Berita ini rasanya sangat mencengangkan mata saya yang awam akan dunia Informasi Teknologi. Andai benar seperti yang ditudingkan Dewan Pengurus Pusat-Aliansi Pemuda Toraja Indonesia (DPP APTI) terhadap Kadis Pariwisata Toraja Utara adanya tindak pidana korupsi dan nepotisme dalam proyek pembuatan website halotorajautara.com betapa bobroknya sistem birokrasi negeri ini. Mungkinkah ada udang dibalik batu? atas tudingan proyek pembuatan website tersebut. Hanya Tuhan dan pelakunyalah yang tahu.
Pada tahun 2016, Sangmane Project melakukan presentasi ide untuk menggunakan teknologi IT (website) untuk mensupportpariwisata Toraja Utara. Anggaran yang disetujui senilai 136 juta untuk pembuatan Toraja Maps tersebut.
Pada awal 2017 terjadi pergantian kepala Dinas Pariwisata Toraja Utara. Anggaran dipotong dengan alasan mengcover biaya kunjungan JK ke toraja. Kepala Dinas Pariwisata Toraja Utara menawarkan harga 30 juta ke Sangmane Project untuk melanjutkan proyek dengan full fitur. Tapi disisi lain Kepala Dinas Pariwisata Toraja Utara 45 juta ke Andi Chandra dengan mengganti konsep baru dan tidak sebanyak fitur sebelumnya. Sangmane Project menolak karena anggaran tidak sesuai dan penawaran yang tidak adil.
Andi Chandra melanjutkan proyek dengan konsep yang baru dengan harga 45 juta. Hasil dari website yang dikerjakan Andi Chandra tidak sesuai dengan besaran nilai anggaran. Andi Chandra Menggunakan CMS Wordpress yang Gratis, dan sebenarnya website itu hanya senilai 3 - 8 juta kalau di kalangan Developer IT. Fitur pada website juga menggunakan Google Maps yang notbene gratis dan tidak bisa di atur sesuai dengan latar belakang pemuatan website.
Kesimpulan dari website yang dikerjakan Andi Chandra senilai 45 juta tersebut, sangat buruk. Tidak sesuai fitur seperti yang tertera dalam proposal pengajuan proyek. Harga asli pengerjaan website tersebut hanya 5 juta menurut pakar, tapi di mark up anggarannya hingga 45 juta. Selain itu dari fakta lapangan proyek website tersebut tidak profesional karena mendaftarkan domain dengan nama pribadi.
Dari Bukti-Bukti diatas DPP APTI (Aliansi Pemuda Toraja Indonesia) menduga Kadis Pariwisata baru diangkat 2017 kemarin Toraja Utara sangat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Ini hanyalah salah satu kasus yang ketahuan. Oleh sebab itu dugaan DPP APTI ada tiga terhadap kepala Dina Pariwisata Toaja Utara tersebut.
Pertama tidak kompetennya Kadis Pariwisata tersebut karena tidak mengetahui harga pasaran nilai proyek dan fitur tersebut serta memberikan proyek atas nama pribadi ke orang lain serta tidak memiliki etika karena perjanjian awalnya kepada Sangmane Projects.
Kedua, Kadis Pariwisata Toraja Utara dan Andi Chandra diduga melakukan kongkalikong mengambil untung 40 juta rupiah untuk website yang seharusnya hanya seharga 5 juta saja.
Ketiga, menelusuri track record sang kepala dinas yang pernah tersandung kasus korupsi pengadaan dna penanaman bibit TA 2014 di dinas kehutanan Toraja Utara yang membuat dugaan APTI semakin kuat sebab kepala dinas sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk itu APTI merekomendasikan agar Kepala Dinas Pariwisata Toraja Utara di copot dari Jabatannya agar kasus serupa tidak terulang kemudian hari.
Masak sih proyek pembuatan website saja harus rusak gara-gara KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, apa memang sudah tidak ada cara lebih elegan untuk memperkaya diri sehingga korupsi menjadi WAJIB. Parah !!!
10 Juli 2017