Belakangan ini di Indonesia sedang ramai isu kerukunan antar umat beragama. Konon hal ini dipicu meningkatnya aktivitas kelompok radikal, ketidak-tegasan pemerintah, dan intervensi asing melalui jaringan teroris. Namun ternyata, di negara jiran terdapat isu yang lebih panas. Sejumlah pemimpin gereja dan partai politik dilaporkan tengah menyusun mufakat untuk mengganti dasar negara Malaysia ke Kristen sekaligus meletakkan seorang Kristen untuk jadi Perdana Menteri.
Tuduhan ini tentu sangat tidak masuk diakal. Orang Kristen di bukanlah minoritas terbesar di Malaysia. Ada lagi umat Buddha, Hindhu, Taoism, dan lain-lain dengan jumlah populasi lebih besar. Dengan populasi yang sekecil itu, apakah mungkin dengan sumber daya dan upaya yang mereka punyai, umat Kristen Malaysia sanggup mengganti konstitusi yang sudah ada. Di Sabah dan Serawak, di mana umat Kristen jumlahnya cukup banyak, ketua menterinya (jabatan setara gubernur) masih dijabat oleh seorang Muslim.
Yang sebetulnya terjadi ialah permainan politik kotor. Dalam pilkada Serawak bulan lalu, isu agama rupanya menjadi kunci. Pemilih Muslim menolak oposisi dengan alasan partai-partai oposisi mencalonkan seorang Kristen untuk jadi ketua menteri. Meskipun, popularitas ketua menteri yang sekarang tengah diuji oleh isu KKN dan inkompetensi. Hal ini kemudian dipelajari oleh politisi-politisi munafik dari semenanjung untuk kemudian dijadian isu tingkat nasional. Demikianlah pemberitaan mengenai isu Kristenisasi itu pun muncul di surat kabar terkemuka di Malaysia (menjadi headline).
Saya sangat sedih mengetahui bahwa orang Kristen yang minoritas dijadikan bulan-bulanan isu politik. Ajaran Kristen memang tidak menganjurkan kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Mungkin, meluapkan rasa sakit hati melalui Kompasiana bisa sedikit menyejukkan hati.
