Mohon tunggu...
Romario pangaribuan
Romario pangaribuan Mohon Tunggu... Administrasi - Hehehe

Words kill, words give life, They're either poison or fruits- You choose. Proverbs 18:21

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Karangan Bunga Balai Kota dan Standardisasi Kerja Gubernur Terpilih

30 April 2017   14:26 Diperbarui: 30 April 2017   15:26 2243
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto oleh: ANDREAS LUKAS ALTOBELI / Kompas.com

Berdasarkan laporan yang disadur dalam kompas.com  sampai dengan tanggal 28 April 2017 karangan bunga yang dikirim warga ke Balai Kota DKI Jakarta sudah mencapai jumlah 4.200 buah. Karangan bunga tersebut, pada umumnya menyampaikan apresiasi rakyat atas kinerja Gubernur DKI Jakarta yang saat ini, Basuki Tjahaja Purnama. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Basuki dan Djarot gagal terpilih kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2017 - 2022. 

Apresiasi dalam bentuk karangan bunga tersebut, harus cepat “dibaca” Anies untuk menerapkan standardisasi kinerja yang lebih baik daripada Gubernur DKI Jakarta saat ini, dengan begitu Anies berpotensi untuk merebut kepercayaan dan apresiasi masyarakat DKI Jakarta kedepan, seperti fenomena karangan bunga saat ini.

Standardisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman(standar) yang ditetapkan; pembakuan. Artinya, standardisasi kinerja yang dimaksud adalah sebuah pedoman baku/resmi yang ditetapkan dalam lingkup kegiatan kerja. Dengan adanya standardisasi ini, kegiatan kerja dapat lebih terarah dan terukur karena mempunyai target yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.

Dalam sistem pemerintahan, standardisasi kerja dapat diukur melalui konsep Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dimana salah satu prinsipnya adalah partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Namun, Anies selaku gubernur terpilih mempunyai pandangan yang berbeda dengan konsep tersebut, seperti yang dikutip dalam Kompas.com:

"Good Governance itu pendekatan '90-an sekarang Open Governance di mana pemerintah dan masyarakat bekerjasama membangun wilayah dan negara," 

Penjelasan Anies tersebut menekankan, bahwa tidak efektif-nya pembangunan wilayah dan negara disebabkan karena tidak diterapkannya konsep Open Governance yang merupakan konsep partisipasi masyarakat secara modern dengan menggunakan metode pendekatan yang modern juga. Lalu, apakah prinsip Good Governance tersebut merupakan konsep yang ketinggalan jaman yang tidak cocok lagi digunakan dalam menetapkan standardisasi kerja suatu pemerintahan?

Bergeser-nya konsep partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, menjadi hal yang sangat penting untuk diamati. Dahulu partisipasi masyarakat memang lebih banyak dilakukan melalui kegiatan kontak langsung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi saat ini, konsep dari partisipasi masyarakat tersebut dilakukan melalui sarana teknologi yang lebih modern yaitu internet. Bergeser-nya konsep tersebut tidak serta merta menjadikan partisipasi masyarakat menjadi tidak efektif, justru konsep konvensional yang terus dilakukan, dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan partisipasi yang lebih modern.

Konsep yang dijelaskan Anies tersebut, dapat dilihat melalui contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam menerima keluhan masyarakat setiap pagi di Balai kota. Secara tidak langsung,  Gubernur turut serta dalam konsep partisipasi masyarakat secara konvensional. Sedangkan contoh kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam membentuk partisipasi masyarakat secara modern dilakukan dengan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) berbasis online atau e-Musrenbang, aplikasi Qlue, dan sistem pelaporan masyarakat secara online pada CROP ( Cepat Respons Opini Publik).

Dari apa yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut,  terlihat bahwa ada keseriusan dan komitmen yang tinggi untuk merangkul partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi rancangan kebijakan secara konvensional maupun modern. Tetapi keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik, tidak akan berhasil begitu saja jika tidak didukung oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Jadi, apakah Gubernur terpilih dapat membuat standardisasi kinerja yang lebih tinggi dalam konsep Open Governance yang mengedepanakan efektifitas partisipasi masyarakat modern? Terlebih program partisipasi masyarakat DKI Jakarta yang berlaku saat ini, dibangun oleh Gubernur yang menjabat kurang lebih 2 tahun masa bakti

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun