Ronald Wan
Ronald Wan Trader and Freelancer

@Pseudonym. Love to read, Try to Write

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi headline

Rekening Bank Bisa Diintip, Selamat Datang Era Baru Perpajakan

19 Mei 2017   07:43 Diperbarui: 20 Mei 2017   11:35 1244 29 28
Rekening Bank Bisa Diintip, Selamat Datang Era Baru Perpajakan
Ilustrasi (expertbeacon.com)

Dalam rangka persiapan untuk ikut dalam gerakan Automatic Exchange of Information (AEol), pemerintah pada tanggal 8 Mei 2017 sudah menerbitkan Perppu No 1 tahun 2017 yang mengatur tentang pembukaan data-data keuangan seperti data rekening bank, asuransi, pasar modal dan data lembaga jasa keuangan lainnya.

Perppu ini diterbitkan karena salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti gerakan AEoI adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang pembukaan data keuangan dan sudah harus berlaku per Juni 2017.

AEol yang digagas oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan negara yang bergabung dalam G20, bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

AEol akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Mewajibkan negara yang ikut, untuk memberikan data nasabah warga negara asing (yang tergabung dalam AEol) secara otomatis. Artinya setiap ada nasabah asing yang menyimpan uangnya di Indonesia, maka pemerintah wajib memberikan data nasabah tersebut ke negara asal nasabah.

Baik diminta ataupun tidak diminta atau secara reguler akan ada laporan ke negara-negara yang tergabung dalam AEol. Ada 101 negara yang akan bergabung dalam AEol. Beberapa di antaranya Singapura, Inggris, Bristish Virgin Island, Cayman Island, Hong Kong (China) dan lainnya.

Namun Perppu No 1 ini tidak akan menunggu tahun 2018 untuk diterapkan. Darwin Nasution seperti dikutip dari Kontan.co.id, mengatakan bahwa Perppu ini akan segera diterapkan.

Dalam rangka penerapan Perppu No 1 tentang kerahasiaan bank, Sri Mulyani akan segera membuat prosedur dan aturan yang ketat agar kewenangan pembukaan data ini tidak disalahgunakan oleh Ditjen Pajak. Karyawan pajak yang melanggar aturan main dan menyalahgunakan wewenang pembukaan data, dapat ditindak secara hukum dan dianggap melakukan tindakan kriminal.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa sistem Whistle Blower (pengaduan) juga akan ditingkatkan. Jadi, jika masyarakat ada yang merasa oknum ditjen pajak melakukan intimidasi dan atau menyalahgunakan wewenang pembukaan data ini, bisa lapor melalui sistem ini.

Tujuan utama pemerintah bergabung dalam gerakan AEoI dan pembukaan data keuangan adalah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. . Rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang baru mencapai sekitar 11% pada saat ini membuktikan bahwa kepatuhan dalam membayar pajar masih sangat rendah.

Sumber Cita.Or.Id
Sumber Cita.Or.Id
Rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga bisa dibuktikan dengan lebih tingginya hasil pajak karyawan (PPH 21) dibandingkan dengan hasil pajak orang pribadi non karyawan(PPH 25). Jika para pengusaha, profesional (pengacara, dokter, akuntan dll) dan orang yang tidak termasuk pekerja patuh dalam membayar pajak. PPH 25 akan lebih tinggi dibandingkan dengan PPH 21.

Nilai rekening yang wajib dilaporkan dalam standar AEoI adalah sebesar USD 250.000 atau sekitar Rp. 3,3 Miliar Rupiah. Apakah ini akan menjadi standar pelaporan Bank ke Ditjen Pajak? Belum jelas, harus dilihat lagi aturan pelaksana Perppu No. 1 tahun 2017. Yang jelas jika orang asing memiliki rekening senilai USD 250.000 atau lebih akan secara otomatis dilaporkan ke semua negara yang tergabung dalam gerakan AEoI.

Kekhawatiran tentang undang-undang yang baru ini tentu saja ada, tetapi marilah kita berpikir positif bahwa semua ini adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan pajak demi kemajuan Indonesia.

Selamat datang era baru perpajakan Indonesia yang selain bisa mengintip data nasabah keuangan, juga telah menggunakan teknologi canggih (selengkapnya di sini).

Pada APBN 2017 penerimaan dari hutang diperkirakan sekitar 330 triliun rupiah dengan tingkat rasio pajak terhadap PDB 11 % penerimaan pajak 2016 adalah sekitar 1032,2 triliun rupiah.

Jika rasio pajak bisa meningkat menjadi 15 % maka perkiraan penerimaan pajak bisa mencapai sekitar 1400 triliun rupiah.

Indonesia tidak perlu lagi berhutang untuk membiayai pembangunan.

Yang tidak kalah penting adalah usaha untuk menjaga agar jika semua usaha peningkatan pajak berhasil, hasilnya tidak dikorupsi. Peran masyarakat, Polri, Kejaksaan, Pemerintah dan KPK sangat diperlukan untuk mengawal dana pembangunan.

Sumber bacaan   1  2  3  4  


Salam,

Hanya sekadar berbagi