Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki suatu sistem yang mana erat kaitannya dengan politik yang mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kepentingan. Dalam hal ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem politik ? dan bagaimana konsepnya ? mari kita uraikan.
Menurut buku Sistem Politik Indonesia karya Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si dan Azhari, SSTP., M.Si ada beberapa definisi sistem menurut para pakar.
1. menurut Pamudji, sistem adalah :
"suatu kebetulan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suaty himpunan dan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompek atau utuh."
2. menurut Prajudi, sistem adalah:
"suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan."
3. menurut Musanef, sistem adalah:
"suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur"
Kemudian politik ialah suatu cara untuk mencapai sesuatu, yang maha hakikat dari politik ialah tercapainya suatu tujuan.
Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sistem politik ialah suatu prosedur atau tata cara yang mencakup banyak hal tidak hanya dalam satu bidang, untuk tercapainya suatu tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan negara Indonesia, apa sistem politik di Indonesia dan bagaimana konsepnya ?
Sistem politik yang dianut oleh indonesia ialah demokrasi pancasila. Demokrasi sendiri dikenal mempunyai 2 macam pemaham, yakni pemahaman secara normative dan empiric. Pemahaman yang banyak orang ketahui tentang demokrasi ialah demokrasi normative yang berbunyi, "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".Demokrasi pancasila yang dimaksud ialah bagaimana sistem politik Negara Indonesia ini mampu menyelenggarakan serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta tercapainya tujuan nasional. Dengan itu maka sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa indonesia sendiri telah disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasara 1945.
