“Nama baik NU dan Banser tercoreng oleh kelakuan biad*b “orang tak bertanggung jawab” (oknum, pen). Dengan merus*k, membak*r, meramp*k, dan membuat kerusuh*n. Semoga yang biasa merusak dengan cara-cara anarkis segera berhenti. Harus jadi koreksi bersama-sama dalam bingkai ke-Bhinneka-an. NU sangat toleran dengan perbedaan. Orang-orang itu, entah sengaja atau tidak, justru merusak citra NU itu sendiri. Padahal MTA dan NU baik dan rukun-rukun saja di Solo. Majelis sholawat di Semanggi, Pasar Kliwon (basis MTA) juga aman-aman saja. Saya prihatin sekali, sedih karena ego masih menjadi komando di dalam hati kita,” celotehan dari beranda facebook.
Awalnya penulis kurang “ngeh” (paham) dengan maksud celotehan itu. Dan ternyata mengarah pada kejadian yang memang sempat memanas dan menyita perhatian, yaitu di Blora, Jawa Tengah, manakala direncanakan sebuah pengajian oleh Majlis Tafsir Alquran (MTA).
Keterlibatan “Oknum” Satgas Banser Pada Tragedi Blora 13-07-2012
Pembubaran dan penyerangan sekelompok orang (13/7) terhadap pengajian yang akan digelar oleh organisasi Majelis Tafsir Al Quran (MTA) di Blora, disinyalir ditunggangi oleh Oknum Satgas Banser NU Blora. Hal itu terungkap dalam wawancara muslimdaily dengan panitia pengajian MTA di Blora, Jawa Tengah.
"Mereka (kelompok penolak pengajian) yang datang ke lokasi tidak ada yang mengkoordinir. Tidak ada pihak di tengah-tengah mereka yang bersedia diajak dialog. Kebanyakan yang datang tanpa identitas tertentu. Namun setidaknya kami melihat ada 3 truk yang mengangkut sejumlah anggota Banser yang ikut datang ke lokasi ikut melakukan tindakan anarkis dengan membubarkan pengajian kami," kata Bambang, panitia pengajian.
Namun merasa pihaknya tidak melakukan pelanggaran hukum dan telah menempuh semua prosedur pelaksanaan kegiatan pengajian, maka panita pengajian MTA tetap berupaya mendirikan panggung pengajian di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Blora.
Pihak MTA keberatan jika disebut bahwa kegiatan pengajiannya ditolak oleh warga setempat. Menurut keterangan Bambang, tak ada warga setempat yang menolak pengajian tersebut. Sebagian warga desa bersedia menjadi pengelola parkir karena rencananya peserta pengajian yang datang diperkirakan mencapai 10 ribu jamaah, kemudian petugas Hansip setempat juga menyediakan diri sebagai pembantu keamanannya.
Pernyataan serupa juga dibenarkan oleh seorang warga desa setempat. "Mereka yang menolak bukan berasal dari warga sini (desa Kamolan). Tak ada satupun dari mereka yang berasal dari sini."
Ketika ditanya mengenai kelengkapan perizinan, pihak panitia mengatakan sudah mengurusnya, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Jawa Tengah dan ditembuskan kepada Polres Blora.
Panitia pengajian MTA tidak menampik bahwa memang ada sebuah surat yang disebut semacam "Surat Kesepakatan Bersama (SKB)" yang isinya menolak pengajian MTA di Blora yang ditandatangani oleh Bupati, Kapolres, dan sejumlah ormas seperti Banser NU, Fatayat NU, NU Blora, MUI Blora, dan Muhammadiyah Blora lengkap dengan stempel-stempel mereka. Tetapi panitia merasa bahwa mereka tidak berhak untuk menolak kegiatan kami karena kegiatan bukanlah kegiatan yang melanggar hukum dan sudah sesuai dengan prosedur.
"Penolakan dan perusakan yang dilakukan oleh orang-orang itu (kelompok penyerang) sudah bisa dibilang anarkis dan melanggar hukum. Mereka sudah tidak lagi sekedar menolak tetapi juga merusak, membakar, melempari batu, dan sangat anarkis," tegas Bambang.
Penolakan dan Pengrusakan “Anarkis” (13/7)
Ratusan orang di Kamolan, Blora, Jawa Tengah, terlibat bentrok dengan peserta pengajian Majlis Tafsir Alquran (MTA). Kericuhan dipicu penolakan terhadap pengajian yang akan dilangsungkan jamaah MTA karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang diyakini dan menganggap ajaran MTA sesat.
Ratusan peserta pengajian MTA langsung dihadang ratusan warga Kamolan, Blora, Jawa Tengah, setibanya di Desa Kamolan. Penolakan dilakukan dengan melempari bus yang ditumpangi peserta pengajian MTA dengan batu dan bambu, serta memblokade jalan agar pengajian yang rencananya dihadiri 20 ribu jamaah itu gagal dilakukan. (metrotvnews.com)
Keributan Jumat malam itu (13/7), juga berujung pada robohnya panggung. Selain itu, mobil dan sepeda motor yang ada di lokasi tak luput dari sasaran amukan kemarahan. Aksi keributan itu mengakibatkan dua satgas MTA terluka di bagian pipi sehingga mendapatkan perawatan dari tim medis Polres Blora. Sementara warga terus marah dan membakar bendera-bendera MTA yang dipasang di pinggir lokasi. Tidak hanya itu, semua peralatan milik MTA tidak luput diambil untuk selanjutnya dibakar. Melihat kejadian itu Aparat dan panitia akhirnya menarik seluruh panitia dengan mobil polisi dan barulah aksi anarkis mulai mereda (suaramerdeka.com)
Apel Kesetiaan NKRI (16/7)
Pada 16 Juli 2012 atau tepatnya 3 (tiga) hari pasca Tragedi Kamolan Blora (13/7), Gerakan Pemuda (GP) Ansor Blora menggelar apel Barisan Serba Guna (Banser) di alun-alun Blora. Apel diikuti sebanyak 550 Banser dari sejumlah desa dan kecamatan di Blora. Dalam apel itu akan diikrarkan kesetiaan sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Moesafa, Ketua GP Anshor Blora yang juga ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora mengemukakan usai apel, para Banser itu selanjutnya akan diberangkatkan ke Solo pada hari itu juga dan rencananya dilepas oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho. Mereka akan mengikuti peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 GP Ansor di Stadion Manahan, Solo. (suaramerdeka.com)
Menguji Keampuhan "Amar Ma’ruf Nahi Mungkar" Ala Nusron Wahid (16/7)
3 (tiga) hari pasca Tragedi Kamolan Blora (13/7), Nusron Wahid, Ketua Umum GP Ansor, dalam pidatonya pada Puncak Harlah ke-78 GP Ansor, sebagaimana dirilis gp-ansor.org, mengatakan bahwa umat Islam Indonesia haruslah yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang tidak memaksakan kehendak dan kebenaran Islam. Dengan cara mematikan dan memaksakan kehendak pendapat kepada orang lain.
“Kita tidak memerangi radikalisme dengan cara yang radikal, tetapi menyampaikan dan mengajarkan Islam yang toleran, serta menghargai perbedaan,” katanya.
Oleh karena itu, GP Ansor mempunyai sikap amar makruf nahi mungkar harus dilaksanakan dengan cara tidak kekerasan yang cenderung bil mungkar.
Jadi, bila sebelumnya Banser Blora (mungkin) belum mengetahui secara pasti garis kebijakan organisasinya, maka pidato sang Ketua Umum tersebut seharusnya bisa menjadi peringatan bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatan anarkis di kemudian hari, atas dalih apapun, termasuk ketika berbeda pendapat dengan mereka sekalipun. Sungguh paparan pidato yang menarik dari Nusron Wahid tentang bagaimana Amar Ma’ruf Nahi Mungkar itu dijalankan dengan tidak memaksakan dan kekerasan, yang justru akan cenderung pada sesuatu yang mungkar (bil mungkar). Dan kini setelah selesainya Harlah Anshor di Solo (16/7), keampuhan dari pidato Amar Ma’ruf Nahi Mungkar ala Nusron Wahid tersebut betul-betul ditunggu masyarakat, sejauh mana bisa diimplementasikan dan direalisasikan oleh setiap kader Anshor, dan juga Banser.
Penolakan (Pembubaran) Kegiatan Berijin
Sebagaimana dinyatakan salah satu panitia, kelengkapan perizinan atau surat pemberitahuan sudah diurus dan disampaikan kepada Polda Jawa Tengah dengan ditembuskan kepada Polres Blora. Dan berikut sekelumit pendapat warga mengenai penolakan (pembubaran) pengajian yang sebenarnya berijin tersebut.
“Ingat, apapun bentuk kekerasan memaksakan kehendak (anarkisme, pen) adalah pidana. Bupati (Blora) beserta jajarannya jangan bengong.” (Agus Priyono)
“Beda agama aja bisa toleran, kok cuman beda amalan dalam ajaran Islam aja, anarkis begitu. MUI Blora dan jajaran Pemda harus bisa secepatnya mendudukkan masalah perbedaan kilafiah ini dengan arif, karena akan berakibat saling salah-menyalahkan, hendaknya saling toleran.” (Ucham)
“Lagi-lagi ketemu org yang ngaku muslim, tapi merasa dirinya paling benar. Kalau MTA sesat mana mungkin MUI pusat & pemerintah setempat selalu mengawal & mendukung MTA setiap ada peresmian cabang di seluruh daerah di Indonesia.” (Eny Retnoningsih)
“Letak masalahnya dimana, wong semua perijinan komplit, muspida lan muspika mempersilahkan, juga ijin pak lurah untuk pemakaian lapangan.” (M. Hasan)
“... Bila memang seperti yang dituduhkan, alangkah bijaksananya menasihati dan dialog, tentunya dengan hujjah yang kuat, jangan hanya mengedepankan hawa nafsu. Karena yang dibahas ialah agama maka harus dengan dalil yang kuat. Jikalau tidak ada titik temu tentulah kita harus menghargai orang lain. Bukankah Imam-imam kita yang empat juga ada perbedaan pendapat? Marilah kita contoh imam-imam kita yang berbeda pendapat tapi beliau semua tidak saling mencela, saling mengumpat, apalagi saling memfitnah.” (Alimun Assendangsari)
“Aku yakin orang Islam tidak akan mendemo orang Islam yang akan mengadakan pengajian... urusan politik nih.” (Bagus)
“Memang seharusnya kita semua harus berintrospeksi diri, adakah kita yang salah ataukah mereka yang salah, seharusnyalah kita mengedepankan dialog. janganlah terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.” (AA)
