Awas Kepentingan Politik

 Perpolitikan di Indonesia. Secara sekilas mungkin kita sudah lelah membahas hal yang sangat sering terjadi dan diperdebatkan di Indonesia. Namun beberapa hal cukup menarik untuk dikupas dan di diskusikan. Secara harfiah politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sebuah kepentingan. Sebuah kepentingan politik yang akan saya kaitkan terhadap pemerintahan. 

Dalam tatanan, Indonesia memiliki sebuah pemerintahan yang cukup baik dengan mengambil teori Montesquieu "Trias Politika" untuk menciptakan adanya Cek and Balance. Agar tidak terjadi sebuah ketimpangan di masa lampau yang membuat Indonesia menjadi kaku dan tidak dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintahan yang konstitusionalisme dengan berlandaskan konstitusi sebagai sebuah hal yang di cita-citakan. Kini Indonesia juga sangat mengerti dan mengenal akan apa itu demokrasi. Seperti apa yang di katakan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun akan menjadi sebuah simalakama bila pemahaman terhadap demokrasi juga terlewat batas. Maka dari itu, kepentingan politik itu muncul dalam pemikiran para penguasa.

            Kepentingan politik sangat kental dengan beredarnya isu-isu terkini yang menurut saya tidak perlu di cantumkan. Adanya sebuah kepentingan dan politik. Kepentingan merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak dalam sebuah kelompok atau perorangan. Sedangkan politik dalam bahsa arab "Siyasah" yang saya artikan sebagai siasat yang dalam bahasa Inggris disebut "Politics[1]". Politik yang berati siasat dalam ini adalah diartikan cerdik, tentunya dalam segala hal. Sehingga saya mengulangi pernyataan diatas sebagai adanya kepentingan dengan politik.

 Dalam hal ini politik muncul didasari oleh sebuah kepentingan yang mendasar, sehingga munculah sebuah gagasan, ide, pemikiran, kebijakan, dan sebagainya. Namun harus lebih memperhatikan tentang dari dan untuk siapa subyek dan objek kepentingan politik tersebut. Dalam sejarah, Plato sendiri pada buku ketiganya yang berjudul "Nomoi" atau undang-undang, sebagai buku penyempurna dari gagasan terdahulunya mengatakan bahwa penyelenggara pemerintah yang baik adalah penguasa negara yang dipimpin oleh seoarang filsuf. Hal ini yang dibenarkan kembali bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna tanpa ada kebutuhan atau kepentingan yang dimilikinya secara pribadi. Sehingga dalam pemikiran selanjutnya mengatakan, dalam sebuah negara untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan bermartabat harus diatur oleh sebuah hukum.

             Penjelasan tentang kepentingan politik tidak hanya terdengar sebagai salah satu yang tidak baik. Namun segala peraturan, kebijakan pemerintah, dan undang-undang merupakan sebuah output yang dibuat dari kepentingan politik. Kepentingan politik berbeda dengan politik kepentingan. Loh kenapa? Cuma dibalik kok beda? Iya memang kata-kata itu dibalik. Secara sekilas dapat dipahami kepentingan politik merupakan sebuah kebutuhan yang dilakukan karena memiliki berbagai kebutuhan yang harus segera terealisasikan oleh perorangan, badan, atau organisasi. 

Sedangkan politik kepentingan, dalam pemilahan bahasa dapat diakatakan "berpolitik kepentingan" berbeda dengan "kepentingan berpolitik",yang mengarah (hanya) pada satu kepentingan yang digerakkan oleh kelompok kepentingan itu sendiri. Sebut saja Partai Politik, salah satu contoh yang masuk dalam bagian kelompok kepentingan. Sebuah kelompok yang bergerak dibawah payung konstitusi dan undang-undang. 

Partai politik dibuat dan dibentuk sebagai penyalur aspirasi rakyat untuk mewujudkan masa depan yang adil dan bermartabat. Maka dari itu, eksistensi sebuah partai politik dapat memegang peran sentral dalam perpolitikan bangsa. Namun ideologi Pancasila yang mengusung "Bhineka Tunggal Ika" ternyat belum dapat menyatukan ideologi politik bernegara yang baik. Sebuah ideologi yang dibangun untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, mencari simpati masyarakat, atau hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.

             Sebuah kepentingan politik yang di suarakan diatas podium, dengan segala bumbu visi dan misi yang diperjuangkan secara kompetitif. Untuk mencari masa, demi simpati masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan impian kelompok. Segala upaya diberikan mulai berupa materi dan materil di obral demi keinginan baik dari berbagai golongan. 

Membuat sebuah kontes politik untuk berlomba-lomba dalam membesarkan kelompok dari hasil simpati masyarakat, demi mendapatkan kekuasaan. Munculah istilah serigala berbulu domba, dengan mengobral janji tak berarti, memberi harapan yang tidak dibutuhkan, berakhir dengan Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).Semoga hal ini tidak terjadi di Indonesia, karena Indonesia Harga Mati.

H Inu Kencana Syafiie & Azhari, Sistem Politik Indonesia,Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hal.6.