Gegap gempita dan membuat mata takjub tentang apa yang sedang dibangun dan juga akan selesai. Pergerakan pembangunan menjadi focus utama Pemerintahan Ir. Jokowi dan Yusuf Kalla. Pembangunan yang mesti diapresiasi disatu sisi.
Namun mesti tetap mesti dikritisi sebagai bentuk perimbangan dan tidak terledor. Seperti membangun rumah megah, namun tidak dihuni, disewa orang pun tidak. Bangun jiwanya, bangun badannya sebuah frasa dalam lagu wajib hafal waktu Sekolah Dasar dulu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan sejak 2014 hingga hari ini, BUMN telah aktif berpartisipasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur di lima wilayah utama, yaitu listrik, konektivitas darat, konektivitas laut, konektivitas udara dan serat optik.
Selama 2014 hingga semester pertama 2018, lanjut dia, tingkat elektrifikasi meningkat dari 84 hingga 97 persen. Selain itu, 24 juta rumah tangga atau 80.377 desa sekarang terhubung ke jaringan listrik nasional.
Apresiasi kemampuan pemerintahan sekarang untuk mewujudkan listrik bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Masih ada yang menjadi pertanyaan tentang struktur pembiayaan proyek. Selain dari dana pajak bagian penyusun APBN termasuk juga skema investasi pinjaman. Dan bukan investasi kerjasama bagi hasil, Pemerintah dengan Pemerintah, atau Bisnis dengan Bisnis. Hal ini lah bagian penggerek pelemahan rupiah terhadap Dollar. Â
Rumah tangga berposisi hanya sebagai konsumen dengan membayar penggunaan lewat sistem pulsa. Dan hanya mendapatkan subsidi penjualan Kwh. Hal ini akan tetap membebani konsumen ketika subsidi dikurangi dan pemerintah mengalirkan uang PSO terhadap investor lewat PLN dengan pembayaran hutang dan bunga pinjaman. Â
Ada yang mesti digeser berupa kepemilihan saham dari dana subsisi. Hal ini menjadikan rakyat Indonesia dari garis kemiskinan yang menurut data BPS berpendapatan 450.000 perbulan ke atas tidak dianggap miskin. Rakyat memiliki kepemilikan, hal ini bisa dengan kebijakan lintas kementerian dengan catatan Kartu Keluarga dan KTP yang telah tersistem.
Membedah hal ini dengan prespektif siklus investasi hanya dinikmati oleh lingkaran atas dan orang berduit. Yang menjadi catatan kritis adalah tentang masyarakat petani yang hari ini sebagian tanah dan lahannya mesti hilang berganti jan tol.
Soal kebijakan ganti untung dan-semoga tidak ganti rugi-menjadi perhatian. Dari beberapa pemberitaan petani hanya sedikit yang mendapatkan kompensasi lahan dengan lahan. Atau mendapatkan kompensasi kepemilikan saham berdasarkan cakupan lahan yang menjadi pembangunan jalan tol.
Kenapa hal ini mesti diungkap dan menjadi catatan kritis. Jalan tol adalah jalan khusus dimana setiap pengguna mesti membayar untuk menggunakannya. Beban pembayaran hutang akan dibebankan kepada pengguna. Kompensasinya adalah kelancaran transportasi. Biasanya perjanjian pinjaman ini berselang diatas 10 tahun.
