Atasi Defisit, Sinyal Hijau Iuran BPJS Bakal Naik

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nasional diprediksi masih tekor. Hingga akhir tahun 2019, defisit menjadi Rp 28 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mau tidak mau harus bertanggungjawab pada masalah ini demi kesinambungan layanan kepada masyarakat.

Menteri Keuangan terbaik Asia Pasifik ini harus mencari jalan keluar dari problem, di antaranya dengan memberikan tambahan dana.

Tak segampang membalikkan telapak tangan, Sri Mulyani Indrawati menugasi BPJS Kesehatan dengan beberapa syarat untuk mendapatkan dana talangan dari pemerintah.

Syarat yang dimaksud adalah BPJS harus berbenah memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional di masa depan.

Dari Rp 28 triliun yang diperkirakan defisit sampai akhir 2019 Sri Mulyani mengatakan ada fraud yang terjadi. Fraud atau kecurangan mulai dari data kesertaan sampai kepada sistem rujukan. Untuk itu BPJS diminta membenahi 'ketidaksesuaian iuran yang didapat dan apa yang harus dibayar BPJS'. "Ada indikasi kemungkinan terjadi fraud," kata Sri, Selasa (30/7/2019) di gedung Bank Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan ia sudah menghubungi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dan Sri, Jokowi, dan JK sepakat meminta BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan PR memperbaiki sistem pelayanan menyeluruh. Di antaranya adalah menyeimbangkan iuran JKN dengan manfaat yang diperoleh. Soalnya, menurut Menkeu, audit BPKP menemukan adanya kelebihan klaim karena banyak tagihan yang tak sesuai dengan fakta.

Salah satu upaya untuk menekan defisit itu, pemerintah bakal mengambil langkah dengan cara menaikkan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat tertutup Senin, (29/7/2019) di Jakarta, yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat terkait sudah dibahas beberapa opsi untuk mengatasi ketekoran kas BPJS Kesehatan tersebut. 

Beberapa opsi yang diajukan dalam rapat terbatas yang dihadiri antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris tersebut, selain membuat efisien pengeluaran BPJS agar tidak defisit, pula perbaikan sistem kelas di rumah sakit, serta opsi terakhir menaikkan iuran kepesertaan.

Dan akhirnya sinyal hijau pun muncul, pemerintah akan menaikkan iuran JKN-KIS untuk mengatasi defisit kas BPJS Kesehatan.