Takjub. Itulah saya rasakan setelah menyadari akun Twitter pribadi diblokir salah satu anggota legislatif yang terhormat itu, Fadli Zon. Apa salah saya? Ya, jelas salah, setidaknya menurut dia, karena kerap melemparkan kritikan tajam kepadanya. Tapi apakah saya benar-benar merasa bersalah? Nah, itu yang harus saya lihat dulu.
Begini, Fadli Zon ini memang tak pernah saya pilih. Saya bukan pemilihnya. Dia lantas bercokol di kursi legislatif, lha ya karena banyak juga yang mungkin merasa terwakili olehnya; mewakili aspirasi atau sekadar sakit hati.
Lha terus saya merasa berhak mengkritiknya dari mana? Tentu saja saya harus mencurigai diri daripada terlalu cepat mencurigainya bukan?
Posisi saya cuma rakyat. Dia wakil rakyat. Tapi saya tak memilihnya, tak lantas membuat statusnya tercerabut sebagai wakil rakyat yang otomatis tetap saja sebagai wakil saya sebagai rakyat. Ya, mau bagaimana lagi? Toh dia sudah dipercaya, hingga badannya pun makin berlemak saja di sana. Bukan salah dia, setidaknya soal lemak di badan itu tadi. Sebab menjadi anggota dewan itu memang jembatan untuk membantu lemak makin bertumpuk karena begitu nyamannya kursi dan ruangan ber-AC di sana.
Lha, terus apa hak saya mengkritiknya hingga dia tersinggung dan melakukan blokir atas akun Twitter saya? Ya, lagi-lagi karena saya adalah rakyat, yang bagaimanapun tetap terseret oleh statusnya.
Saat merasa ada sikap atau pernyataannya yang saya rasa tidak mewakili rakyat, jadi saya lemparkan saja kritik kepadanya. Sebagai anggota dewan memang bekerja mengawasi pemerintahan, sebagai salah satu tugasnya tapi masak iya yang mengawasi tak boleh diawasi? Itu satu.
Dengan peran dan salah satu tugasnya mengawasi, Fadli Zon memang perlu memberikan kritikan kepada pemerintah. Itu juga sudah merupakan hal yang benar dilakukannya. Lalu yang tak benar di mana?
Ya di situ. Saat dia rajin melemparkan kritikan, tapi dia sendiri tak siap dikritik. Saat dia tanpa beban menyemburkan kritikan, tapi kok mual-mual saat giliran rakyat mengkritiknya?
Tidak adil dong. Masak mau mengkritik saja tapi berharap dipuji saja atas semua kritikannya, tanpa mau menerima saat dikritik balik. Mental begini seharusnya tidak menjadi milik wakil rakyat, sebab mental ini seolah menuduh rakyat cengeng.
Kok rakyat cengeng? Ya, secara perannya memang wakil rakyat toh? Apa lagi jika bukan menuduh rakyat cengeng jika si wakil yang merasa mewakili rakyat justru cengeng. Sedikit dikritik karena kerap mengeluarkan pernyataan tidak penting, kok ya main blokir saja. Bagaimana bisa rakyat berkomunikasi dengannya? Apakah saya harus berdemo dulu seperti sekelompok rakyat yang rajin disokong olehnya?
Jika demo menjadi keharusan karena tak ada keran lain untuk berkomunikasi dengan wakil rakyat, sama saja dia menyusahkam rakyat. Lha namanya rakyat, saban hari harus bekerja, apa dia yang didemo bersedia membayar ganti rugi satu hari jika seorang rakyat tidak bekerja?
