[caption id="attachment_253598" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]
Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman dilakukan oleh oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat. Diduga motifnya adalah balas dendam atas kematian Sersan Kepala Santoso, di Hugo’s Cafe, Yogyakarta, Selasa (19/3).
Apresiasi layak diberikan kepada TNI yang mampu mengungkap kasus ini melalui tim investigasi yang mereka bentuk. TNI membalik prediksi pihak-pihak yang telanjur skeptis akan pengungkapan kasus ini.
Sayangnya, belum apa-apa sudah terasa ada nuansa pembelaan dari TNI. Opini publik coba digiring ke isu pemberantasan premanisme. Bahkan, seorang Purnawirawan Jenderal dengan konyol melontarkan wacana pemberian tanda jasa Bintang Mahaputra. Jika sudah begini, jangan harap akan ada penegakan hukum seadil-adilnya kepada pelaku penyerangan.
Fakta bahwa korban tewas di LP Cebongan adalah sekelompok preman tidak bisa menjadi justifikasi ‘pengadilan bar-bar’ oleh segelintir aparat. Sedari awal kita harus menempatkan permasalahan premanisme dan penyerangan LP Cebongan adalah dua hal berbeda.
Premanisme memang menjadi problematika khususnya di kota-kota besar. Fenomena ini sejatinya justru menunjukkan kelemahan –jika tidak mau dikatakan kegagalan—negara. Faktor determinan menjamurnya aksi premanisme adalah soal perut lapar.
Di kota-kota besar, ekonomi bertumbuh dengan pesat sekaligus menghadirkan ketimpangan yang kian menganga. Disparitas kesejahteraan layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Premanisme sebetulnya hanyalah letupan-letupan kecil dari ancaman besar chaos.
Jika kemiskinan adalah ladang subur premanisme, maka ‘kemandulan’ aparat keamanan adalah pupuknya. Tumbuh dan berkembangnya jasa pengamanan swasta akhir-akhir ini seharusnya membuka mata para pemimpin negeri ini, betapa eksistensi shadow state justru lebih nyata ketimbang state aparatus.
Maraknya aksi kekerasan oleh kelompok preman jelas tidak boleh dibiarkan. Jika sekadar memberi rasa aman kepada warganya saja sudah tidak bisa, apa masih pantas kita lanjutkan konsep kebernegaraan kita?
Di era orde baru, sempat ramai oleh pemberitaan penembak misterius (petrus). Upaya sapu bersih terhadap preman dilakukan. Tanpa proses pengadilan, mereka dieksekusi di mana saja dengan cara ditembak.
Kita sudah pernah khilaf atau sesat pikir di masa lalu. Hanya keledai dungu yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Pemberantasan preman harus dilakukan melalui koridor yang benar. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang beradab.
Supremasi hukum adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ibarat ingin menyapu, tentu sapu yang akan kita gunakan haruslah sudah bersih lebih dulu. Maka, benahi dulu internal aparat keamanan dan penegak hukum kita sebelum memberantas premanisme. Bukan justru melegitimasi kebrutalan sebagai cara menjinakkan premanisme.
