Gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi 13 tahun yang lalu menuntut dua hal utama: Suharto lengser dan Bebaskan Negara dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Setelah Presiden Suharto turun dari jabatan presiden, mulailah ganti-berganti Presiden dan DPR yang ganti berganti pula sebagai hasil Pemilu dan atau Pilpres. Agenda tiap pergantian presiden dan pergantian anggota DPR selalu dengan acuan reformasi.
Akan tetapi, apakah setelah 13 tahun reformasi, tuntutan awal tersebut diatas telah tercapai?
Pada awalnya setiap berganti, presiden baru selalu mengatakan bahwa semua kesulitan adalah warisan jaman Suharto, akibat kesalahan Orde Baru. Sekarang dengan APBN yang naik hampir 10 x lipat dalam tahun tahun reformasi, apakah kalau salah urus masih dianggap kesalahan Orde Baru?
Mari kita lihat tuntutan utama Bebas KKN.
Pertama, Korupsi. Ternyata saat ini jauh lebih luas dan besar dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Buktinya, semua Institusi Demokrasi yaitu Eksekutif, Legislatif dan Judikatif tak ada yang bersih dari pejabat yang korup. Semua Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman juga tidak bersih dari pejabat yang korup. Semua seakan berlomba-lomba mencari kekayaan untuk diri masing-masing, bahkan terkuak pula kerjasama antar mereka untuk korupsi bersama-sama.
Kedua, Kolusi. Yaitu kerjasama hengki pengki antara sesama pejabat, antara pimpinan dan bawahan, antara pejabat dengan pengusaha, hakim, polisi, jaksa, dan pengacara. Semua, seakan kekayaan Negara telah menjadi santapan piranha yang rakus. Bagaimana Negara akan maju dan makmur.
Seorang Komasianer hari ini menulis tentang kurangnya peralatan militer kita sehingga kita menjadi bahan olok-olok negara tetangga. Tapi kita tentu berdalih, anggaran tidak mencukupi apabila kita pakai demikian besar untuk keperluan militer.
Saya punya idea, anggaran militer selau ditambah dengan hasil korupsi yang dapat diselamatkan baik oleh KPK, Keposisian, Kejaksaan, Denda-denda pengadilan, Rampasan dari penyeludup yang masuk kawasan RI tanpa ijin dan semua hal yang selama ini tidak jelas kemana saja disetor (katanya ke Keuangan Negara, tapi maaf tidak tercantum dalam APBN, tidak akuntabel). Dari pajak saja ada yang memperkirakan Negara dirugikan 50-60 % pajak yang diterima. Jadi jumlah uang yang dapat terhimpun dari fakror-faktor tersebut akan sangat besar mungkin mendekati separuh APBN.
Nah dengan anggaran sebesar itu, dalam waktu yang tidak begitu lama militer kita akan mampu mengadakan peraalatan canggih untuk menyaingi negara tetangga, paling tidak kita tidak lagi jadi olok-olok mereka di Ambalat atau Natuna.
Mungkin dengan melibatkan intelijen TNI, kasus-kasus korupsi, penyelundupan, penggelapan pajak dan lain-lain akan lebih terkuak, dan hasilnya untuk kemajuan TNI.
