HIGHLIGHT

UU yang Diduga Dilanggar Pansus Hak Angket DPR

10 Maret 2010 06:11:00 Dibaca :

Artikel ini saya awali dengan "UUD 45 pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "


Selama beberapa bulan terakhir ini , kita menyaksikan pegelaran Sidang Pansus Hak Angket Century yang digelar secara terbuka di Publik, disiarkan secara Live oleh Media TV Metro dan TVone. Adapun hasil dari kerja Pansus ini telah dipututuskan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 dan 3 Maret 2010 yang keputusannya sebagaimana telah kita ketahui yaitu memenangkan pilihan/opsi C "dalam opsi C dinyatakan, ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang, antara lain, dilakukan otoritas moneter dan otoritas fiskal dalam kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek serta dana talangan itu. Dalam matriks, antara lain, disebutkan, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang sekarang Wakil Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan itu (kompaskom 5 Maret 2010)"


Hasil Pangket Century sudah diputuskan yang implikasinya pada ranah politik dan pidana; sehingga banyak nama pejabat yang diduga bertanggung jawab , baik di Lingkungan BI baik yang masih aktif maupun sudah purna tugas; Dep Keu/KSSK, LPS , bahkan Marsilam Simanjuntak. Inilah hasil dari keputusan DPR yang terhormat.



Namun demikian sepanjang perjalanannya apakah Pansus Angket juga dalam melaksanakan Hak, Kewajiban; tugas, fungsi dan wewenangnya telah bersih dari aspek hukum karena hak immunitasnya ataukah bahkan juga terdapat perbuatan melawan hukum/UU bahkan mungkin Konsutusi UUD 45 ?


Ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Pansus Hak Angket yang antara lain:


1. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 dan 2 ; UU No.6 tahun 1954.


Pansus dalam melakukan penyelidikan ada unsur pemaksaan kepada Bank Century (Contoh Cabang Bali) untuk memberikan data nasabah dengan mengancam untuk melakukan penyanderaan, bertentangan dengan pasal 22 ayat 1, UU No.6/54



Dalam melaksanakan pekerjaan, pemeriksaan seperti persidangan, bertemu dengan nasabah, pertemuan-pertermuan dengan para pihak diekspos dan disiarkan secara live melalui TV. melanggar UU No.6/54 pasal 23 ayat 1 dan 2



2. Pelanggaran pasal 40 ayat 1 dan 2; pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 UU Pokok Perbankan No.10/1998.


Pansus secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah membeberkan hahasia Bank tentang nasabah dan simpanannya kepada public secara terbuka, sedangkan mereka ini dapat digolongkan sebagai fihak terafiliasi (pasal 22 UU No.6/1954), sehingga mereka dapat diancam pasal 50 UU No.10/1998


3. Pelanggaran UU No.27 tahun 2009: Pasal 69 ayat 3; pasal 71 ayat h dan n; pasal 79 ayat b, g dan h


Anggota Pansus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan/pekerjaan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan Keuangan Negara diluar APBN yang bukan merupakan wilayah wewenangnya tetapi merupakan wewenang BPK, karena menurut UUD 45 pasal 23 E dan UU BPK wewenang pemeriksaan adalah BPK, sedangkan wilayah pengawasan DPR menurut UUD '45 dan UU No.27/2009 adalah pengawasan pelaksaan UU dan APBN. Sebagai mana diketahui bahwa dana FPJP dan Bailout bukan dari dana APBN.





(Sumber Gambar dari Buku Putih Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis).






Hak dan Kewajiban; Tugas, Tugas, Fungsi dan wewenang DPR


1. Menurut UUD 45 (hasil Amandemen) :


BAB VII


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



Pasal 20


(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)



Pasal 20A


(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** )



(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** )



(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )




BAB VIII


HAL KEUANGAN


Pasal 23


(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )



(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)



(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)


Pasal 23A


Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***


Pasal 23C


Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***


Pasal 23 E


(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** )



(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )



(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )




2. Menurut Undang-Undang :


4. UU No.6 tahun 1954,


Pasal 22


(1) Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut.



Pasal 23:


(1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup.


(2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-Keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.



5. UU Pokok Perbankan No.10 tahuin 1998


Pasal 40


(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali 40 ayat 1 dan dan pasal dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.


(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.



Pasal 47


(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikanketerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidanapenjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun sertadenda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).



Pasal 50


Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



6. UU No.27 tahun 2009


Pasal 69 ayat 3


(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.



Pasal 71 ayat :


h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan APBN;


n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan


dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;



Pasal 79


Anggota DPR mempunyai kewajiban:


a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;


b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun


1945 dan menaati peraturan perundangundangan;


c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan


Negara Kesatuan Republik Indonesia;


d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,


kelompok, dan golongan;


e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;


f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan


negara;


g. menaati tata tertib dan kode etik;


h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;


dst.



Pasal 77 ayat 3


(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang dan/ataukebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 179


Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.



Paragraf 6


Hak Imunitas


Pasal 196


(1) Anggota DPR mempunyai hak imunitas.


(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.


(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yangdikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugasdan wewenang DPR.


(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

demo krasi

/sarahra621

Sebagai praktisi perbankan konvensional sejak 1978 dan perbankan syariah sejak 2005 hingga saat ini, sebagai auditor
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?