Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli mendadak tenar dan menjadi perbincangan di sejumlah media massa. Lurah wanita ini mendapat penolakan keras dari masyarakat sekitar untuk menjabat sebagai lurah di Lenteng Agung. Alasannya, penolakan hanya karena agama yang dianutnya. Terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi, tetapi ternyata perbedaan pendapat itu menjadi perdebatan kusir dan saling menohok di media antar pejabat. Ahok langsung menohok Mendagri, mendagri tidak terima langsung stafnya menegur Ahok. Diluar salah benarnya substansi yang ada. Pelajaran penting yang dapat memberikan hikmah adalah terjadi perdebatan yang tidak elok menjadi santapan masyarakat. Ternyata para pemimpin kita sangat egois dan tidak elegan bila berbeda pendapat. Satu pihak mengeluarkan pendapat pihak lain menohok dengan keras tanpa etika dan kesantunan sebagai seorang pejabat. Sedangkan pihak lain merasa paling benar karena merasa pangkatnya lebih tinggi. Topik yang dididiskusikan di forum ini bukanlah kualitas salah benarnya substansi yang diperdebatkan. Tetapi di sisi yang lain masyarakat dipertontonkan perbedaan pendapat yang tidak elegan, tidak etis dan didominasi egoisme yang tinggi antar pejabat negeri yang sedang dilanda eforia demokrasi. Hal inilah mungkin menunjukkan adanya eforia demokrasi di kalangan pejabat.
Aksi penolakan dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan melakukan aksi long march di beberapa titik sebagai bentu protes terhadap Susan. Beberapa warga Kelurahan Lenteng Agung menolak untuk dipimpin oleh seorang lurah minoritas. Mereka menuntut Pemprov DKI memindah jabatan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung berdasarkan hasil seleksi promosi jabatan terbuka. Warga pun telah mengumpulkan dukungan sebanyak 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan pemberhentian Susan. Bukti itu rencananya akan segera diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa beberapa kali digelar di depan kantor kelurahan tersebut untuk menolak Susan.
Sumber perseteruan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi segera penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. “Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI,” ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013). Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. “Tapi kalau dengan penempatan seseorang yang kurang tepat, tentu harapan itu sulit diwujudkan,” lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut. Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatannya pada jabatan dan posisi tertentu. Mendagri menegaskan, Jokowi tidak salah dalam menempatkan Susan, yang kebetulan beragama Kristen, sebagai pemimpin di Kelurahan Lenteng Agung. Terlebih lagi, dia menegaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk. “Sebenarnya tidak ada larangan menempatkan pejabat di mana pun dalam negara yang bineka. Apalagi jabatan yang bersifat selektif bukan elected (dipilih). Pak Gubernur (Jokowi) tidak salah dan tidak ada UU yang melarang (menempatkan pejabat beragama minoritas di daerah mayoritas dalam konsep kebinekaan.” Ditanya apakah Jokowi harus memindahkan Susan, Gamawan mengelak. Dia mengatakan, Jokowi pasti memahami pernyataannya. “Saya kira Pak Gubernur sudah paham,”
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta kepada Gubernur DKI Joko Widodo mengevaluasi penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Menurut Basuki, posisi lurah yang dijabat Susan saat ini tidak dapat begitu saja dicabut hanya karena adanya penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan garang Ahok langsung menyambar dan menohok Mendagri “Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak,” ujar Ahok dengan keras dan gagah berani di kawasan Monas, Jumat (27/9/2013). Sebab, menurut dia, merotasi atau memindahkan seorang pejabat pemerintahan harus dengan alasan yang jelas. Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan mengikuti saran dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli dalam waktu dekat ini. “Ndak, ndak. Tetap kita evaluasi, tapi tunggu enam bulan, ndak sekarang,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (27/9/2013). Jokowi menegaskan, penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung telah tepat karena telah melewati proses uji kompetensi dan kelaikan. Apalagi Susan mendapat nilai yang cukup baik dalam proses tersebut. Jokowi pun memiliki kekhawatiran jika dirinya mengakomodasi tuntutan warga, ia bisa diartikan mengingkari proses lelang jabatan yang telah dilaksanakannya. Selain itu, Jokowi juga khawatir akan bermunculan penolakan yang lainnya. “Karena kalau setiap demo saya evaluasi, demo evaluasi, semua nanti demo minta ganti lurah dan camat, ya repot saya,” lanjutnya.
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menegur balik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pernyataannya soal Menteri Gamawan Fauzi. Menurut Donny, pernyataan Ahok keluar dari konteks. Pihak mendagri merasa media memlintir pendapatnya. Poin yang disampaikan ‘the right man in the right place’ ini lah yang ditekankan oleh Menteri Gamawan, kata Donny. Donny kemudian membantah bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebenarnya tidak pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk langsung mencopot Lurah Susan. “Beliau hanya memberikan pendapat, rekomendasi terkait Lurah Susan yang konon ditolak masyarakat,” katanya. Artinya, kata Donny, tidak ada yang salah dengan kebijakan Pemda DKI. Akan tetapi, jika melihat pada PP no 73 tahun 2005 tentang kelurahan, disebut bahwa syarat-syarat tugas pokok, kedudukan, dan fungsi syarat menjadi lurah, salah satunya harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintah dan memahami sosial budaya masyarakt. Dalam hal ini, jabatan Lurah Susan bukan jabatan elected, tapi selected. “Beliau (Gamawan) berpendapat, alangkah baiknya dalam penempatan pejabat yang selected (Dalam kasus Susan), kalau boleh dipertimbangkan kembali,” katanya. Mengingat Lurah penolakan warga Lenteng Agung pada Lurah Susan dikhawatirkan bisa mempengaruhi efektifitas capaian kinerjanya. “Karena yang namanya lurah itu, terkait dengan efektivitas komunikasi, leadership. Dia kan berinteraksi dengan masyarakatnya,” katanya.
Perseteruan Tidak Elegan
Kebenaran hakiki adalah bukan milik manusia tetapi milik sang Pencipta. Sehingga salah benarnya subtansi yang ada dalam kasus Lurah tersebut sulit diukur kualitas salah benarnya. Hal bila terus diperdebatkan akan tidak berujung dan hanya menyita banyak waktu. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi ini. Jangankan antar pejabat antara Jokowi - Ahokpun akan sering terjadi beda pendapat. Tetapi yang penting bukan mencari siapa yang salah dan yang benar dan siapa yang kalah dan yang menang dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat. Tetapi menyelesaikan secara elok, elegan dan penuh etika sebagai pejabat dan pemimpin. Tragisnya perbedaan pendapat tersebut terjadi karena ungkapan media yang belum tentu benar. Satu pihak merasa pendapatnya diplintir media, tetapi langsung disambar dengan keras oleh pejabat lainnya. Menteri merasa tidak pernah memaksa Jokowi tetapi sebaliknya Jokowi dan Ahok menolak karena merasa dipaksa menteri di atasnya. Jadi perbedaan pendapat yang belum tentu benar sudah disikapi dengan tindakan yang tidak patut diteladani oleh anak bangsa ini terhadap pemimpinnya.
Mungkin saja tidak ada yang salah dalam setiap pendapat dan sanggahan para pejabat itu. Tetapi yang salah adalah mereka berdebat tentang substansi yang tidak jelas dan menjadi santapan media untuk disajikan sebagai keteladanan buruk para pemimpin kepada masyarakat. Saat ini yang dipertontonkan para pejabat kita adalah merasa egonya paling tinggi. Satu pihak merasa karena dipilih rakyat dan didukung rakyat merasa bangga dan hebat bisa melawan atasannya dengan tanpa etika dalam bernegara. Ahok tanpa konfirmasi pendapat mendagri langsung menohok dengan keras mengatakan, “Mendagri perlu belajar tentang konstitusi”. Demikian juga Jokowi dengan keras kepala mengatakan saya tidak akan mentaati saran Mendagri. Padahal Mendagri tidak menyarankan Jokowi untuk mengganti Lurah itu. Sedangkan pihak Mendagri yang merasa tersinggung langsung menegur melalui media atas perilaku Ahok yang tidak menyenangkan bagi atasannya tersebut. Meski bukan atasan langsung tetapi atasan dalam jalur koordinasi sebaiknya setiap pejabat harus saling menghormati. Bukan hanya kepada atasan kepada bawahan pun seorang pejabat harus lebih bijaksana kalau di depan publik.
Kejadian seperti itu menunjukkan bahwa ego pejabat negeri ini merasa dirinya paling benar masih mendominanasi dibandingkan rasio kebijaksanaan seorang pemimpin. Selain itu tidak ada sedikitpun etika dan cara bijaksana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Seharusnya Jokowi dan Ahok bila ditanya wartawan jangan terburu berkomentar tentang pendapat mendagri. Sebaiknya Jokowi-Ahok menemui Mandagri atau sekedar menelepon sekedar meminta konfirmasi pendapat atasannya itu. Bukan dengan cara seolah-olah menantang dan melawan atasannya. Perlawanan terhadap atas tanpa mengkonfirmasi masalahnya dengan jelas adalah bentuk arogansi bahwa dirinya memang paling hebat karena saat ini didukung banyak rakyat. Demikian juga Mendagri seharusnya segera menelepon atau memanggil Jokowi-Ahok untuk membicarakan perbedaan pendapat yang tidak jelas hasil plintiran media masa. Bukan malah menegur bawahannya di depan media masa. Seharusnya SBY sebagai kepala pemerintahan harus segera memanggil para pejabat tersebut untuk diselasaikan secara bijaksan sebelum melebar kemana-mana dan justru akan mendeskriditkan dan melemahkan etika pejabat di depan masyarakatnya.
Hal inilah nyang menunjukkan bahwa arogansi pejabat dan pemimpin kita. Tanpa berkomunikasi dan bersilaturahmi yang baik sudah merasa paling benar dan paling hebat. Mungkin inilah yang disebut eforia demokrasi di kalangan pejabat. Begitu merasa berada di atas angin banyak di dukung masyarakat membuat egonya menjadi luar biasa besar dan merasa paling hebat dan paling benar. Nantinya contoh kasus seperti ini akan terjadi lebih banyak dan lebih kompleks lagi. Bila seorang pemimpin tidak bisa beretika terhadap atasanya bagaimana dia bisa beretika terhadap masyarakatnya. Bila seorang pemimpin tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan atasannya bagaimana dia dapat berkomunikasi baik dengan rakyatnya. Demikian juga bila pemimpin tidak dapat menghargai bawahannya bagaimana mungkin dia dapat menghargai rakyatnya.