Medio awal agustus 2017, rakyat Indonesia kembali dibuat terperanga dengan ulah 'wakil' mereka yang mengharapkan untuk pemerintah segera membangun apartemen bagi Anggota DPR di wilayah Senayan Bagaimana tidak, permintaan tersebut merupakan kontroversi kesekian kalinya setelah beberapa waktu sebelumnya atau bahkan hingga saat ini DPR tengah bersitegang dengan KPK terkait hak angket yang mereka gunakan yang diduga untuk upaya pelemahan lembaga anti korupsi tersebut. Tentu pro dan kontra mendampingi perjalanan request yang penulis sebut sebagai permintaan konyol yang dilontarkan manusia sekelas DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.Â
Ditengah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembuat undang-undang tersebut sedang menurun, tentu wajar apabila masyarakat mempertanyakan untuk apa apartemen itu dibagun? meskipun pada akhirnya wacana Apartemen dibatalkan, kembali anggota DPR menggulirkan wacana lain untuk membangun gedung baru, perpustakaan, dan alun-alun demokrasi tahun depan. bahkan dana untuk proyek pembangunan tersebut telah dianggarkan sebesar 600 miliar dari total RAPBN untuk DPR tahun 2018 sebesar 5,7 Triliun. Tetapi anehnya, ketika rapat paripurna RAPBN dilangsungkan hampir separuh anggota DPR tidak hadir. Meski begitu, rapat paripurna tetap dilanjutkan karena dianggap sudah memenuhi kuorum rapat.
Meski wacana yang digulirkan itu mendapat tolakan keras dari berbagai kalangan bahkan internal DPR itu sendiri. tak membuat mereka yang mengusulkan wacana tersebut gentar. Apapun yang terjadi selanjutnya, sebagai rakyat kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk negeri ini kedepannya. Kalaupun nantinya pembangunan tersebut tidak berdampak apapun dengan peningkatan kualitas kinerja mereka di senayan, mereka telah berkontribusi untuk meningkatkan beban negara.
