meriset seperti apa perbincangan publik Jakarta di media sosial, mendeteksi permasalahan, dan bergegas mencari jalan keluar.

Jika tidak, siapa pun yang akan jadi pemenang di Pilkada DKI hanya akan melahirkan masalah-masalah yang kian rumit untuk diatasi.

Saya merasa iba juga saat melihat beberapa petugas TPS hanya dapat menyiapkan kesabaran ekstra menerima komplain yang acap kali sudah mengarah menyerang mereka secara verbal.

Petugas TPS tak dapat disalahkan. Sebab mereka hanya menjalankan instruksi dari pihak di atas mereka. Tapi di sisi lain, dapat dikatakan keterlaluan jika pihak KPU menjadikan petugas TPS sebagai tumbal.

Ini dapat menjadi bumerang bagi jalannya Pilkada putaran kedua. Rentan membuat banyak masyarakat terkecewakan, dan kandidat yang bertarung pun riskan terugikan dengan keteledoran KPU Provinsi DKI menjalankan perannya.

Belum lagi Pilkada DKI notabene menjadi model bagi banyak daerah. Jika di sentral negara ini saja pihak KPU terkesan tidak profesional, bagaimana lagi berharap di daerah-daerah lain mereka dapat dipercaya.

Jadi, tak bisa tidak, KPU sebaiknya bergegas menjawab persoalan yang lahir dari Pilkada ini. Jika tidak, keriuhan yang telah terjadi sejak sebelum ajang pemilihan ini bergulir dapat saja menjadi persoalan besar dan bahkan bisa berdampak ke tingkat nasional.

Jika di pekan pertama ini saja KPU tak dapat menunjukkan tanggung jawab sesuai peran yang mereka emban, pemerintah mutlak harus mengambil langkah serius menyikapi persoalan ini.

Rasanya sudah cukup publik dilelahkan dengan gonjang-ganjing dilempar sebagian kalangan yang ingin memanfaatkan isu agama untuk kepentingan sesaat, menjelang Pilkada, tapi jangan sampai KPU justru terkesan berpihak kepada mereka, terlepas sengaja tak sengaja.

Keteledoran di sini bisa menjadi sebuah pengkhianatan berat, lantaran bisa membuat rakyat terjebak dalam kepemimpinan pihak yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat. Warga DKI menunggu keseriusan Anda.* (Tulisan ini juga tayang di situs pribadi www.tularin.com )

Zulfikar Akbar

/soefi

TERVERIFIKASI

Bekerja di surat kabar olahraga di Jakarta yang juga gemar olah nalar. Seorang ayah satu anak dan pintar masak. Twitter dan Instagram ber-ID sama: @zoelfick
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana