Menakar Kepemimpinan dalam Keberagaman Menuju Masyarakat Aman dan Sejahtera

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia masih terhitung lama. Namun, calon kandidat yang maju dalam Pemilukada sudah menyiapkan strategi dan menyatakan siap untuk maju dalam pertarungan tersebut. Tampak beberapa spanduk dipinggir jalan perkotaan yang menunjukkan identitas dan partai pengusung baik sebagi calon Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Poster atau spanduk tersebut berisikan slogan sebagai calon kandidat yang siap maju di Pilkada pada 2018 mendatang. 

Hal ini menunjukkan progres demokrasi sekarang ini jauh pada masa-masa tempo dulu. Demokrasi yang dibangun pada era reformasi telah memberikan dampak dalam sistem pelihan pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dimana rakyat memegang kedaulatan tertingi dalam demokrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 

Khususnya di Daerah Kalimantan Barat. Para calon Wali Kota, Bupati tampak sudah menyatakan diri siap untuk bertarung pada Pemilukada 2018 mendatang. Selebaran Poster, Spanduk, dan alat peraga lainnya terpasang di setiap sudut jalan kota. Pertarungan tersebut pasti dilandasi dari masing-masing calon sebagai upaya untuk memajukan daerah dimana ia mencalonkan diri. Pembangunan merupakan tujuan utama dari visi-dan misi yang meraka tawarkan dalam kampannyenya. Namun tantangan terberat adalah isu SARA yang kerap menjadi jualan dalam kampannye pasangan calon membawa pengaruh negatif dalam kalangan bawah masyarakat. 

Substansi program kerja yang digagas oleh setiap pasangan calon tidak tersampaikan dengan baik. Dimana program kerja yang dipaparkan selalu kalah dengan isu SARA yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat bawah. Stigma negatif, selalu berkembang akibat penyebaran politik identitas yang tentunya menyerang salah satu calon yang akan bertarung. Apabila tidak ditangani dengan serius maka akan berdampak luas, bahkan sampai membawa perpecahan. 

Konsekuensi dari perpecahan tersebut akan terbawa pada bergesernya nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat menjadi terbawa arus oleh politi praktis. Dimana nilai-nilai yang selama ini diyakini sebagai pedoman dalam bermasyarakat, bersosial seperti, kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dan sebagainya akan rusak akibat politik yang tidak sehat yang berkembang dimasyarakat. 

Daerah Kalimanta Barat  sendiri merupakan wilayah yang penduduknya sangat multi kultural, dimana ada suku dayak, melayu, bugis, madura, dan suku lainnya. Dari keberagaman yang dimiliki daerah Kalimantan Barat selalu hidup berdampingan yang menyakini bahwa perbedaan tersebut adalah keniscayaan yang mestinya disyukuri sebagai anugrah dari sang pencipta. Keberagaman bukan menjadi pemecah antar suku maupun agama namun sebagai perekat sebagai bangsa yang multikultural. Kebhinekaan yang dimiliki bangsa ini harus dijaga dan dirawat sehingga tidak menjadi pemecah justru menjadi pemersatu dalam keberagaman. 

Selanjutnya bagaimana para Calon kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala daerah mendatang mampu menjaga ketentraman, kenyamanan, dan kesejukan sehingga tidak terjadi gesekan antar masyarakat. Tentu, hal tersebut merupakan harapan bagi semua pihak. Pemimpin semestinya memberikan cotoh teladan bagi masyarakat dibawahnya dan mampu menahan diri dalam menghadapi konflik yang berbau SARA. Sudah saatnya pemimpin bangsa ini memikirkan kemajuan setiap daerah yang ia pimpin, bukan malah menjadi provokator. Sehingga banyak masyarakat yang terpancing dan akhirnya melakukan anarkis yang dilawan bukan siap-siapa tapi sesama mereka masyarakat. Yang rugi ya kita sendiri. Jadi dari sekarang STOP kampannye hitam, mari kita berikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera.