Mengenang Go Gien Tjwan, Salah Satu Pendiri Baperki

Beberapa jam yang lalu, Go Gien Tjwan meninggal dunia dengan tenang di rumah kediamannya, Amstelveen, Belanda. Ia baru saja memperingati ulang tahun ke 98 pada 22 September yang lalu.

Hingga beberapa jam yang lalu, Go Gien Tjwan, merupakan satu-satunya pendiri Baperki -- Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang masih berada. Ke 43 pendiri organisasi yang dibentuk pada 13 Maret 1954 lainnya sudah meninggal dunia.

Saya beruntung berkesempatan bertemu dengan Go minggu lalu. Walaupun lemah, tetapi ia masih penuh dengan semangat. Yang sangat mengesankan adalah ingatannya tentang berbagai hal penting dalam sejarah.  

Sekitar 30 tahun yang lalu Go mendorong saya untuk menulis biografi politik ketua umum Baperki, Siauw Giok Tjhan dan sekaligus mempelajari sejarah politik peranakan Tionghoa Indonesia. Ketika melakukan penelitian, Go merupakan salah satu nara sumber terpenting.

Ia banyak memberi masukan yang sangat berarti dalam upaya saya mempelajari sejarah politik peranakan Tionghoa di Indonesia. Yang paling menonjol dari sekian jam pembicaraan dengannya adalah bagaimana Baperki menjadi bagian terpenting dalam hidupnya.

Hal yang sama diucapkan pula oleh seorang pendiri Baperki lainnya, pengacara ternama, Yap Thiam Hien. Dalam salah satu pembicaraan dengan almarhum Yap pada akhir 1988, ia dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatannya dalam Baperki merupakan pengalaman berpolitik yang sangat mempengaruhi hidupnya.

Ternyata ketika saya mewawancarai banyak tokoh Baperki lainnya, antara lain Tjoa Sik Ien,  Oei Tjoe  Tat,  Siauw Giok Bie, Nyonya Lie Tjwan Sien, dan Phoa Thoan Hian, tanggapan serupa dilontarkan pula oleh mereka.

Mengapa demikian? Jawabannya erat berhubungan dengan masalah kewarganegaraan Indonesia dan pembangunan nasion Indonesia.

Para pendiri Baperki pada 13 Maret 1954 bertekad untuk mempertahankan status semua Tionghoa yang lahir di Indonesia yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Indonesia 1946 adalah Warga Negara Indonesia.  UU tersebut menyatakan semua orang yang lahir di Indonesia adalah WNI, kecuali secara aktif menolak kewarganegaraan Indonesia di pengadilan. 

Pada waktu itu ada arus politik kuat di dalam maupun di luar DPR untuk membatalkan UU Kewarganegaraan 1946. Beberapa tokoh politik di DPR menginginkan UU baru yang membuat semua Tionghoa di Indonesia warga negara asing dan mewajibkan mereka mengajukan permohonan untuk menjadi WNI dengan bukti mereka dan ayah mereka lahir di Indonesia. Suatu syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh sebagian besar Tionghoa yang menetap di Indonesia.

Berkat perjuangan Baperki, Rancangan UU kewarganegaraan baru ini berhasil dibatalkan pada 1954.  Upaya-upaya selanjutnya, Penyelesaian Masalah Dwi Kewarganegaraan dengan RRT pada 1955 dan RUU Kewarganegaraan 1958 yang menginginkan sebanyak mungkin orang Tionghoa di Indonesia menjadi WNA, dipatahkan pula oleh Baperki dan para pendukungnya.